Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)

 

Gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan di tempat dan kedudukan dari Tergugat in casu Presiden Republik Indonesia yang mana tempat perbuatan melawan hukum tersebut terjadi walaupun keberadaan tanah/ lahan bekas Hutan Rimba Larangan seluas 33.500 H.a. yang sekarang ditetapkan namanya oleh Tergugat sebagai Register 45 yang berada di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

 

Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH, Adv. Ananta Rngkugo SH dan Adv. Denny Ernanda SH dari ANDITA’S AW FIRM

 

 

 

 

 

Jakarta, 14 Mei 2019

Kepada Yth
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I-A Khusus
Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28,
Kota Jakarta PusatDKI Jakarta 10610

Perihal : Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Dengan Hormat

Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH, Adv. Ananta Rngkugo SH dan Adv. Denny Ernanda SH dari ANDITA’S AW FIRM berdasarkan surat kuasa khusus mengajukan gugaran perbuatan melawan hukum melalui Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan kepentingan para pihak berikut ini

ABDULAH BAHUSIN, adalah WNI dengan NIK 1871020112430001, laki2, lahir di Mesuji tanggal 01-12-1943, ISLAM, Kawin, Wiraswasta alamat Jl. P. Singkep gg. Mas II-D Nomor 88 LK II, Kel. Sukarame Baru, Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut PENGGUGAT

M E L A W A N

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, selaku Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan yang beralamat di Istana Kepresiden Jalan Veteran Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut TERGUGAT

I. LATAR BELAKANG DAN SEJARAH

Bahwa, gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan di tempat dan kedudukan dari Tergugat in casu Presiden Republik Indonesia yang mana tempat perbuatan melawan hukum tersebut terjadi walaupun keberadaan tanah/ lahan bekas Hutan Rimba Larangan seluas 33.500 H.a. yang sekarang ditetapkan namanya oleh Tergugat sebagai Register 45 yang berada di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung sebagaimana dahulu sebelum Kemerdekaan masih dibawah Pemerintahan Belanda berada di 22 (dua puluh dua) Kampung Umbul Read Marga Mesuji Lampung

Bahwa, Penggugat merasa perlu membuka sejarah sesingkatnya dimulai dari sekitar pada Tahun 1832 di zaman kolonial Belanda, ada seorang keturunan Lampung Menggala (Tulang Bawang) dari Marga Adat Suay Umpu yang bernama Menak Pejanggou. Beliau mendarat dari perahunya di
suatu umbulan, kala itu beliau menemukan satu jalan yang melintang di tengah-tengah rawa sekitar 100 meter. Jalan tersebut aspal yang terbuat dari batu kerikil merah yang konon ceritanya batu itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram, akhirnya beliaupun memutuskan untuk menetap dan membuka ladang di umbul tersebut serta mengajak sanak keluarganya untuk ikut tinggal bersamanya dan sejak saat itu di beri nama Umbul Talang Batu. Pada masa itu tahun demi tahun banyak masyarakat yang datang ke Umbul Talang Batu untuk membuka usaha baik ladang maupun kebun, sehingga terbentuklah jalan setapak yang tembus sampai ke Menggala (Tulang Bawang). Talang Batu mulai ramai dan menjadi akses lalu lintas bagi orang yang akan menuju Menggala, Sungai Sidang dan Wiralaga. Masyarakat pada saat itu menetapkan Menak Pejanggou sebagai Kepala Umbulan/ Kepala Atar. Setelah Menak Pejanggou meninggal pada Tahun 1889 maka Kepala Umbulan digantikan oleh anaknya yang bernama Buyuh dengan gelar Dalem Sengaji, sejak saat itu Umbulan Talang Batu menjadi semakin ramai sehingga Talang Batu menjadi pelabuhan besar dan tempat perdagangan. Sekitar tahun 1902 Buyuh berhenti sebagai Kepala Umbulan dan digantikan oleh saudaranya Menak Sengaji, tapi pada saat itu penduduk Talang Batu sudah bermacam-macam suku yaitu Jawa, Mesuji (Lampung), Mesuji (Palembang), Lampung dan Suku Bugis. Padatnya penduduk yang berada di umbulan Talang Batu lama kelamaan terdengar oleh pasukan tentara Belanda dan akhirnya Pemerintah Belanda pun selalu ikut campur urusan yang ada di Talang Batu, hal ini membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dan memutuskan untuk berpindah tempat dan membuka Umbulan Baru yang sekarang dikenal sebagai Talang Gunung, Setajim, Tebing Tinggi, Putuk Jaya, Air Mati, Talang Kemiling dan lain-lain yang sampai saat ini masih satu lingkup dengan Talang Batu. Pada tanggal 12 September 1918 dalam Besluit Van Den Resident Der Lampongsche-Districten Nomor 6185/5.1918 di Teloek Betoeng, Pemerintah Belanda menetapkan umbul Talang Batu menjadi kampung Talang Batu serta menetapkan Kepala Kampung Pertama untuk Talang Batu adalah Mencurung yang tak lain ialah keturunan Menak Pejanggou, dan selanjutnya berikut ini riwayat Kepala Desa Talang Batu:

No Nama Kepala Desa Masa Bakti Memerintah
1 Mencurung 1918-1925
2 Batinihan 1925-1929
3 Dahamet 1929-1932
4 Bahoesin* 1932-1967
5 Mat Den 1967-1972
6 Sam’un 1972-1976
7 Mastomi 1976-1983
8 Mattoha 1983-1985
9 Pandri Nco 1985-1990
10 Tabrani Ismail 1990-1995
11 Mak Mun 1995-1996
12 Hatta M.R 1996-2014
13 Sulham Effendi 2014-

*Penunjukkan dan pengakuan/ pengangkatan Kepala Kampung Talang Batu diperkuat melalui Deze dient ten bewijze dat BAHOESIN bij besloit van den Resident der Lampoengsche-Districten de do 29 Agustus 1932 nomor 422 serta Volkstelling van 1936 van Anstelling van BAHOESIN Gelar TUAN PESIRAH menjadi Kepala Kampung termasuk dalam District Airlangga/ Wiralaga membawahi 22 Umbul dan diakui oleh Besluit van Resident van Lampoengsche-Districten tanggal 16 April 1941 No. 20/1941 oleh Hoofd van Flaatselijik Bestur van Menggal dan diketahui oleh De Controuer ter beschikking, Resident der Lampoengsche Districte tanggal 15 April 1941 nomor 253 tentang “Surat Keterangn Persetujuan kepala Kampung Talang Batu terhadap penunjukkan Rimba Larangan Sungai Buaya seluas 33.500 hektar dengan tidak memasukkan umbul dusun serta garapan ke 2 umbul menjadi bagian dari Rimba Larangan (yang sekarang menjadi Register 45) yang disahkan dengan Besloit Resident Lampoeng Distrect No. 249 tanggal 12 April 1940
Letak geografi Desa Talang Batu dengan luas wilayah desa Talang Batu adalah 57.562 Ha,, terletak diantara:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sungai Cambai (Mesuji Timur)
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Way Serdang
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Pematang dan Tanjung Raya
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang

Bahwa, penyerahan tanah oleh masyarakat melalui Kepala Kampung Talang ke-4 yaitu Bahoesin (adalah Ayah dari Penggugat) dengan membuat Surat Keterangan di atas segel Kerajaan Belanda di buat di Talang Batu pada 9 Maret 1941 yang kemudian menjadi Besluit Van Den Residence Der Lampung Districte 15 April 1941 dengan Nomor 20/1941 yang mana penyerahan lahan tersebut dapat terjadi mengacu kepada Notulen Dewan Merga Mesuji Lampung adalah Para Afedeling Menggala yang bersidang di Kantor Kampung Airlangga/ Wiralaga terjadi pada 25 Januari 1940 tentang akan menyerahkan Rimba Larangan Sungai Buaya yang juga merupakan kelanjutan keterangan tanggal 17 Juli 1938 dengan nomor 490 tahun 1938

II. PROVISI

1- Menghentikan seluruh kegiatan Tergugat atau siapa saja in casu PT. Silva Inhutani Lampung di atas lahan Register 45
2- Menghentikan setiap perkara/ laporan pidana berdasarkan laporan Tergugat in casu PT. Silva Inhutani Lampung
3- Melarang siapa saja menggunakan lahan Register 45 sepanjang ijin/ SK berasal dari Tergugat
4- Membebaskan siapa saja untuk melakukan tanam tumbuh dalam areal Register 45 terbatas pada lahan penambahan luas 9.600 hektar

III. SITA JAMIN

1- Segala tanam tumbuh di atas lahan register 45 milik PT. Silva Inhutani Lampung
2- Segala Pabrik dan Bangunan milik PT. Silva Inhutani Lampung
3- Segala kendaraan bermotor, mesin dan perlatan milik PT. Silva Inhutani Lampung
4- Harta bergerak dan tidak bergerak milik Sungai Budi Group untuk mencukupi kerugian Penggugat

IV. LEGAL STANDING

1- Terlebih dahulu Penggugat menerangkan dirinya adalah sebagai CUCU dari Abdul Samad dengan Gelar Radin Mantri dengan Marliyah selanjutnya anak ke-4 dari Bahusin dengan Gelar Pasirah Meggu sebagaimana sketsa berikut ini

1 Rohaina
2 Hirnawati
3 Sohaini
4 Robiah
5 Abdullah*
6 Sukiawi
7 Rosli
8 Tono
9 Munah
10 Niyah
* adalah Penggugat

2- Presiden Republik Indonesia in casu Tergugat yang melanjutkan penyerahan lahan Rimba Larangan Sungai Buaya oleh Leluhur Penggugat sebagaimana uraian singkat di atas walaupun setelah penyerahan Rimba Larangan seluas 33.500 H.a. oleh Ayah Penggugat BAHOESIN Gelar TUAN PESIRAH pada tanggal 9 Maret 1941 yang kemudian menjadi Besluit Van Den Residence Der Lampung Districte 15 April 1941 kepada Belanda tersebut pernah ada pemerintahan Jepang di Indonesia diantara Pemerintahan Belanda dengan Tergugat. Penyerahan lahan untuk tujuan mulia agar Pemerintah dapat membuat dan memelihara hutan yang mana kayunya sudah ada pada waktu itu berupa meranti, kruing dll., sebagai kayu hutan yang rimba untuk menjaga keseimbangan alam dan kepentingan manusia/ umum

Bahwa, Presiden RI in casu Bp. Ir H. Djoko Widodo telah melakukan pembagian tanah kepada masyarakat dan menyatakan juga tidak ada konflik pertanahan baik dalam acara formal maupun dalam Debat/ Kampanye Pilpres 2019-2024 dan dengan demikian Penggugat akan menggunakan keadaan ini alternatif dalilnya

V. P O S I T A

1 Penggugat melalui leluhurnya ada menyerahkan lahan seluas 33.500 H.a. di Sungai Buaya dikenal Kawasan Hutan Rimba Larangan kepada Pemerintah in casu Tergugat yang sah pada waktu itu Kerajaan Belanda tanpa adanya jual beli atau kompensasi pada tanggal 9 Maret 1941 yang kemudian menjadi Besluit Van Den Residence Der Lampung Districte 15 April 1941, yang mana tanah tersebut tersebar dan dalam penguasaan dari 22 Umbul dan hanya 2 umbul yang tidak diserahkan yang mana menjadi warisan kepada keturunan leluhurnya
2 Tergugat tidak mengetahui secara pasti bagaimana ketentuan dan administrasi peralihan atau penguasaan lahan 33.500 H.a. tersebut sehingga telah terjadi beberapa kali keputusan/ ijin atau peruntukan yang dibuat oleh Tergugat sehingga tidak sesuai lagi niat mulia menyerahkannya dahulu pada tahun 1940
3 Tergugat telah secara sengaja merusak hutan rimba larangan, membuat nama lain menjadi Register 45 dan perbuatan lain yang tidak sesuai dengan niat mulia pada tahun 1940
4 Penggugat sebagai keturunan dari pemilik lahan 33.500 H.a. tidak pernah menerima hak atas penjualan kayu hutan (Hak Ulayat) dari Tergugat dan hasil kayu tersebut menjadikan orang lain menjadi kaya sehingga Kayu Rimba Larangan menjadi habis dan tidak berbekas
5 Setelah kayu hutan habis, maka Tergugat memberikan atau menunjuk Perusahaan Swasta untuk melakukan Reboisasi dengan sumber pendanaan dari Tergugat atau setidaknya diberikan Pinjaman oleh Tergugat kepada Perusahaan Swasta yang ditunjuknya
6 Tergugat dengan sewenang-wenang dan mengabaikan dari tujuan penyerahan lahan oleh leluhurnya pada tahun 1941 tersebut 33.500 H.a. dan diperluas lagi sehingga menjadi 43.100 H.a yang dikenal Areal Kawasan Hutan Sungai Buaya Register 45 dengan hanya mempertimbangkan kepentingan Sungai Budi Group in casu PT.Silva Lampung Abadi yang melakukan Joint Venture dengan BUMN PT INHUTANI V dengan nama PT. Silva Inhutani Lampung sebagaimana kejadian berikut ini:
• Tata Guna Hutan kesepakatan (RTGHK) yang diusulkan oleh Gubernur KDH Tingkat I Lampung dan memasukkan Dusun Talang Gunung menjadi Kawasan Hutan sejak 1985, dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Ri No. 67/Lpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991
• SK Menhut No. 688/Kpts-II/1991 tanggal 7 Oktober 1991 tentang memberikan izin percobaan penanaman kepada PT.Silva Lampung Abadi di Register 45 seluas 10.000 Ha.
• Hasil pengukuran tata batas 1985-1987 disyahkan dengan SK Menteri Kehutanan No.785/Kpts-II/1993 tentang penetapan kelompok hutan register 45 Sungai Buaya yang terletak di Kabupaten Dati II Lampung Utara, Provinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas 43.100 Ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi produksi tanggal 22 November 1993
• Surat Dirjen PH No.1727/IV-PPH/1994 tentang perluasan areal HTI seluas 10.500 Ha tanggal 29 Juni 1994
• SK Menteri Kehutanan No.93/Kpts-II/1997 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas 43.100 Ha kepada PT. Silva Lampung Abadi tanggal 17 Februari 1997
7 Sebagaimana disebutkan ada tersisa 2 Umbul yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Belanda in casu Tergugat dan ternyata pada tahun 1993 maka Tergugat menguasai lahan 2 umbul tersebut sehingga lahan Register 45 menjadi bertambah 9.600 hektar dari 33.500 H.a menjadi 43.100 H.a yang mana dihitung secara langsung ternyata lahan tersebut telah mencapai 65.000 hektar sehingga Penggugat dan keluarganya menjadi masuk kawasan hutan Regiter 45 tanpa pernah ada jual beli atau ganti rugi oleh Tergugat maupun oleh PT. Silva Inhutani Lampung
8 Penggugat dan kerabatnya memiliki permasalahan hukum akibat PT. Silva Inhutani Lampung yang lahannya telah semakin luas tanpa pernah melakukan ganti kerugian setelah Tergugat membuat ketentuan akibat penambahan luas areal kepada PT. Silva Inhutani Lampung sebagai Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Februari 1997, dan dalam diktum ke-4 SK tersebut pemberian ijin tidak termasuk pemberian lahan hutan sebagaimana telah menjadi ketentuan yaitu:
(1) Apabila didalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndusri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh, pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndustri (HPHTI)
(2) Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG dengan pihak –pihak yang bersangkulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
9 Tergugat dengan sewenang-wenang menjadikan lahan pemberian leluhur Penggugat tersebut pada tahun 1940 seluas 33.500 H.a dan lahan perluasan yang tidak pernah diganti rugi seluas 9.600 H.a menjadi perkebunan Karet, Tebu, Singkong dll. oleh PT. Silva Inhutani Lampung setidaknya sampai dengan gugatan ini diajukan

Sketsa kawasan hutan Register 45 sebelum (garis merah seluas 33.500 H.a) dan sesudah pemekaran (garis hijau seluas 43.100 H.a)

VI. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa, Penggugat meyakini telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebagaimana pertanggung jawabannya pasal 1365 telah terpenuhi sebagaimana berikut ini:

Bahwa, penyerahan lahan seluas 33.500 H.a dengan maksud untuk kepentingan masyarakat setidaknya memiliki paru-paru yang bersumber dari Hutan Rimba Larangan yang berisikan kayu-kayu hutang kruing, meranti, merbau dll., dan oleh Tergugat telah dikomersilkan dengan memberikan keuntungan kepada pihak lain

Bahwa, jelas yang diserahkan adalah tanah seluas 33.500 H.a dan dengan telah dikomersialkan kayu hutannya maka sesuai dengan ketentuan maka Penggugat sepatutnya menerima Hak Ulayat atas kayu tersebut dan ternyata sampai dengan perkara perdata ini diajukan tidak pernah menerima hak ulayatnya

Bahwa, Tergugat telah menikmati penghasilan dari mengkomersilkan lahan 33.500 H.a dan telah memberikan keuntungan dan kekayaan hanya kepada Sungai Budi Group in casu PT. Silva Inhutani Lampung sejak tahun 1991 sehingga dengan program Reboisasi yang mana sumber keuanganya dari Tergugat

Bahwa, Tergugat juga telah memberikan penambahan luas lahan untuk perkebunan atau penanaman Karet, Singkong, dan lainnya kepada PT. Silva Inhutani Lampung sehingga maksud penyerahan tanah 33.500 H.a sebagai hutan rimba telah diabaikan dan dilanggar

Bahwa, dengan telah berubah fungsi dari Hutan Rimba menjadi Hutan/ Perkebunan Karet dll. maka telah hilang satwa rimba dengan demikian sangat merugikan Penggugat dan masyarakat lainnya

Bahwa, Tergugat dengan sewenang-wenang mengeluarkan SK perluasan kawasan Hutan Register 45 dari 33.500 H.a menjadi 43.100 H.a dengan mengambil lahan Penggugat dan kerabatnya seluas 9.600 Ha. secara perbuatan melawan hukum tanpa ada ganti kerugian dan tidak pernah ada anggaran Tergugat yang dapat membuktikan pernah terjadi pembebasan sebagaimana secara sewenang-wenang Abuse de droit yang dapat dibuktikan belum adanya ganti rugi lahan sebagaimana isi dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG sebagai Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dalam diktum ke-4 SK tersebut membuat ketentuan yaitu:
(1) Apabila didalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndusri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh, pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndustri (HPHTI)
(2) Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG dengan pihak –pihak yang bersangkulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
dengan demikian secara patut dinyatakan Tergugat dalam perbuatan melawan hukumnya dalam hal perluasan lahan dan merubah hutan rimba menjadi hutan produktif telah Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan

Bahwa, Penggugat tidak dapat lagi melakukan tanam tumbuh, menjual-belikan tanahnya yang telah masuk kedalam Register 45 milik Tergugat akibat perluasan lahan dari 33.500 H.a menjadi 43.100 H.a yang mana bila dihitung dilapangan telah mencapai 65.000 H.a, dengan telah dijadikannya lahan Penggugat didalam kawasan Hutan maka yang berlaku hukum Private yaitu hukum Kehutanan sehingga Penggugat mengalami kerugian dan sakit yang terus menerus/ ginjal

Dengan demikian perbuatan melawan hukum Tergugat sebagai aparatur negara cq penguasa bertindak demi PT. Silva Inhutani Lampung serta mengorbankan kepentingan perorangan in casu Penggugat yang lebih penting dan mendesak menyebabkan negara dapat dituntut melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan perbuatan melawan hukum di atas, maka Penggugat menyatakan gugatan a-quo dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang mana unsurnya cukup terpenuhi

Perbuatan melawan hukum dibidang hukum perdata berdasarkan Pendapat Ahli maka dapat dilakukan oleh :
• Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh diri pribadi (orang)
• Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
• Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
• Pemerintah/penguasa. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau onrechtmatige overheidsdaad terjadi apabila pemerintah turut serta dalam lalu lintas keperdataan ( jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian pengadaan barang dan jasa dan lainnya), lalu pemerintah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka baginya berlaku pula tiap-tiap ketentuan yang berlaku bagi badan hukum. Sebab pemerintah adalah badan hukum, baik dalam lapangan hukum ketatanegaraan maupun dalam lapangan hukum perdata.

Pasal 1365 KUHPer berbunyi, ‘Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi;
(1) adanya perbuatan;
(2) perbuatan itu melawan hukum;
(3) adanya kerugian;
(4) adanya kesalahan; dan
(5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Kerugian Materil
(1) Hak Ulayat : 20% x 33.500 Ha x 10.000 M3 x Rp. 1.000.000,- adalah ± Rp. 67.000.000.000.000,- ( enam puluh tujuh triliun rupiah)
(2) Tanah Penggugat sendiri yang masuk perluasan Register 45 sejak tahun 1991 : 3.000 Ha x Rp. 20.000.000,- adalah Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar)
(3) Kelebihan tanah 65.000 H.a – 43.100 H.a = 21.900 H.a x Rp.20.000.000,- adalah Rp. 438.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan milyar rupiah)
(4) Tidak dapat melakukan tanam tumbuh atau tidak dapat menyewakan lahan di atas lahan sendiri Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar)

Kerugian Imateril
(1) Telah gagal ginjal karena merasa tertekan Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)
(2) Tempat tinggal berpindah-pindah karena merasa terancam Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)

Berdasarkan uraian dan dalil Penggugat di atas maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan rasa keadilan dimasyarakat untuk kepentingan masyarakat

VII. P E T I T U M

PROVISI
1- Menghentikan seluruh kegiatan Tergugat atau siapa saja in casu PT. Silva Inhutani Lampung di atas lahan Register 45
2- Menghentikan setiap perkara/ laporan pidana berdasarkan laporan Tergugat in casu PT. Silva Inhutani Lampung
3- Melarang siapa saja menggunakan lahan Register 45 sepanjang ijin/ SK berasal dari Tergugat
4- Membebaskan siapa saja untuk melakukan tanam tumbuh dalam areal Register 45 terbatas pada lahan penambahan luas 9.600 hektar

SITA JAMIN
1- Segala tanam tumbuh di atas lahan register 45 milik PT. Silva Inhutani Lampung
2- Segala Pabrik dan Bangunan milik PT. Silva Inhutani Lampung
3- Segala kendaraan bermotor, mesin dan perlatan milik PT. Silva Inhutani Lampung
4- Harta bergerak dan tidak bergerak milik Sungai Budi Group untuk mencukupi kerugian Penggugat

POKOK PERKARA
(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
(2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
(3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan
(4) Menyatakan batal demi hukum penyerahan lahan hutan Rimba Larangan Sungai Buaya
(5) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanpa syarat dan siapa saja yang mengusainya lahan Register 45 Mesuji kepada Penggugat
(6) Menyatakan batal demi hukum setiap perikatan Tergugat dengan siapa saja atas lahan eks Register 45 Mesuji dan akibat hukumnya
(7) Mencoret lahan Register 45 Mesuji dari Kawasan Kehutanan dan menjadi Kewenangan Badan Pertanahan/ Agraria
(8) Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada yang berhak
(9) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan lahan Register 45 ke keadaan semula sebagaimana diterimanya pada tahun 1940
(10) Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunai sekaligus kepada Penggugat sebagaimana berikut ini
Kerugian Materil
1- Hak Ulayat : 20% x 33.500 Ha x 10.000 M3 x Rp. 1.000.000,- adalah ± Rp. 67.000.000.000.000,- ( enam puluh tujuh triliun rupiah)
2- Tanah Penggugat sendiri yang masuk perluasan Register 45 sejak tahun 1991 : 3.000 Ha x Rp. 20.000.000,- adalah Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar)
3- Kelebihan tanah 65.000 H.a – 43.100 H.a = 21.900 H.a x Rp.20.000.000,- adalah Rp. 438.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan milyar rupiah)
4- Tidak dapat melakukan tanam tumbuh atau tidak dapat menyewakan lahan di atas lahan sendiri Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar)
Kerugian Imateril
1- Telah gagal ginjal karena merasa tertekan Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)
2- Tempat tinggal berpindah-pindah karena merasa terancam Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)
(11) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Hormat Kami
Kuasa Hukum
Para Advokat ANDITA’S LAW FIRM

Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH

Ananta Rangkugo Singarimbun SH Denny Ernanda SH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *