300 Elemen Masyarakat lakukan Petisi Pemilu (Pilpres) LUBER JURDIL

Pembina dan jajaran pengurus DPP LPKAN.

 

Jakarta,23 januari 2019 Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) dan sekaligus penggagas Petisi Pilpres “Luber Jurdil” wibisono,SH,MH bersama Ir.Aslam Katutu mengatakan ke media bahwa UU pemilu tahun 2017 sangat multi tafsir terutama tentang hal cuti kampanye bagi calon Presiden (petahana), Berdasarkan pengalaman prosesi pelaksanaan PEMILU berbagai periode terdahulu, baik tingkat kabupaten, propinsi hingga tingkat nasional, bahwasanya PEMILU eksekutif maupun legislatif agar dapat berjalan dengan LUBER JURDIL, sehingga terlaksana dengan tertib aman dan sukses, bahwa salah satu meminta semua kontestan untuk melepaskan atribut jabatan dan kepangkatannya baik sebagai ASN, TNI/POLRI, maupun pejabat bupati, gubernur, hingga presiden.

Sehingga pada saat masa kampanye berlangsung, posisi yang ditinggalkan oleh kontestan peserta PEMILU tersebut, apabila sebelumnya adalah sebagai bupati, gubernur maupun presiden, maka otomatis digantikan oleh wakilnya sebagai pejabat sementara sehingga terpilih pajabat baru.

Demikian pula seorang presiden yang semestinya sudah *demisioner* dan mengambil cuti selama masa kampanye digantikan oleh Wakilnya.

Untuk itu kami mengajukan *PETISI* kepada pemerintah agar :
*Presiden RI sebagai salah satu Calon Presiden Pilpres 2019 mengambil hak cuti selama masa kampanye dan digantikan oleh Wakil Presiden RI*,kata Wibisono.

Saat ini sudah berlangsung 3 hari sudah tercatat hampir 300 orang dari semua kalangan yaitu mulai mantan menkopolhukam Laksamana Tedjo edhi,beberapa purnawirawan jendral polisi-TNI dan para akademisi, aktivis pergerakan serta masyarakat umum ikut menandatangi Petisi ini,dan saya akan terus galang terus sampai seminggu ini,baru kita layangkan surat Petisi ke Lembaga terkait.

*Tak gunakan fasilitas jabatan*.

 

Presiden yang akan melakukan cuti untuk kampanye tetap harus memperhatikan keberlangsungan tugas negara. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam UU Pemilu, ketentuan presiden harus melakukan cuti terdapat pada pasal 281.

1) Kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan:

a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

1 of 3
2. Punya hak kampanye
Menjadi calon petahana, Jokowi tetap mempunyai hak untuk berkampanye untuk Pilpres 2019 mendatang. Aturan ini ada dalam UU Pemilu pasal 299 berisikan presiden mempunyai hak untuk berkampanye:

(1) Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye

(2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye.

(3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai, anggota partai politik dapat melaksanakan kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:

a. Calon presiden atau calon wakil presiden;

b. Anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU atau

c. Pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

2 of 3
3. Memperhatikan keberlangsungan tugas negara
Pada saat kampanye nanti, Presiden Jokowi diminta tetap memperhatikan keberlangsungan tugas negara. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 300 yang berbunyi, “Selama melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

*KPU meluruskan mengenai Cuti Kampanye Presiden*

 

Ketua KPU arief Budiman.

 

“Untuk pilpres pada dasarnya kalau misalnya orang yang masih menduduki jabatan sebagai presiden itu nyalon lagi maka kemudian punya hak untuk kampanye, dalam gunakan haknya dibentukkan UU harus cuti di luar tanggungan negara,” ungkap komisioner KPU Hasyim Asyari di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat

Hal tersebut menurutnya mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama di bagian soal kampanye. Dalam sejumlah pasal yakni di pasal 267, 281, 299, dan 300 disebutkan kampanye dilakukan secara serentak.

“Artinya kampanye presiden, kampanye untuk pemilu anggota DPR/DPRD, kampanye untuk DPD dilakukan serentak. Dilakukannya setelah tiga hari penetapan calon, tentang kampanye serentak karena memang konsekuensi dari pemilu serentak,” sebut Hasyim.

Sebelumnya Arief menyatakan presiden tidak harus cuti saat kampanye. Itu dia sampaikan ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai tafsiran dari UU Pemilu Pasal 300 soal Presiden dalam masa kampanye wajib memperhatikan keberlangsungan negara.

“Itu tidak multitafsir. Kan nggak disuruh cuti tho?,Kalau nggak disuruh cuti ya jangan disuruh-suruh cuti, siapa yang akan memerintah nanti?, Berdasarkan undang-undang yang ada, nanti itu yang akan kami jalankan, pungkas Arief.(red).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *