LPKAN Desak Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Pembubaran BP Batam

 

Pembina dan Ketua Dewan Pakar LPKAN Letjen.TNI. (purn) Prof.Dr Syarifudin tippe,Msi.

 

Jakarta,25 januari 2019,Pembina LPKAN (lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono,SH,MH mengatakan bahwa Dualisme kepemimpinan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan dampak buruk terhadap aktivitas ekonomi yang berlangsung di kota tersebut. Kewenangan otorita BP Batam dalam mengatur bisnis mulai melemah, di saat bersamaan Pemkot Batam mulai mengatur sektor ekonomi di wilayah ini. Kondisi ini membuat investor menjadi enggan untuk berinvestasi di kota ini. Permasalahan dualisme tersebut direspon oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk mengatasinya, Presiden bersama wapres JK dengan Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, memutuskan untuk meleburkan BP Batam dengan Pemkot Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex-officio BP Batam.

Keputusan ini dinilai tidak sejalan dengan cita-cita Batam ke depan sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional. Selain dinilai menyalahi aturan yang ada,keputusan ini berpotensi memperburuk iklim investasi yang saat ini sudah menurun di Batam,ujar Wibisono.

Menurutnya,Pemerintah perlu mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai kondisi masalah yang sebenarnya terjadi di Batam. Keputusan untuk mengalihkan BP Batam ke Pemkot Batam menunjukkan bahwa pemerintah hanya ingin segera mengakhiri persoalan dualisme kelembagaan. Padahal permasalahan di Batam bukan semata-mata karena dualisme kelembagaan. Selain itu, mengakhiri dualisme dengan cara pengalihan BP Batam dinilai sebagai cara yang keliru. Pemerintah belum mendapatkan gambaran yang baik dan utuh tentang asal muasal penyebab penurunan kinerja FTZ dari sisi industri dan perdagangan serta pelemahan kewenangan otoritas FTZ. mengambil keputusan tanpa memiliki peta situasi nyata dan gambaran yang lengkap akan membuat ketidakefektifan dalam keputusan tersebut.

Wibisono menambahkan, Penunjukan Walikota sebagai Ex-Officio BP Batam sebagai bentuk tidak terpenuhinya asas pemerintahan yang baik (good government and good governance),Secara legal standing, Walikota Batam merangkap jabatan sebagai Kepala BP Batam melanggar UU No.23 /2014 tentang Pemerintahan Daerah karena Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan. Dari perspektif anggaran, rangkap jabatan Walikota dan Kepala BP Batam tidak diperbolehkan karena berpotensi munculnya konflik kepentingan anggaran dan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah. Ini akan menjadikan preseden buruk karena melanggar UU No 1 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.Pada pasal 76 UU No.23/2014 Tentang Larangan Kepala Daerah merangkap jabatan mempunyai spirit agar pejabat daerah tidak menghadapi konflik kepentingan (conflict of interest).

Selain itu UU tersebut juga mempunyai spirit agar kepala daerah fokus mengurus tupoksi utamanya, Dari sisi ekonomi terdapat potensi abuse of power baik untuk kepentingan bisnis/ekonomi atau kepentingan politik oleh walikota yang nota bene adalah pejabat politik.

Rencana Pengalihan BP Batam ke Pemkot Batam semakin meningkatkan ketidakpastian bagi dunia usaha, Ketidakpastian akan cenderung meningkat pasca pengalihan BP Batam.
Hal ini terkait dengan dengan kepastian regulasi, peraturan, lahan, infrastruktur hingga kepastian insentif bagi investor.

Akar masalah lain yang menjadi penyebab penurunan daya saing BP Batam adalah karena terjadinya penggerusan kewenangan oleh Pemerintah pusat dan Daerah terhadap BP Batam.

Kewenangan BP Batam didowngrade sehingga tidak memiliki kewenangan yang kuat dalam mengatur proses bisnis, kebijakan perizinan dan keputusan besar lainnya. Terdapat korelasi yang kuat antara periode penurunan kinerja ekonomi di Batam dengan periode keterlibatan pemerintah daerah Batam,Penurunan kinerja ekonomi di Batam sebesarnya terjadi setelah Pemprop dan Pemkot dalam ikut mengatur sektor ekonomi, investasi, industri di batam.

Dengan keikutsertaan Pemerintah Daerah, tentunya kewenangan Otorita menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam melemah. Infrastruktur utama seperti Lahan, Tata Ruang, Airport, Seaport, Industrial Park telah luput untuk dire-design mengikuti perubahan demand of global supply chain.

Dampaknya, Batam tidak menjadi bagian dari “ASEAN common production base” dan tidak menjadi bagian dari “rantai produksi & logistik global”. FTZ harus diperkuat dan dikelola oleh lembaga professional di bawah Presiden. Tugas dan peran utama BP Batam adalah melakukan persaingan dengan negara lain, jika diturunkan dan ditangani pejabat level daerah akan berpotensi justru menurunkan daya saing Batam. FTZ Batam dibentuk melalui Undang-undang. Maka jika FTZ Batam dibentuk melalui UU, pejabat yang menjadi Kepala Badan Pengusahaan (Ka BP) FTZ Batam otomatis adalah Pejabat Negara.

BP Batam yang menguasai begitu banyak aset harus dijauhkan dari kepentingan politik, Jika FTZ Batam dipimpin oleh pejabat di struktur politik, maka iklim investasi dan usaha di FTZ Batam akan sangat rawan terhadap konflik kepentingan (conflict of interest). Hal ini sudah terbukti dalam periode 2000 sampai 2015, ketika di pimpin aktor politik, terjadi penurunan kinerja ekonomi Batam.

Perlu payung hukum untuk mengatur pembagian wewenang dan tugas antara Pemkot Batam dan BP Batam.
Perlu segera menyusun PP Hubungan Kerja Pemkot Batam dan BP Batam sesuai UU 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam,Pembagian wilayahan objek kerja antara Pemkot Batam dan BP Batam,kata wibi.

Dengan demikian LPKAN selaku lembaga (ormas) yang mempunyai tugas pengawasan Kinerja Aparatur Negara mendesak pemerintah untuk meninjau ulang Peleburan BP Batam dengan Pemerintah kota Batam,karena melanggar Undang undang yang ada,pungkas wibisono. (Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *