MELAWAN PT BANDUNG PAKAR DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG.

SIDANG LANJUTAN MELAWAN
PT BANDUNG PAKAR DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG.

Hakim TOHARI TAPSIRIN, Bc.IP.S.H.,MH

Bandung.ANDITA’S LAW FIRM yang melakukan pembelaan terhadap kliennya Dahlan Singarimbun dalam telah mamasuki kebabak yang berhasil memancing arogansi dan kekuatan apa yang berada di PT. Bandung Pakar dalam persidangan perkara pidana cepat yang terjadi di Pengadilan Bale Bandung.

Masyarakat yang akan berangkat bermaksud mengikuti sidang praperadilan nomor 05, 06 dan 07 akibat laporan PT. Bandung Pakar ternyata telah dihadang oleh Anggota Polisi yang dikenal sebagai Intel Polsek Cimenyan dengan cara-cara kekuasaanya mendata setiap masyarakat yang akan berangkat ke Pengadilan.

Dengan cara menakut-nakuti warga yang akan berangkat pada hari Senin tanggal 13 Agustus pada pagi hari jam 7-an tersebut dan untunglah ada Pengurus Organisasi Kemasyarakat Paska Mesima yang tanggap atas upaya-upaya Polisi yang menghalangi masyarakat tersebut dapat teratasi sehingga dapat berangkat.

Pengadilan Negeri Bale Bandung telah dipenuhi oleh Anggota Kepolisian Jawa Barat berpakaian lengkap dan berpakaian preman, provos dan humas sehingga Pengadilan menjadi mecekam kepada Masyarakat karena ada persidangn apa sebenarnya karena pengadilan tidak seperti biasanya.

Polisi yang secara aktif mengawal persidangan praperadilan terhadap penetapan tersangka pidana ringan Dahalan Singarimbun, Verawati Singarimbun dan Nada Kanda Singarimbun melanggar pasal 6 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undangnomor 51 Tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya.

Materil dari hukuman tersebut dikenal sebagai tindak pidana ringan “(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (b.) barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

Berdasarkan pemantauan awak media maka pada persidangan lanjutan praperadilan pada hari Selasa maka Anggota Kepolisian Jawa Barat tidak kelihatan lagi di areal Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Usep yang telah menjadi saksi pada persidangan praperadilan yang hadir kembali pada pesidangan ke3 yaitu penyerahan bukti oleh Kuasa Hukum Polres Bandung sangat menyayangkan bagaimana orang telah ditetapkan sebagi Tersangka tetapi tidak menghadirkan saksi.

Tuturnya lagi gini-gini masyarakat sudah paham atuh kalau Hakim meu kasih putusan harus ada 3 (tiga) alat bukti dan keyakinan dan dengan demikian perkara praperadilan ini harus dimenangkan oleh Pemohon itu atuh celetuknya karena hanya punya satu alat bukti berupa jawab menjawab dan surat sementara Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun sebagai Kuasa Hukum Pemohon telah menghadirkan bukti berupa surat, saksi ( 9 orang), jawab menjawab dan degan demikian tidak ada alasan untuk menolak perkara praperadilan tersebut ujarnya.

Masyarakat yang badir dalam persidangan cepat dengan terdakwa Dahlan Singarimbun yang dimulai sekitar jam 16.00 tersebut ternyata Hakim TOHARI TAPSIRIN, Bc.IP.S.H.,MH tidak berdaya terhadap argument Advokat Kondang Ir Tonin Tachta Singarimbun SH yang menuntut hak-haknya dalam menjalankan Profesi Advokat dalam perkara Pidana untuk dihargai dan diberikan berkas-berkas yang sama dengan apa-apa yang dimiliki oleh Majelis Hakim dan jangan menyepelekan seperti ini.

Dan setelah masing-masing melakukan argument sementara Anggota Kepolisian Jawa Barat yang juga adalah Penyidik pada tinggkat Kepolisian tampak pasrah terhadap argument Tonin tersebut setiap ditanyakan oleh Hakim dan pada akhirya Hakim Tunggal tersebut memutuskan untuk diskors selamat ½ jam untuk diperbanyak berkas yang juga sepatutnya diserahkan kepada Terdakwa ujar Hakim Tunggal tersebut.

Hakim Tunggal memindahkan tempat persidangan ke Ruang Utama karena melihat antuias warga dan banyaknya anggota polisi, sehingga persidangan dilanjutkan sekitar jam 17 dengan pembacaan Dakwaan, Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hakumnya yang dilanjutkan dengan Pemeriksaan Saksi BAP yang dihadirkan oleh Polisi yang juga penyidik.

Sejumlah 9 (Sembilan) saksi diperiksa sekaligus termasuk Ahli dari BPN dan Universitas Pajajaran, dan secara begantian para saksi tersebut di periksa oleh Hakim Tunggal setelah terlebih dahulu memint persetujuan dar Penasehat Hukum Dahlan Singsrimbun untuk diperiksa sekaligus atau satu persatu. Dengan alasan waktu maka Tonin menyetujuinya.

Tonin mengajukan interupsi kepada Hakim Tunggal sesaat sebelum meminta keterangan Ahli yang dihadirkan ke persidangan, dan oleh Hakim Tunggal dipersilahkan membaca CV dan surat Tugas, dan setelah itu Advokat Tonin yang juga adalah Ketua Umum Paska Mesim menyatakan keberatan dan menolak Ahli tersebut karena tidak menemukan dalam CVnya berkenaan dengan perkara yang akan diperiksa dan tidak ada releveansi keahliannya dalam KUHAPidana dan KUHP sebagaimana sebagai Dosen Hukum karena menurut Tonin walaupun perkar aini perkara tipiring tetapi kehlian tetsp harus spesifik agar apa-apa yang disampaikannya menjadi bermakna. Terhadap keberatan tersebut oleh Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengganti guna memasukkannya kedalam Berita Acara Persidangan.

Nama Purnawan Suriadi disebutkan dalam persidangan tersebut oleh Herlina Kembaren adalah Kuasa Pelapor yang selanjutnya sebagi saksi yang dianggap mengetahui tentang kavling 42 dan ke-2 HGB PT. Bandung Pakar sebagimana didakwakan telah dikuasai oleh Dahlan Singarimbun dan melakukan penghalangan pekerjaan cut and fill sekitar jam 16 sehingg terjadi kerugian sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dalam pembacan Dakwaan oleh IPTU CARSONO.

Setelah Hakim Tunggal menyelesaikan pembuktiannya maka selanjutnya diminta kepada Polisi dan setelah itu kepada Penasehat Hukum. Persidangan diskors karena ISOMA pada saat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH, Ananta Rangkugo SH dan Denny Ernanda SH memeriksa alat bukti berupa ke-2 HGB PT. Bandung Pakar yang menjadi dasar pelaporannya, dan ternyata tidak ada yang dapat menunjukkan pada bagian mana dari gambar HGB tersebut tempat kejadian perkara (tkp) demikian juga tidak ada yang dapat menunjukkan dimana posisi jalan cikutra rt 03 rw 07 yang masih sengketa tersebut didalam gambar situasi ke-2 HGB tersebut.

Hakim Tohari Tapsirin, Bc.IP.S.H.,MH yang sangat dirasakan nafsunya untuk menghukum Dahlan Singarimbun untuk kepentingan PT. Bandung Pakar sangat dirasakan oleh masyakarakat sehingga ada masyarakat yang mengatakan biar TUHAN yang membalaskan kejahatannya. Hakim pada saat pembacaan putusannya mengatahkan menjatauhkan denda kepada Dahlan Singarimbun 1/3 dari denda maksimal sebagaimana Perpu menetapkan jumlah Denda Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan oleh karena telah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia nomor :02 Tahun 2012 Tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringandan Jumlah Denda Dalam KUHP menjadi dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali, dan dengan demikian maka denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan cukup membayar 1/3 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebelum ketuk palu dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut. Dahlan Singarimbun mengatakan akan berfikir terhadap amar tersebut dan oleh Hakim Tunggal diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari.

Secara terpisah Tonin Tachta Singarimbun SH menyatakan Hakim Tunggal Tohari Tapsirin, Bc.IP.S.H.,MH telah membacakan putusannya denda Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka ini bukan perkara tipiring dan adalah keliru sebagai perkara pidana dengan pesidangan cepat maka apa sebenarnya yang menyebabkan Pengadilan melakukan hal-hal yang fatal sementara kita ketahui pembenahan yang luar biasa telah dilakukan oleh Yang Mulia Hatta Ali kenapa Hakim masih bermain-main ujarnya. Diberikan waktu 7 (tujuh) hari itu berarti upaya Banding yang terbuka sementara pidana tipiring dengan persidangsan cepat tidak ada upaya kasasi. Menurut Tonin biar Judec Fctie Banding yang akan menilai kesalahan Hakim Tunggal tersebut dalam memaknai Rp. 5.000,- menjadi Rp. 50.000.000,- karena jika kami laporka ke Komisi Yudisial maka akan diperiksa motivnya apakah karena pengawalan yang ketat oleh Anggota Kepolisian Jawa Barat atau motiv lainnya karena kalau hal itu karena kelalaian maka sudah sepatutnya Hakim tersebut diperiksa kejiwaan dan kesehatannya.

Tonin yang ditemui pada persidangan ke-3 praperadilan tersebut juga menyatakan sekarang Pengdilan terasa sepi karena kemarin dipenuhi Anggota Polisi dan berdasarkan sumber yang layak dipercaya maka Pengdilan tidak pernah meminta Polsek atau Polres untuk pengamanan persidangn pads hari senin tanggal 13 Agustus 2018 tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *