Penolakan Pencairan Obligasi Rp 3 triliun oleh BNI

Serfasius Serbaya :
Pemerintah harus menjalankan kewajibannya tanpa Dalil apapun karena itu uang masyarakat

Jakarta. Andi Sabet melalui advokat Serfasius Serbaya Manek mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PT Bank Negara Indonesia (BNI), di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Gugatan diajukan lantaran penolakan pencairan obligasi sekitar Rp 3 triliun oleh BNI, dengan alasan telah kadaluarsa. Turut digugat dalam perkara No.351/Pdt.GBTH.PLW/2018/PN-Jkt.Pst, Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Setelah sidang lanjutan tanggal 26/7/18 di PN Negeri Jakarta Pusat selesai Advokat senior,
Serfasius Serbaya Manek kepada media Mengatakan, “hari ini kami atas nama klien kami sebagai pemegang obligasi atas sekaligus sebagai masyarakat yang ke-3 tahun 62 dan negara tidak punya likuiditas untuk membangun Negara dan mengeluarkan obligasi untuk menyerap Dana masyarakat,”ujarnya di PN Jakarta Pusat,26 Juli 2018.

Menurutnya, Saya tidak pernah diberitahukan mekanisme BNI pembayaran hari ini dan masyarakat menyadari ada haknya yang belum diselesaikan oleh negara dalam hal ini yang ditunjuk oleh Negara Bank BNI sebagai Provider Obligasi.

Pemerintah harus menjalankan kewajibannya tanpa Dalil apapun karena itu uang masyarakat kontribusikan melalui mekanisme penjualan surat untuk membangun ketika negara belum punya uang jadi tidak ada alasan apapun Negara dan beberapa instansi yaitu Bank BNI Persero (Tbk), Menteri Keuangan, Menteri BUMN. Ujar Serfasius Serbaya Manek.

Bagaimana bahwa tidak membayar Apapun alasannya nanti kita akan pembuktian tetapi Apapun alasannya tidak ada produk hukum tidak boleh mengabaikan masalah memberikan Harta pribadi melalui pembelian aplikasi untuk membangun menjamin kepastian hukum dan keadilan untuk masalah pribadi.

Perusahaan Tbk melalui moment ini kali menggugat bagi para pemilik obligasi dan kami sebagai Advokat dan siapapun masyarakat di seluruh dibayarkan negara-negara dan Menteri Keuangan tidak ada dalil legalitas dan ketika sesudah menyerap dana dari pihak ketiga dalam masyarakat.

Ketika masyarakat dan mencair kan tidak ada Produk aturan apapun yang bisa membatasi hak dari pada masyarakat ini kami ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa Apabila ada masyarakat yang masih menyimpan obligasi ajukan selain kepada otoritas yang mengeluarkan terhadap Bursa Efek.

“Perusahaan Corporate good governance pertanggung jawaban kepada Publik yaitu  Menteri Keuangan berharap Ke depan melalui Proses mediasi atau penyatuan tentang negara harus menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat bagi publik apalagi itu kan perusahaan (Persero) Tbk.

Perbuatan-perbuatan ditambah Bunga dan Kurang lebih Kerugian Nasabah 3 triliun dan akan lanjutan Sidang pertama tanggal 7 Agustus dan akan ada sidang lanjutan untuk penentuan mediasi”, jelas Serfasius Serbaya Manek. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *