Purnawan Suriadi Direktur Utama PT Dago Pakar disandera 5 gugatan Perbuatan Melawan Hukum

 

 

Jakarta.Ketua PN Bale Bandung Siti Suryati SH MH MM telah menginfokan tentang mutasinya ke Kalimantan. demikian juga rekannya Wakil Ketua PN Bale Bandung Ny Suprapti SH MH yang telah mutasi ke PN Tangerang pada bulan Agustus 2018 lalu ternyata menyisahkan perkara PT Bandung Pakar dalam pebuatan melawan hukum.

 

Setidaknya 5 perkara dari 7 perkara karena 2 perkara sudah dicabut yaitu Agoes dan Udin Suhendi yang secara patut adalah Suhaya Kepala Desa Mekarsaluyu mendapatkan tugas untuk mempengaruhi ke-2 warga Mekarsaluyu Cikutra II tersebut untuk mencabutnya sehingga perkara tersebut digugurkan oleh Majelis Hakim.

 

Pencabutan perkara tersebut disaksikan dengan mengantarkan surat oleh Agoes atau Udin dengan didampingi orang yang diduga adalah Suhaya Kepala Desa Mekarsaluyu, ujar juru sita PN Bale Bandung kepada Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH sambil mencontohkan kalimat  “ kami tidak kenal dengan Pak Suhaya dan tahu nya sewaktu mengantarkan Penggugat menyerahkan surat pencabutan itu “ .

 

Dan menurut Tonin,  setelah menerima surat penetapan pencabutan perkara perdata tersebut maka sudah memiliki bukti yang sempurna perbuatan pidana yang akan di laporkan karena kami sudah dirugikan karena pencabutan surat kuasa dan pencabutan perkara tanpa melakukan pembicaraan karena sebaik prinsipal menyerahkan kuasa dan setujua diajukan gugatan maka tidak dapat lagi mencabutnya karena kuasa pencabutan ada pada kami sebagaimana isi surat kuasa. Jadi siapa dalangnya akan menjadi tugas kepolisian menggalinya.

 

Dan dari 5 perkara yang tersisa maka apa sebenarnya yang terjadi sudah menggambarkan perbuatan melawan hukum di Kawasan Bandung Utara khususnya terhadap ke2 Ijin Lokasi 200 ha tahun 1991 dan 120 ha tahun 1992/3 serta perpanjangannya.

 

Perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan di Pengadilan Bale Bandung sebagaimana berikut ini:

 

 

Nomor : 107/Pdt.G/2018/PN.Blb
(Sidang berikutnya menerima jawaban/ eksespi dari PT. Bandung Pakar dan Presiden RI.)

DAHLAN SINGARIMBUN, sebagai Pihak PENGGUGAT.
M E L A W A N

PT. BANDUNG PAKAR sebagai Pihak TERGUGAT.

D A N

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA sebagai TURUT TERGUGAT

DALAM PROVISI

(1) Mengabulkan permohonan provisi seluruhnya.
(2) Memerintahkan Tergugat untuk memberikan Penggugat dan Pengunjung Rumah Maka (La Caffe) keluar masuk tanpa batas waktu dengan menggunakan tanah Tergugat sebagaimana dalam keadaan saat gugatan a-quo diajukan.
(3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan perubahan tanah/ alam (cutt and fill) dan pengupasan muka tanah dalam radius 100 – 500 meter dari tanah Penggugat.
(4) Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penyediaan air bersih, saluran pembuangan air, penerangan dan jalan yang baik kepada Penggugat.
(5) Menghentikan pelarangan-pelarangan kepada Penggugat sebagaimana yang dilakukannya sebelum gugatan a-quo diajukan.
(6) Menunda pelaksanaan putusan berkekuatan tetap perkara nomor: 47/Pdt.G/2016/PN.Blb tanggal 17 Agustus 2016.

DALAM SITA JAMINAN

(1) satu bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 436/Desa Mekarsaluyu tertanggal 24 Oktober 1998, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 1998 No. 16215/1998 seluas 457 meter persegi;
(2) satu bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 123/Desa Mekarsaluyu tertanggal 13 Agustus 1996, Gambar Situasi tanggal 29 Juli 1996 No. 9115/1996 seluas 295 meter persegi;
(3) satu bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02367/Desa Mekarsaluyu tertanggal 05 Juni 2015, Surat Ukur tanggal 17/03/2015 Nomor 00993/Mekarsaluyu/2015 seluas 883 meter persegi;
(4) beberapa bidang tanah yang masing-masing memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan yang sebelumnya merupakan HGB Nomor 00124/Desa Mekarsaluyu dan berikut pecahannya.
(5) Tanah beserta rumah dan isi didalamnya di Jalan Kemang Utara I Nomor 16, Jakarta Selatan milik Sidarto Danu Subroto tempat /tgl. lahir Pandeglang, 11 Juni 1936 dan/atau sebagai tempat alamat KTP dengan NIK 4305.16525.1106360089 sebagai Pemegang Saham PT. Bandung Pakar sejumlah 5.450 lembar senilai Rp. 5.450.000.000,-.
(6) Tanah beserta rumah dan isi didalamnya di Jalan Bukit Pakar Utara Nomor 42 Kabupaten Bandung Para Ahli Waris Almarhum Tommy Andi Paturusi tempat /tgl. lahir Ujungpandang, 15 Januari 1944 dan/atau sebagai tempat alamat KTP dengan NIK 10.1626.150144.0001 sebagai Pemegang Saham PT. Bandung Pakar sejumlah 5.450 lembar senilai Rp. 5.450.000.000,-.
(7) Tanah beserta rumah dan isi didalamnya di Jalan Ranggamelela No.27 Kota Bandung milik Sundjono Suriadi tempat /tgl. lahir Tangerang, 07 Maret 1937 dan/atau sebagai tempat alamat KTP dengan NIK 1050070703370001 sebagai Komisaris Utama PT. Bandung Pakar dan pemegang saham sejumlah 1.200 lembar nilai Rp. 1.200.000.000,.
(8) Tanah beserta rumah dan isi didalamnya di Jalan Sawunggaling No.8 RT 005 RW 003, Kota Bandung milik Purnawan Suriadi tempat /tgl. lahir Bandung, 22 November 1965 dan/atau sebagai tempat alamat KTP dengan NIK 1050072211650001 sebagai Direktur Utama PT. Bandung Pakar.
(9) Tanah beserta kantor dan isi didalamnya di Jalan Sawunggaling No.8, Kota Bandung milik PT. Sun Land Investama SK Badan Hukum C2.28484.HT.01.04.TH.98 tanggal 21 Desember 1998 sebagai Pemegang Saham PT. Bandung Pakar sejumlah 99.780 lembar nilai Rp. 99.780.000.000,-.
(10) Kantor beserta isinya PT. Bandung Pakar yang terletak Jalan Dago Pakar Permai I/9, Graha Permai , Resor Dago Pakar, Bandung 40198.
(11) Lapangan Golf yang berada di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan nama Mountain View Golf beserta segala falisitas yang ada di atasnya.
(12) Bangunan dan seluruh isinya beserta tanahnya “Hotel InterConintel Bandung” yang terletak di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;.

DALAM EKSEPSI

 Menolak ekspesi seluruhnya

DALAM KONPENSI

1- Menyatakan berharga Sita Jaminan.
2- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik.
4- Menyatakan Tergugat tidak menjalankan ketentuan terkait dalam SK Gubernur Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor : 593.82/SK.2899-PEM.UM/91 tertanggal 14 Desember 1991 dan Nomor: 593.82/SK.812-PEM.UM/93 tertanggal 19 Mei 1993 serta perpanjanganya.
5- Menyatakan Tergugat lalai tidak melakukan pembebasan dengan cara membeli lahan Penggugat seluas 280 m2 di Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.
6- Menghukum Tergugat yang tidak menjadikan Penggugat sebagai Saksi dalam membebaskan seluruh tanah yang berbatasan langsung dengan Penggugat.
7- Melepaskan Penggugat dari amar gugatan rekonpensi pada surat putusan nomor: 47/Pdt.G/2016/PN.Blb tanggal 17 Agustus 2016.
8- Menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat guna mencabut SK Nomor : 593.82/SK.2899-PEM.UM/91 tertanggal 14 Desember 1991 dan Nomor: 593.82/SK.812-PEM.UM/93 tertanggal 19 Mei 1993 beserta perpanjangannya.
9- Menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk mengembalikan lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat ke keadaan semula.
10- Menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan Kejaksaan Agung memeriksa pidana yang terjadi oleh Tergugat dalam perusakan lingkungan hidup, manipulasi lahan jalan desa, dll.
11- Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Penggugat sebagaimana berikut ini:

Kerugian Materil

1. Biaya Transportasi Penggugat dan keluarganya akibat jalan desa hilang meningkat senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta) per bulan.
12 bulan x 10 tahun x Rp. 2.000.000,- total Rp. 240.000.000,-
2. Kehilangan pelanggan rumah makan sehingga omset menurun Rp. 3.000.000,- (tiga juta) perhari.
30 hari x 12 bulan x 10 tahun x Rp. 3.000.000,- total Rp. 10.800.000.000,-
3. Pengadaan air bersih Penggugat Rp. 1.000.000,- (satu juta) perbulan.
12 bulan x 10 tahun x Rp. 1.000.000,- total Rp. 120.000.000,-
4. Kerusakan kendaraan Penggugat akibat jalan rusak sampai dengan gugatan diajukan adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Rusaknya saluran pembuangan air dan perbaikannya (membuat baru) Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).
6. Rusaknya saluran air bersih dan untuk perbaikan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).
7. Perbaikan jalan desa yang masih tersisa untuk dapat dilalui Penggugat Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

Kerugian Imateril

1. Tidak dilakukan pembebasan lahan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
2. Melakukan demo beberapa kali Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar).
3. Kecemasan dan ketakutan tidak memiliki halan keluar masuk Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
4. Merasa Diintimidasi akan dilakukan pengerukan lahan sekitar tanah milik Penggugat Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar).
5. Menjaga tanah secara terus menerus Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar).

DALAM REKONPENSI

 Menolak gugatan Rekonpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

 Menghukum Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya

Nomor : 114/Pdt.G/2018/PN.Blb
(Sidang berikutnya penyerahan daftar bukti dan bukti surat)

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paska Mesima PENGGUGAT:
M E L A W A N
PT. BANDUNG TERGUGAT.
D A N
Presiden Republik Indonesia TURUT TERGUGAT

DALAM PROVISI

(1) Mengabulkan permohonan provisi seluruhnya.
(2) Memerintahkan Tergugat untuk memberikan Penggugat dan siapa saja yang memilki kepentingan untuk mengunjungi Penggugat agar dapat keluar masuk tanpa batas waktu dengan menggunakan tanah Tergugat sebagaimana dalam keadaan saat gugatan a-quo diajukan.
(3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan perubahan tanah/ alam (cutt and fill) dan pengupasan muka tanah dalam radius 100 – 500 meter dari tanah Penggugat.
(4) Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penyediaan air bersih, saluran pembuangan air, penerangan dan jalan yang baik kepada Penggugat.
(5) Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan penjualan tanah dan/atau pembangunan di atas lahan yang telah dikuasainya yang sebelumnya adalah jalan desa, jalan kampung, jalan ke tapian (air mancur/ mata air), sungai/ parit.
(6) Menghentikan pelarangan-pelarangan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang dilakukannya sebelum gugatan a-quo diajukan.
(7) Menunda setiap pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dimana Penggugat sebagai pihak yang kalah segera setelah putusan dibacakan.
(8) Melarang intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat secara langsung atau tidak langsung kepada Penggugat.
(9) Memerintahkan Kepolisian dan Kejaksaan untuk menghentikan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Penggugat berdasarkan laporan Tergugat segera setelah putusan dibacakan.
(10) Memerintahkan Badan Pertanahan untuk memproses permohonan Sertifikat yang diajukan oleh Penggugat segera setelah putusan dibacakan.
(11) Memerintahkan Kepala Desa Ciburial, Kepala Desa Mekarsaluyu dan Kepala Desa Cibeunying memberikan pelayanan Pemerintahan Desa kepada masyarakat atau penduduk yang tanahnya belum dibebaskan oleh Tergugat segera setelah putusan dibacakan.
(12) Memerintahkan Camat Kecamatan Cimenyan memberikan pelayanan Pemerintahan Kecamatan kepada masyarakat atau penduduk yang masih bertahan atau belum dibebaskan oleh Tergugat pada Desa Ciburial, Desa Mekarsaluyu dan Desa Cibeunying segera setelah putusan dibacakan.
(13) Memerintahkan Camat untuk membuka jalan desa yang telah diputus oleh Tergugat untuk dapat dilalui masyarakat atau penduduk Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung segera setelah putusan dibacakan.
(14) Memerintahkan kepada Tergugat untuk memasang tanda sita jaminan terhadap apa-apa yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan.
(15) Memerintahkan Tergugat untuk mentaati dan menjalankan putusan provisi a-quo segera setelah dibacakan.
(16) Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengevaluasi terhadap Ijin yang dikeluarkan oleh Bawahannya kepada Tergugat.

DALAM SITA JAMINAN

1) Seluruh nilai uang pada nomor rekening dan nama rekening PT. Bandung Pakar yang tercatat sebagai rekening uang keluar/ masuk.
2) Seluruh harta berupa asset bergerak dan tidak bergerak milik PT. Bandung Pakar.
3) Beberapa bidang tanah yang masing-masing memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan yang sebelumnya merupakan HGB Nomor 00124/Desa Mekarsaluyu dan berikut pecahannya.
4) Seluruh bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat HGB atas nama PT. Bandung Pakar di Desa Ciburial, Desa Mekarsaluyu dan Desa Cibeunying.
5) Seluruh Bangunan yang berada di Desa Ciburial, Desa Mekarsaluyu dan Desa Cibeunying yang dikuasai atau dimiliki oleh Tergugat.
6) Tanah beserta rumah dan isi didalamnya di Jalan Kemang Utara I Nomor 16, Jakarta Selatan milik Sidarto Danu Subroto tempat /tgl. lahir Pandeglang, 11 Juni 1936 dan/atau sebagai tempat alamat KTP dengan NIK 4305.16525.1106360089 sebagai Pemegang Saham PT. Bandung Pakar sejumlah 5.450 lembar senilai Rp. 5.450.000.000,-.
7) Tanah beserta rumah dan isi didalamnya di Jalan Bukit Pakar Utara Nomor 42 Kabupaten Bandung Para Ahli Waris Almarhum Tommy Andi Paturusi tempat /tgl. lahir Ujungpandang, 15 Januari 1944 dan/atau sebagai tempat alamat KTP dengan NIK 10.1626.150144.0001 sebagai Pemegang Saham PT. Bandung Pakar sejumlah 5.450 lembar senilai Rp. 5.450.000.000,-.
8) Tanah beserta rumah dan isi didalamnya di Jalan Ranggamelela No.27 Kota Bandung milik Sundjono Suriadi tempat /tgl. lahir Tangerang, 07 Maret 1937 dan/atau sebagai tempat alamat KTP dengan NIK 1050070703370001 sebagai Komisaris Utama PT. Bandung Pakar dan pemegang saham sejumlah 1.200 lembar nilai Rp. 1.200.000.000,.
9) Tanah beserta rumah dan isi didalamnya di Jalan Sawunggaling No.8 RT 005 RW 003, Kota Bandung milik Purnawan Suriadi tempat /tgl. lahir Bandung, 22 November 1965 dan/atau sebagai tempat alamat KTP dengan NIK 1050072211650001 sebagai Direktur Utama PT. Bandung Pakar.
10) Tanah beserta kantor dan isi didalamnya di Jalan Sawunggaling No.8, Kota Bandung milik PT. Sun Land Investama SK Badan Hukum C2.28484.HT.01.04.TH.98 tanggal 21 Desember 1998 sebagai Pemegang Saham PT. Bandung Pakar sejumlah 99.780 lembar nilai Rp. 99.780.000.000,-
11) Kantor beserta isinya PT. Bandung Pakar yang terletak Jalan Dago Pakar Permai I/9, Graha Permai , Resor Dago Pakar, Bandung 40198.
12) Lapangan Golf yang berada di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan nama Mountain View Golf beserta segala falisitas yang ada di atasnya.
13) Bangunan dan seluruh isinya beserta tanahnya “Hotel InterConintel Bandung” yang terletak di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;

DALAM EKSEPSI

− Menolak ekspesi seluruhnya

DALAM KONPENSI

1- Menyatakan berharga Sita Jaminan.
2- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik.
4- Menyatakan Tergugat tidak menjalankan ketentuan terkait dalam SK Gubernur Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor : 593.82/SK.2899-PEM.UM/91 tertanggal 14 Desember 1991 dan Nomor: 593.82/SK.812-PEM.UM/93 tertanggal 19 Mei 1993 serta perpanjanganya.
5- Menyatakan Tergugat lalai tidak melakukan pembebasan dengan cara membeli lahan/ tanah masyarakat sebagai Penggugat yang berada di Desa Ciburial, Desa Mekarsaluyu dan Desa Cibeunying pada Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.
6- Menghukum Tergugat yang tidak menjadikan masyarakat/ penduduk yang berbatasan langsung dengan tanah/lahan yang telah dibebaskan Tergugat sebagai Saksi pada saat jual beli terjadi.
7- Menyatakan batal demi hukum terhadap tanah/lahan yang dibeli atau dibebaskan oleh Tergugat setelah melewati jangka waktu pembebasan lahan di Desa Ciburial, Desa Mekarsaluyu dan Desa Cibeunying pada Kecamatan Cimenyan berdasarkan ke-2 SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat yaitu Nomor : 593.82/SK.2899-PEM.UM/91 tertanggal 14 Desember 1991 dan Nomor: 593.82/SK.812-PEM.UM/93 tertanggal 19 Mei 1993 beserta perpanjangannya
8- Menyatakan Pencaplokan tanah yang berada di Desa Ciburial, Desa Mekarsaluyu dan Desa Cibeunying pada Kecamatan Cimenyan oleh Tergugat yang sebelumnya berfungsi sebagai : jalan desa, jalan kampung, jalan tampian, tanah sumber mata air, sumber mata air, selokan/ parit, sungai, saluran air bersih dan bahu jalan adalah perbuatan melawan hukum.
9- Menyatakan batal demi hukum terhadap IMB dan ijin lainnya yang berada di atas lahan atau tanah dimaksud pada item 8 di atas.
10- Memerintah Tergugat untuk membongkar dan mengembalikan ke bentuk asalnya terhadap tanah/ lahan sebagaimana dimaksud pada item 8 di atas.
11- Menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat guna mencabut SK Nomor : 593.82/SK.2899-PEM.UM/91 tertanggal 14 Desember 1991 dan Nomor: 593.82/SK.812-PEM.UM/93 tertanggal 19 Mei 1993 beserta perpanjangannya serta hakibat hukumnya.
12- Menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk mengembalikan lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat ke keadaan semula.
13- Menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan Kejaksaan Agung memeriksa pidana yang terjadi oleh Tergugat dan siapa saja yang terlibat dalam perusakan lingkungan hidup, manipulasi lahan jalan desa, dll.
14- Menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan membatalkan SHM atau HGB yang ditebitkan oleh Kepala BPN Pusat atau Kepala BPN Provinsi Jawa Barat atau Kepala BPN Kabupaten Bandung yang berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) yang sah dengan dasar terjadinya jual beli tersebut lewat waktu setelah jangka waktu pembebasan/ pembelian lahan/ tanah di Desa Ciburial, Desa Mekarsaluyu dan Desa Cibeunying pada Kecamatan Cimenyan sebagaimana ditentukan pada ke-2 SK Gubernur dan SK perpanjangannya.
15- Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Penggugat sebagaimana berikut ini:

Kerugan Materil

1- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada masyarakat in casu Penggugat akibat pencaplokan lahan/ tanah sebagaimana dimaksud item 8- senilai :
(1) Tanah bekas jalan desa : panjang sekitar 7.7 Km =7.750m x lebar rata-rata 4 s/d 8 meter = ± 40.000 m2 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 600.000.000.000,- ( enam ratus milyar rupiah).
(2) Tanah bekas jalan 14 (empat belas) kampung : panjang sekitar 5 Km =5.000m x lebar rata-rata 2 s/d 4 meter = ± 25.000 m2 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 375.000.000.000,- ( tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah).
(3) Tanah bekas jalan tapian : panjang sekitar 1 Km =1.000m x lebar rata-rata 1 s/d 2 meter = ± 1.500 m2 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 22.500.000.000,- ( dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
(4) Tanah bekas mata air : 25 mata air x rata-rata luas tanah 10 m2 = ± 250 m2 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 3.750.000.000,- ( tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(5) Tanah bekas sungai mata air : 1 Km=1.000m x lebar rata-rata 1 s/d 4 meter = ±2.500 m2 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
(6) Tanah bekas selokan rumah masyarakat : 5 Km = 5.000m x lebar rata-rata 0,4 meter = ±2.000 m2 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
(7) Pipa pralon saluran air bersih masyarakat yang rusak dan atau tidak berfungsi lagi: 5 Km 5.000m x Rp. 10.000,- = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(8) Bak Penampungan air bersih dan kelengkapannya : 10 x Rp. 10.000.000,- = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2- Menghukum Tergugat untuk melakukan Ganti kerugian masyarakat in casu Penggugat akibat tidak memiliki sumber air bersih yang mana mata air telah dikuasai Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan mencapai 10 tahun x 365 hari x rata2 1000 liter per KK x 130 KK x Rp.100/liter = Rp. 47.450.000.000,- (empat puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
3- Menghukum Tergugat untuk melakukan Ganti kerugian masyarakat in casu Penggugat akibat hilangnya jalan desa sehingga waktu tempuh dan biaya tempuh meningkat akibat jalan desa telah dikuasai Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan mencapai 10 tahun x 365 hari x rata2 4 orang per KK x 130 KK x Rp.5000,- = Rp. 9.490.000.000,- (Sembilan milyar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah).
4- Menghukum Tergugat untuk melakukan ganti kerugian Masyarakat Kecamatan Cimenyan yang jalan desanya tidak dapat terhubung lagi atau telah terputus oleh Tergugat dan sebagai pengguna jalan telah dirugikan sekitar 200 KK dengan nilai kerugian 200 kk x 3 orang x Rp.1.000,- x 365 hari x 10 tahun = Rp. 2.190.000.000,- (dua milyar seratus Sembilan puluh juta rupiah)

Kerugian Imateril

1. Tidak dilakukan pembebasan lahan sehingga tanah/kampungnya menjadi terhimpit = 130 KK x Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus milyar rupiah).
2. Masyarakat Kecamatan Cimenyan yang jalan desanya tidak dapat terhubung lagi atau telah terputus oleh Tergugat dan sebagai pengguna jalan telah dirugikan sekitar 200 KK dengan nilai kerugian 200 kk x 3 orang x Rp.1.000.000,- x 12 bulan x 10 tahun = Rp. 72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah)
3. Melakukan demo selama 10 tahun dalam waktu tertentu Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
4. Kecemasan dan ketakutan tidak memiliki jalan keluar masuk Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
5. Merasa Diintimidasi akan dilakukan pengerukan lahan sekitar tanah milik Penggugat Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
6. Menjaga tanah secara terus menerus Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
7. Hilangnya fasilitas kampung/desa Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

DALAM REKONPENSI

− Menolak gugatan Rekonpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

− Menghukum Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya

Nomor : 126/Pdt.G/2018/PN.Blb
(Sidang berikutnya penyerahan daftar bukti dan bukti surat)

1. HAJI ACENG SATYA DARMAWAN,
2. HAJI A Y U B,
3. SATRIA ALMUBAROQ ABDINAGARA,
dan selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT.
m e l a w a n
Purnawan Suriadi TERGUGAT
D A N
Ineke Srihartati S.H TURUT TERGUGAT;

PROVISI
• Melepaskan Para Penggugat sebagai Pihak Kedua dari perikatan yang disebutkan dalam Kesepakatan Bersama Nomor 62 tertanggal 29 Juli 2011 oleh Notaris Ineke Srihartati S.H.
• Menghukum Pihak Pertama in casu Tergugat untuk tetap menjalan apa-apa yang menjadi kewajibannya dalam Kesepakatan Bersama Nomor 62 tertanggal 29 Juli 2011 oleh Notaris Ineke Srihartati S.H.
• Menyatakan Kesepakatan Bersama Nomor 62 tertanggal 29 Juli 2011 oleh Notaris Ineke Srihartati S.H. tidak mengikat lagi kepada Pihak Kedua in casu Para Penggugat selama Pengadilan melakukan pemeriksaan perkara sampai dengan putusan berkekuatan tetap.

SITA JAMINAN
1) Sertifikat Hak Guna Bangunan dan turunannya di atas tanah Kampung Ciosa Desa Mergasaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang telah di alihkan kepemilikannya menjadi HGB PT. Bandung Pakar dan atau dijual kepada pihak lain oleh PT. Bandung Pakar.
2) Seluruh bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat HGB atas nama PT. Bandung Pakar di Kampung Ciosa, Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
3) Seluruh Bangunan yang berada di Kampung Ciosa, Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang berada di kawasan Bandung Pakar yang dibangun oleh Tergugat.
4) Tanah beserta rumah dan isi didalamnya di Jalan Ranggamelela No.27 Kota Bandung milik Sundjono Suriadi tempat /tgl. lahir Tangerang, 07 Maret 1937 dan/atau sebagai tempat alamat KTP dengan NIK 1050070703370001 sebagai Komisaris Utama PT. Bandung Pakar dan pemegang saham sejumlah 1.200 lembar nilai Rp. 1.200.000.000,.
5) Tanah beserta rumah dan isi didalamnya di Jalan Sawunggaling No.8 RT 005 RW 003, Kota Bandung milik Purnawan Suriadi tempat /tgl. lahir Bandung, 22 November 1965 dan/atau sebagai tempat alamat KTP dengan NIK 1050072211650001 sebagai Direktur Utama PT. Bandung Pakar.
6) Tanah beserta kantor dan isi didalamnya di Jalan Sawunggaling No.8, Kota Bandung milik PT. Sun Land Investama SK Badan Hukum C2.28484.HT.01.04.TH.98 tanggal 21 Desember 1998 sebagai Pemegang Saham PT. Bandung Pakar sejumlah 99.780 lembar nilai Rp. 99.780.000.000,-
7) Kantor beserta isinya PT. Bandung Pakar yang terletak Jalan Dago Pakar Permai I/9, Graha Permai , Resor Dago Pakar, Bandung 40198.
8) Lapangan Golf yang berada di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan nama Mountain View Golf beserta segala falisitas yang ada di atasnya.
9) Bangunan dan seluruh isinya beserta tanahnya “Hotel InterContintal Bandung” yang terletak di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;

EKSEPSI
Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

KONVENSI
1 Menyatakan Para Penggugat adalah penggugat yang benar dan patut dilindungi secara hukum.
2 Secara sah dan berdasar hukum dinyatakan terhadap Tergugat secara sendiri atau secara bersama dengan Turut Tergugat dalam membuat atau menginisiasi Kesepakatan Bersama Nomor 62 tertanggal 29 Juli 2011 oleh Notaris Ineke Srihartati S.H. adalah perbuatan melawan hukum.
3 Menyatakan batal demi hukum Kesepakatan Bersama Nomor 62 tertanggal 29 Juli 2011 oleh Notaris Ineke Srihartati S.H.
4 Memerintahkan Turut Tergugat mencabut dan/atau mencoret Kesepakatan Bersama Nomor 62 tertanggal 29 Juli 2011 oleh Notaris Ineke Srihartati S.H. setelah putusan ini dibacakan.
5 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengkriminalkan H. Aceng Satia Darmawan, S.Pd BIN H. 
Abdurochman, Usank Satria Abdinagara Bin 
 H. Ayab dan Edi Sobandi Bin Ateng dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
6 Menyatakan sita jaminan berharga.
7 Memerintahkan Tergugat secara sukarela setelah putusan ini dibacakan menyelesaikan pembayaran uang bising secara tunai dan sekaligus.
8 Memerintahkan Terugat untuk menyiarkan di 5 TV Nasional, 3 TV Internasional, 10 Media Cetak Nasional, 5 Media Cetak Daerah dan 10 Media Sosial ternama memberitakan perminaan maaf dengan durasi 10 menit untuk TV, Halaman Depan untuk media Cetak dan 2 alinea 20 baris media sosial setiap hari selama 3 (tiga) bulan setelah putusan ini dibacakan.
9 Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai segera setelah putusan dibacakan sebagaimana berikut ini:

• Materil Rp. 7.716.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam belas juta rupiah).

1. Masyarakat yang dijanjikan bekerja 15 (lima) belas orang ternyata hanya bekerja 3 (tiga) orang dengan demikian kerugian yang terjadi adalah 12 orang x 12 bulan x 7 tahun x Rp. 2.000.000,- (rata-rata UMR tahun 2011-2018) = Rp. 2.016.000.000,- (dua milyar enam belas juta rupiah), Dan dana ini akan dibagi secara rata kepada masyarakat yang menjadi bagian atau yang telah memberi kuasa kepada Para Penggugat dalam Kesepatakan tersebut.
2. Air bersih yang sering tidak lancer sehingga masyarakat harus mencari air bersih sendiri yaitu selama 7 tahun dalam satu bulan tidak terjadi pengiriman air dengan mobil tangki rata 10 kali sehingga kerugian seluruhnya mencapai 7 tahun x 12 bulan x 10 x Rp. 500.000,- = Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
3. Tidak direalisasikan uang bising dan masih tersisa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ( telah lewat 6 tahun) sehingga menjadi kerugian berupa denda sehingga 6 x 12 bulan x Rp. 15.000.000,- = Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah sebagai akibat masyarakat menunggu terus dan tidak pernah ada realisasi setidaknya sampai gugatan diajukan.
4. Jalan yang tidak aman dan nyaman sehingga merusak kendaraan R-4, R-2, sepeda dan alas kaki masyarakat serta tidak dapat dilalui untuk pengangkutan kebutuhan masyarakat dan dihitung secara lumpsum selama 7 tahun adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
5. Masyarakat harus swadaya menyediakan tiang listrik senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. Kerusakan rumah masyarakat akibat debu, getaran dan kotoran pembangunan Hotel Pullman Bandung dan fasilitasnya maka setelah di hitung secara lumpsum mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. H. Aceng Satia Darmawan, S.Pd BIN H. 
Abdurochman, Usank Satria Abdinagara Bin 
 H. Ayab dan Edi Sobandi Bin Ateng selama 12 (dua belas bulan) sejak dipanggil Polisi sampai dengan putusan pengadilan telah menghabiskan uang masing-masing Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan tidak bekerja dengan demikian kerugian materil ke-tiganya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan penghasilan yang seharusnya dapat diperoleh secara lumpsum Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

• Imateril Rp. 2.700.000.000.000,- ( dua triliun tujuh ratus juta rupiah).

1. Belum ada permintaan maaf dari Tergugat terhadap Laporan Polisi yang berupa firnah tersebut sehingga menjadi kerugian H. Aceng Satia Darmawan, S.Pd BIN H. 
Abdurochman, Usank Satria Abdinagara Bin 
 H. Ayab dan Edi Sobandi Bin Ateng Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilliun rupiah).
2. Masyarakat Ciosa sampai seluruh turunannya yang tidak pernah akan memiliki sumber air bersih sendiri setelah Tergugat menguasai mata air/ Sungai yang mengalirkan air bersih Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
3. Masyarakat Ciosa sampai seluruh keturunanya tidak akan pernah lagi memiliki jalan desa / jalan umum yang bukan milik Tergugat, Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
4. Masyarakat telah tinggal terpencil karena telah dikelilingi tembok lebih dari 2 meter tingginya sehingga telah terhimpit, terbatas pemandangan, kurang udara, ,dll, Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
10 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan setelah perkara ini berkekuatan tetap.

REKONVESI
• Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya.

KONVENSI – REKONVENSI
• Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Nomor : 143/Pdt.G/2018/PN.Blb
(Sidang berikutnya penyerahan jawaban dan eksespi)

RUSNANDI PENGGUGA
M E L A W A N
PT. Bandung Pakar TERGUGAT,
D A N
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bandung TURUT TERGUGAT,

Provisi
1. Memblokir HGB yang telah terbit di atas tanah yang menjadi objek sengketa.
2. Memblokir IMB yang telah diterbitkan di atas tanah yang menjadi objek sengketa.
3. Menghentikan proses pengurusan surat-surat kepemilikan dan atau pembangunan di atas tanah sengketa.
4. Menyatakan batal dan tidak berlaku transaksi jual beli berkaitan dengan tanah sebagai objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat atau akibat hukumnya.
5. Menarik dokumen permohonan Sertifikat HGB oleh Tergugat kepada Turut Tergugat.
6. Melarang aktivitas Tergugat atau siapa saja yang terjadi di atas lahan sengketa.

Sita Jaminan

1) Seluruh nilai uang pada nomor rekening dan nama rekening PT. Bandung Pakar yang tercatat sebagai rekening uang keluar/ masuk dan/atau Purnawan Suwandi.
2) Seluruh harta berupa asset bergerak dan tidak bergerak milik PT. Bandung Pakar dan/atau Purnawan Suwandi.
3) Seluruh HGB/Desa Mekarsaluyu, HGB/Desa Ciburial dan HGB/Desa Cibeunyi atas nama PT. Bandung Pakar dan/atau Purnawan Suwandi.
4) Tanah beserta rumah dan isi didalamnya di Jalan Sawunggaling No.8 RT 005 RW 003, Kota Bandung milik Purnawan Suriadi tempat /tgl. lahir Bandung, 22 November 1965 dan/atau sebagai tempat alamat KTP dengan NIK 1050072211650001 sebagai Direktur Utama PT. Bandung Pakar.
5) Tanah beserta kantor dan isi didalamnya di Jalan Sawunggaling No.8, Kota Bandung milik PT. Sun Land Investama SK Badan Hukum C2.28484.HT.01.04.TH.98 tanggal 21 Desember 1998 sebagai Pemegang Saham PT. Bandung Pakar sejumlah 99.780 lembar nilai Rp. 99.780.000.000,-
6) Kantor beserta isinya PT. Bandung Pakar yang terletak Jalan Dago Pakar Permai I/9, Graha Permai , Resor Dago Pakar, Bandung 40198.
7) Lapangan Golf yang berada di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan nama Mountain View Golf beserta segala falisitas yang ada di atasnya.

DALAM KONVENSI

EKSEPSI

 Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.
 Menolak Eksepsi Turut Tergugat.

POKOK PERKARA
(1) Mengabulkan gugatan seluruhnya.
(2) Menyatakan sita jaminan berharga.
(3) Menyatakan Penggugat adalah warga negara yang baik dan perlu diberi perlindungan hukum.
(4) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai lahan penggugat seluas 700 m2.
(5) Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bandung Pakar.
(6) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan penebangan pohon tanam tumbuh milik Penggugat.
(7) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melakukan hukum dalam mengalihkan lahan Penggugat kepada orang lain dan akibat hukumnya.
(8) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebagaimana berikut ini:
Materil:
1. bahwa, keluarga Penggugat tidak dapat memanen lagi hasil pohon buah dan daun yang dimilikinya sebagai akibat telah di tumbangkan oleh Tergugat sekitar tahun 1996 dengan demikian kerugian yang terjadi adalah:
 3 (tiga) pohon nangka, Rp. 2.000.000,-/tahun x 10 tahun total Rp. 20.000.000,-
 2 (dua) pohon alpukat, Rp. 5.000.000,-/tahun x 10 tahun total Rp. 50.000.000,-
 1 (satu) pohon sirsak, Rp. 1.000.000,-/tahun x 10 tahun total Rp. 10.000.000,-
 1 (satu) pohon jambu batu Rp. 1.000.000,-/ tahun x 10 tahun total Rp. 10.000.000,-
 1 (satu) pohon jeruk bali Rp. 1.000.000,-/ tahun x 10 tahun total Rp. 10.000.000,-
 1 (satu) pohon petai Rp. 1.000.000,-/ tahun x 10 tahun total Rp. 10.000.000,-
 1 (satu) pohon tisuk Rp. 1.000.000,-/ tahun x 10 tahun total Rp. 10.000.000,-
 3 (tiga) rumpun pohon pisang Rp. 2.000.000,-/ tahun x 10 tahun total Rp. 20.000.000,-
2. bahwa, masing-masing Pohon yang telah di tumbangkan akan dihargai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah sehingga total Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
3. bahwa, Tergugat telah menguasai tanah Penggugat dan telah menguasainya dengan merubah bentuk, memasarkan kepada orang lain maka ditagih uang sewa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perbulan per meter persegi sehingga total yang harus dibayar dihitung 10 (sepuluh tahun) x 700 m2 x 12 bulan x Rp. 50.000,- total adalah Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah).
4. bahwa, jika Tergugat berniat untuk membeli tanah 700 meter persegi tersebut maka akan diharga Rp. 10.000.000,-/ per meter persegi sehingga harga jual beli Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
5. bahwa, terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam penguasaan tanah dan turunannya untuk tidak dibawa ke ranah pidana maka Tergugat akan dikenakan denda secara lumpsum Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
Imateril
1. Merasa ketakutan dan tidak berdaya dalam menguasai tanahnya yang telah dikuasai oleh Tergugat selama 22 (dua puluh dua) tahun Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
(9) Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan kehati-hatian dalam penerbitan HGB di atas tanah sengketa.
(10) Memerintahkah Turut Tergugat membatalkan HGB yang telah terbit di atas tanah milik Penggugat.

REKONVENSI

 Menolak gugatan rekonvensi.

KONVENSI-REKONVENSI

 Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya Perkara.

Nomor : 145/Pdt.G/2018/PN.Blb
(Sidang berikutnya Mediasi)

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paska Mesima PENGGUGAT:
M E L A W A N
PT. BANDUNG sebagai TERGUGAT.
D A N
Presiden Republik Indonesia b sebagai TURUT TERGUGAT

DALAM PROVISI

(1) Mengabulkan permohonan provisi seluruhnya.
(2) Menghukum Tergugt untuk menghentikan Pengupasan lapisan tanah (Top Soil)
(3) Menghukum Tergugat untuk Menghentikan pemotongan tanah berbukit.
(4) Menghukum Tergugat untuk Memasangan tembok dari beton terhadap tanah yang akan ditimbun atau diratakan.
(5) Menghukum Tergugat Menutup tanah yang diuruk, ditimbun dengan penutup setiap ada hujan.
(6) Menghukum Tergugat Menanam bibit pohon keras (menghutankan kembali).
(7) Menghukum Tergugat Menutup air buangan dari daerah PT. Bandung Pakar ke Parit Pasir Ucing.
(8) Menghukum Tergugat Mengeluarkan mata air – mata air yang mengalir ke Parit Pasir Ucing dari kekuasaan PT. Bandung Pakar secara permanen termasuk mengembalikan tanah di kiri kanan aliran yang telah dikuasainya.
(9) Menghukum Tergugat Menkonsinyasi dana Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah di Pengadilan Negeri) untuk pembayaran kepada korban dampak lingkungan, banjir dan sebagainya.

DALAM SITA JAMINAN

1) Seluruh nilai uang pada nomor rekening dan nama rekening PT. Bandung Pakar yang tercatat sebagai rekening uang keluar/ masuk dan/atau Purnawan Suwandi.
2) Seluruh harta berupa asset bergerak dan tidak bergerak milik PT. Bandung Pakar dan/atau Purnawan Suwandi.
3) Seluruh HGB/Desa Mekarsaluyu, HGB/Desa Ciburial dan HGB/Desa Cibeunyi atas nama PT. Bandung Pakar dan/atau Purnawan Suwandi.
4) Tanah beserta rumah dan isi didalamnya di Jalan Sawunggaling No.8 RT 005 RW 003, Kota Bandung milik Purnawan Suriadi tempat /tgl. lahir Bandung, 22 November 1965 dan/atau sebagai tempat alamat KTP dengan NIK 1050072211650001 sebagai Direktur Utama PT. Bandung Pakar.
5) Tanah beserta kantor dan isi didalamnya di Jalan Sawunggaling No.8, Kota Bandung milik PT. Sun Land Investama SK Badan Hukum C2.28484.HT.01.04.TH.98 tanggal 21 Desember 1998 sebagai Pemegang Saham PT. Bandung Pakar sejumlah 99.780 lembar nilai Rp. 99.780.000.000,-
6) Kantor beserta isinya PT. Bandung Pakar yang terletak Jalan Dago Pakar Permai I/9, Graha Permai , Resor Dago Pakar, Bandung 40198.
7) Lapangan Golf yang berada di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan nama Mountain View Golf beserta segala falisitas yang ada di atasnya.
8) Bangunan dan seluruh isinya beserta tanahnya “Hotel InterContintal Bandung” dengan Badan Usaha yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM RI adalah PT. Hotel Dago Pakar yang terletak di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;

DALAM EKSEPSI

− Menolak ekspesi seluruhnya

DALAM KONPENSI

1- Menyatakan berharga Sita Jaminan.
2- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik.
4- Menyatakan Tergugat tidak menjalankan ketentuan terkait dalam SK Gubernur Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor : 593.82/SK.2899-PEM.UM/91 tertanggal 14 Desember 1991 dan Nomor: 593.82/SK.812-PEM.UM/93 tertanggal 19 Mei 1993 serta perpanjanganya khsusnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
5- Menyatakan Tergugat sengaja dan/atau lalai telah melakukan kerusakan lingkungan hidup, membuang air limbah ke aliran Parit Ciosa dan/atau Parit Pasir Ucing.
6- Menghukum Tergugat yang tidak menjalankan ANDAL, RPL & RKL.
7- Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Rekomendasi Komisi AMDAL Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 18 September 1995 nomor 560/248/KAD/BLH/IX/95 tentang penilaian Studi Analisis Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Pembangunan Resor Dago Pakar seluar 320 hektar oleh PT. Bandung Pakar di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan dinyatakan layak.
8- Menyatakan demi hukum batal surat Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Barat yang ditanda tangani oleh Wakil H.A. Sampurna nomor 660/3943/BLH tertanggal 29 September 1995 perihal Penilaian Studi AMDAL RKL/RPL Pembangunan Resor Dago Pakar oleh PT. Bandung Pakar di Kabupaten Bandung”;
9- Menyatakan Petugas DInas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat Risda Susanti dkk., yang melihat pembuangan Limbah cair/ padat ke Parit Pasir Ucing pada tanggal 21 Juni 2018 hari Jumat dan tidak melakukan tindakan sesuai kewenangannya adalah pelanggaran dan patutu di hukum.
10- Menyatakan Menteri Lingkungan Hidup yang tidak menindak lanjuti surat Penggugat Nomor: 001/DPP-DPCBandung/Lingkungan/0618 merupakan pelanggaran.
11- Menyatakan perbuatan Bupati/ Dinas LIngkungan Hidup Kabupaten Bandung yang tidak pernah melakukan audit/ pemeriksaan lingkungan hidup terhadap Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum.
12- Menyatakan perbuatan Gubernur/ Dinas LIngkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang tidak pernah melakukan audit/ pemeriksaan lingkungan hidup terhadap Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum.
13- Menyatakan Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Bupati Kabupaten Bandung tidak menjalankan Kewenangan dan Kewajibannya dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
14- Menyatakan Menteri Lingkungan Hidup telah lalai dalam penanganan lingkungan hidup di kawasan Bandung Utara.
15- Memerintah Turut Tergugat menjatuhkan sanksi dan tegoran kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Bupati Kabupaten Bandung.
16- Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberhentikan Pejabat LIngkungan Hidup terkait yang bertanggung jawab terkait dengan kerusakan lingkungan di Kawasan Bandung Utara.
17- Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut Ijin PT. Bandung Pakar dan menutup kawasan Bandung Pakar.
18- Memerintahkan Turut Tergugat guna menginstruksikan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan guna memeriksa proses penerbitan rekomendasi Bupati Kabupaten Bandung terhadap PT. Bandung Pakar sehingga diterbitkan Ijin oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat.
19- MenghukumTergugat untuk mengembalikan kawasan kembali ke bentuk keadaan semula.
20- Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Penggugat sebagaimana berikut ini:
Kerugan Materil
1- Organisasi Paska Mesima dalam melakukan kegiatannya kepada masyarakat yang terkena dampak lingkungan akibat banjir, limbah air, bau limbah dan kerusakan air bersih selama kegiatan April 2018 sampai dengan Juli 2018 senilai ( 3 bulan 15 hari ) senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta per bulan) sehingga total Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Biaya merupakan Transportasi, Akomodasi, Konsumsi dan keilmuan.
2- Pembuatan sumur warga akibat sumber mata air Ciosa telah ditutup dengan biaya Rp. 5.000.000,- per sumur dari 30 sumur yang dibangun total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
3- Kena dampak banjir tahun 2014-2017 dengan kerugian berikut ini:
• Kerusakan rumah dan perbaikan Rp. 30.000.000,-/rumah sejumlah 20 rumah total Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
• Kerusakan prabot, hanyut Rp. 10.000.000,-/ rumah sejumlah 20 rumah total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
• Hilangnya elektronik (hanyut dan/atau rusak) Rp. 30.000.000,-/ rumah sejumlah 20 rumah total Rp. 600.000.000,-.
• Hilangnya sembako karena hanyut/ rusak Rp. 5.000.000,-/ rumah sejumlah 20 rumah total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
• Hilangnya / rusak kendaraan bermotor/ sepeda Rp. 10.000.000,-/rumah sejumlah 20 rumah total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
• Hilangnya/ rusak surat/ dokumen Rp. 50.000.000,-/ rumah sejumlah 20 rumah total Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
• Hilangnya/ rusak baju Rp. 5.000.000,-/ rumah sejumlah 20 rumah total Rp; 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4- Akibat limbah B3 mengakibatkan sumur sudah tercemar sehingga tidak dapat dipergunakan lagi Rp. 10.000.000,-/ sumur sejumlah 10 sumur total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5- Akibat limbah B3 telah tergangu kesehatan sehingga berobat Rp.5.000.000,-/ keluarga sejumlah 10 keluarga total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6- Rusak sawah karena limbah B3 mengakibatkan panen / tanaman gagal Rp.10.000.000,-/keluarga sejumlah 20 keluarga total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
7- Tanah erosi sehingga rumah menjadi dekat dengan Parit Pasir Ucing Rp. 100.000.000,- /rumah sejumlah 5 rumah total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
8- Pembuatan tembok beton di sisi kiri dan kanan Parit Pasir Ucing sepanjang 200 meter mulai dari pertemuan ke-2 parit Pasir Ucing dan Ciosa sampai dengan melintasi Kampung Sawah dengan ukuran tinggi 1 – 3 meter dari dasar Parit pada ke dua sisi, jembatan permanen (beton) dengan tota anggaran 200 meter x 2 x 3 meter x Rp. 1.000.000,-/meter total Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan jembatan permanen Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Kerugian Imateril.
1. Mengungsi, tidak dapat tidur, tidak dapat melakukan kegiatan selama banjir Rp. 500.000.000,- (lima ratus milyar ruiah).
2. Trauma setiap hujan dengan banjir Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar).
3. Penyakit menetap akibat limbah B3 Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
4. Diiming-iming akan diberikan bantuan perbaikan rumah oleh Purnawan Suriadi (PT. Bandung Pakar) sehingga menjadi kecewa karena tidak pernah terealisasi Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

DALAM REKONPENSI

− Menolak gugatan Rekonpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

− Menghukum Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya

HORMAT KAMI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adv. Ir. Tonin Tachta Singrimbun SH

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adv. Ananta Rangkugo SH Adv. Denny Ernanda SH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *