Mayjen.TNI.(purn).Kivlan Zen Berharap Diselesaikan Melalui Praperadilan agar Hukum yang Menjadi Panglima di Negeri ini

 

Masyarakat sejak awal menduga ada rekayasa dibalik peristiwa penangkapan Kivlan Zen pada tanggal 29 Mei  2019 lalu dengan tuduhan kepemilikan senjata api yang direncanakan pembunuhan terhadap Wiranto, Lubut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mere dan Yunarto Wijaya menunggangi kerusuhan 21-22 Mei 2019 telah diendus oleh Kepolisian sebelum penangkapan tersebut melalui Kantor Menkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat.

Masyarakat juga mengakui keprofesionalan Kepolisian yang dapat menangkap Helmi Kurniawan als Iwan pada tanggal 21 Mei 2019 yang menyimpan 1 (satu) senjata di salah satu hotel bilangan jalan cikini dan selanjutnya pada hari yang sama menangkap Irfan, Asmiarmi dan hari berikutnya Tahjudin yang menyimpan 2 (dua) senjata dan Adnil dan Fifi adalah istri Mayor Jenderal (Purn) Moerwanto Soeprapto, Ketua Yayasan Citra Handadari Utama, yang pernah menjabat Sekjen Departemen Sosial masa Orde Baru.

Kivlan Zen dan Habil Marati di tangkap pada hari yang sama hanya saja jam yang berbeda dan tempat yang berbeda dan penyidikan terhadap kesemuanya ternyata di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu Helmi Kurniawan als Iwan Irfan, Asmiarmi, Tahjudin, Adnil dan Fifi oleh Penyidik Unit I Subdit 4 Jatanras Ditreskrimum PMJ, Kivlan Zen oleh Penyidik Unit II Subdit 4 Jatanras Ditreskrimum PMJ dan Habil Marati oleh Penyidik Unit III Subdit 4 Jatanras Ditreskrimum PMJ, dan diperoleh juga ketarangan mengenai pemberkasan telah terjadi split yaitu Tersangka Helmi Kurniawan als Iwan, Tersangka Irfan, Tersangka Asmiarmi, Tersangka Tahjudin dalam satu berkas, Tersangka Adnil dan Tersangka Fifi dalam berkas yang terpisah, Tersangka Kivlan Zen dan Tersangka Habil Marati berkas tersendiri yang terpisah pula.

Dari perkara praperadilan nomor 075/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL maka mengenai isi jawaban Dirreskrimum PMJ sebagai Termohon telah dapat diketahui oleh masyarakat mengenai rencana pembunuhan oleh Kivlan Zen dengan menyuruh Helmi Kurniawan als Iwan yang kemudian menyuruh lagi supirnya Tahjudin dan Irfan untuk melakukan eksekusi tersebut yaitu Tahjudin untuk membunuh Wiranto, Lubut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mere dan Irfan untuk membunuh Yunarto Wijaya, da nada juga dalam bagian jawaban pada praperadilan tersebut menyebutkan Iwan dal Tahjudin mengikuti Gorece Mere mulai dari Kantor Polisi sampai kehilangan jejak di Jakarta Timur . Dan ada juga penjelasan mengenai Fifi menggadaikan senjata revolver kepada Iwan pada tahun 2017 dan bukan pada Maret 2019 demikian juga mengenai senjata yang ada pada Asmiarmi yang digadaikan kepada orang lain di Cibinong pada waktu penangkapan terjadi terhadap dirinya tanggal 21 Mei 2019 di Terminal Soeta sebagai supir Toyota Inova Hitam milik Kivlan Zen.

Menjadi pertanyaan apakah benar Tahjudin yang adalah supir Helmi Kurniawan als Iwan dan Irfan memiliki rekam jejak menembak dan atau pernah dipidina atau diduga melakukan penembakan orang sebelumnya, dan hal ini pula yang menjadi kekuatiran masyarakat ada apa sebenarnya yang mana melalui media juga diketahui juga diantara Tersangka tersebut positip pemakai narkotik.

Kivlan Zen yang mengetahui benar proses penyelidikan dan penyidikan Kepolisian sehingga banya mengalami pelanggaran formal sehingga mengajukan praperadilan nomor 75/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL dan oleh Hakim Tunggal Ahmad Guntur sejak awal dirasakan tidak netral sebagaimana dalam menetukan hari sidang melebihi 14 hari dari penunjukkannya demikian juga menunda sidang 14 hari akibat Termohon tidak hadir sehingga terjadi perdebatan sengit dengan kuasa hukum Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH dalam persidangan sehingga putusannya menolak apa-apa yang dialami Tersangka Kivlan Zen yang tidak pernah dipanggil sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, tidak pernah diperlihatkan surat tugas oleh Penyidik Unit I Subdit 4 Ditreskrimum PMJ serta tidak pula diberikan surat penangkapan pada waktu penangkapan terjadi pada tanggal 29 Mei 2019, tidak pernah diberikan/ ditunjukkan penetatapan Ketua PN untuk penyitaan, dan demikian juga terhadap hak istrinya Dwitularsih Sukowati sebagai keluarga mendapatkan tembusan : penangkapan, penahanan dan penyitaan mobil inova yang kesemuanya oleh Hakim Ahmad Guntur tidak dipertimbangkan sebagaimana ketentuan KUHAPIdana dan Peraturan Kapolri 14/2012 yang mana oleh kuasa hukumnya Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH telah disampaikan melalui media “Hakim lupa karena banyaknya pelanggaran sehingga tidak tahu lagi mana yang menjadi pertimbangannya” sehingga akibat itu diajukan lagi praperadilan dengan objek yang terpisah agar Hakim Praperadilan bisa fokus sebagaimana dalam pemeriksaan Ahli DR. Muzakir yang mencapai 2 (dua) jam tidak ada yang menjadi pertimbangan Hakim karena merasa lebih tahu dari ahli tersebut.

Foto : Kivlan Zein Bersama Tim Kuasa Hukumnya

Ny. Dwitularsih Sukowati adalah Istri Kivlan Zen mengajukan praperadilan hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 dengan register nomor 101/Pid.Pra/2019/PN.JKT.Sel dengan Termohon adalah KAPOLRI yang memilih objek praperadilan adalah tidak pernah menerima tembusan atas Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan yang dilakukan penyidik dan oleh Ketua Pengadilan Negeri telah menunjuk Hakim Tunggal Toto Ridarto SH MH dengan Panitera Pengganti Erna Sulistiyo Wati SH dan persidangan pertama hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 jam 1000 dan terhadap praperadilan tersebut kuasa hukum dari ANDITA’S LAW FIRM meyakini kliennya Pemohon Praperadila Ny. Dwitularsih Sukowati belum pernah menerima tembusan yang menjadi haknya sebagaimana KUHAPidana juncto Perkapolri terkait.

Kivlan Zen yang melakukan pendaftaran 4 (empat) praperadilan sekaligus pada tanggal 1 Agustus 2019 yaitu :

register nomor: 96/Pid.Pra/2019/PN.JKT.Sel.,Permohonan Gugatan Praperadilan Penahananmelawan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jayadengan alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 55, Jakarta Selatan 12190dengan Hakim Tunggal Jowo Indiarto SH MH dan panitera pengganti Hesti F SH

register nomor: 97/Pid.Pra/2019/PN.JKT.Sel., Permohonan Gugatan Praperadilan Penyitaanmelawan TERMOHON I PRAPERADILAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA c/q Direktur Reserse Kriminal Umum c/q Kasubdit IV Ditreskrimum PMJ c/qKanit I Subdit IV Jatanras Ditreskrimum PMJJalan Jenderal Sudirman nomor 55, Jakarta Selatan 12190 dan TERMOHON II PRAPERADILAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA c/q Direktur Reserse Kriminal Umum c/q Kasubdit IV Ditreskrimum PMJ c/qKanit II Subdit IV Jatanras Ditreskrimum PMJJalan Jenderal Sudirman nomor 55, Jakarta Selatan 12190dengan Hakim Tunggal H. Rathoho SH MH dan panitera pengganti Iis Rohmayati SH MH

register nomor: 98/Pid.Pra/2019/PN.JKT.Sel., Permohonan Gugatan Praperadilan Penangkapanmelawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA c/q Direktur Reserse Kriminal Umum c/q Kasubdit IV Ditreskrimum PMJ c/q Kanit I Subdit IV Jatanras Ditreskrimum PMJJalan Jenderal Sudirman nomor 55, Jakarta Selatan 12190 dengan Hakim Tunggal Dedy Hernawan SH MH dan panitera pengganti Dra. Wisma Yanda Nasir SH

register nomor: 99/Pid.Pra/2019/PN.JKT.Sel., Permohonan Gugatan Praperadilan Penetapan Tersangkamelawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA c/q Direktur Reserse Kriminal Umum Jalan Jenderal Sudirman nomor 55, Jakarta Selatan 12190dengan Hakim Tunggal Krisnu Groho SP SH MH dan panitera pengganti Aprisno SH MHyang mana kesemuanya akan disidangkan pada tanggal 23 Agustus 2019 mulai jam 0900 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Klas I-A Khusus.

Berdasarkan penelusuran dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka petitum yang diajukan oleh Kivlan Zen dan Istrinya Ny. Dwitularsih Sukowatiadalah :

nomor: 96/Pid.Pra/2019/PN.JKT.Sel.,

Mengabulkan gugatan permohonan praperadilan seluruhnya

Menyatakan sah permohonan penangguhan penahanan

Memerintahkan TERMOHON PRAPERADILAN mengabulkan penangguhan penahan

Menyatakan TERMOHON PRAPERADILAN telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penahanan

Menyatakan TERMOHON PRAPERADILAN tidak profesionaldalam menetapkan tanggal penahanan (mulai dan akhir)

Menyatakan “tidak koperatif” oleh TERMOHON PRAPERADILAN adalah melanggar ketentuan/ syarat permohonan penangguhan penahanan

Menyatakan tidak sah yang berikut ini:

Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/737/V/2019/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2019 mulai tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019

Surat Perpanjangan Penahanan nomor: B-5179/M.1.4/Eku.1/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 mulai tanggal 19 Juni 2019 s/d tanggal 28 Juli 2019

PENETAPAN nomor : 677/Pen.Pid/VII/2019/PN.JKT.PST tanggal 22 Juli 2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas 1A Khusus sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019

Menyatakan batal demi hukumyang berikut ini:

Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/737/V/2019/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2019 mulai tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019

Surat Perpanjangan Penahanan nomor: B-5179/M.1.4/Eku.1/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 mulai tanggal 19 Juni 2019 s/d tanggal 28 Juli 2019

PENETAPAN nomor : 677/Pen.Pid/VII/2019/PN.JKT.PST tanggal 22 Juli 2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas 1A Khusus sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019

Melepaskan PEMOHON PRAPERADILAN dari penahanan oleh TERMOHON PRAPERADILAN paling lama 3 (tiga) jam setelah pembacaan putusan

Merehabilitas nama baik dan kedudukan PEMOHON PRAPERADILAN ke keadaan semulanomor: 97/Pid.Pra/2019/PN.JKT.Sel.,Mengabulkan gugatan permohonan praperadilan seluruhnya

Menetapkan mobil Toyota innova B 2070 JS dapat dipinjam pakai oleh PEMOHON PRAPERADILAN

Memerintahkan PARA TERMOHON PRAPERADILAN menyerahkan mobil Toyota innova B 2070 JS kepada PEMOHON PRAPERADILAN paling lama 6 (enam) jam setelah putusan dibacakan

Menyatakan PARA TERMOHON PRAPERADILAN telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyitaan terhadap barang milik PEMOHON PRAPERADILAN

Menyatakan PARA TERMOHON PRAPERADILAN tidak profesionaldalam penyitaan yang dilakukan oleh penyidik UNIT 1 yang tidak mendapatkan perintah untuk melakukan penyidikan BAP Projustisia tanggal 29 dan 30 Mei 2019

Menyatakan batal demi hukum Penetapan Penyitaan diluar wilayah hukum dari Ketua Pengadilan Negeri tempat melakukan penyitaan

Menyatakan PARA TERMOHON PRAPERADILAN melanggar formal penyitaan dengan tidak memperlihatkan surat tugas dan tidak pula menunjukkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang

Menyatakan tidak sah Penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone Nokia Warna Hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard dengan nomor 0812213879752 dan nomor 0816721646 mobil Toyota innova B 2070 JS

Menyatakan batal demi hukum Penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone Nokia Warna Hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard dengan nomor 0812213879752 dan nomor 0816721646 mobil Toyota innova B 2070 JS

Memerintahkan PARA TERMOHON PRAPERADILAN mengembalikan barang bukti kepada PEMOHON PRAPERADILAN berupa 1 (satu) buah handphone Nokia Warna Hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard dengan nomor 0812213879752 dan nomor 0816721646 mobil Toyota innova B 2070 JS

Merehabilitas nama baik dan kedudukan PEMOHON PRAPERADILAN ke keadaan semulanomor: 98/Pid.Pra/2019/PN.JKT.Sel.,Mengabulkan gugatan permohonan praperadilan seluruhnya

Menyatakan TERMOHON PRAPERADILAN telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam PENANGKAPAN tanggal 29 Mei 2019

Menyatakan TERMOHON PRAPERADILAN tidak profesionalyang tidak pernah melakukan pemanggilan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai saksi sebelum dilakukan Penangkapan

Menyatakan TERMOHON PRAPERADILAN melanggar formal penangkapan dengan tidak memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan pada tanggal 29 Mei 2019

Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penangkapan Kap/1201/V/2019/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2019 karena tidak diperlihatkan dan tidak diberikan pada saat penangkapan tanggal 29 Mei 2019

Menyatakan batal demi hukum Penangkapan KIVLAN ZEN berdasarkan Kap/1201/V/2019/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2019 jo. laporan polisi nomor LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019

Menyatakan tidak sah BAP Projustisia yang dibuat oleh TERMOHON PRAPERADILAN terhadap PEMOHON PRAPERADILAN

Melepaskan PEMOHON PRAPERADILAN dari Penahanan oleh TERMOHON PRAPERADILAN paling lama 6 jam setelah pembacaan putusan

Baca Juga:  Kesehatan Kivlan Zen Memerlukan Pengalihan Penahanan

Menyatakan batal demi hukum Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Seluruh Surat Perintah Penahanan, Seluruh Berita Acara Penahanan, BAP Projustisia dan Tanda Terima Barang Bukti/ Penyitaan

Memerintahkan TERMOHON PRAPERADILAN mengembalikan barang bukti kepada PEMOHON PRAPERADILANan berupa 1 (satu) buah handphone Nokia Warna Hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard dengan nomor 0812213879752 dan nomor 0816721646 mobil Toyota innova B 2070 JS

Merehabilitas nama baik dan kedudukan PEMOHON PRAPERADILAN ke keadaan semula nomor: 99/Pid.Pra/2019/PN.JKT.Sel.,

Mengabulkan gugatan permohonan praperadilan seluruhnya

Menyatakan TERMOHON PRAPERADILAN telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penetapan status tersangka

Menyatakan Penyidik tidak profesionalyang tidak pernah melakukan pemanggilan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka

Menyatakan TERMOHON PRAPERADILAN melanggar formal penyidikan dengan tidak memberikan SPDP nomor: B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 kepada Kejaksaan Tinggi dalam waktu 7 hari yang ditentukan

Menyatakan tidak sah BAP Tersangka Kivlan Zen sebelum SPDP nomor: B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 diterbitkan

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Tersangka KIVLAN ZEN berdasarkan laporan polisi nomor LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019

Menyatakan tidak sah BAP Projustisia yang dibuat oleh TERMOHON PRAPERADILAN sepanjang berkaitan dengan PEMOHON PRAPERADILAN berdasarkan keterangan Helmi Kurniawan alias Iwan, Tahjudin, Irfan, Adnil, Ny. Asmaizulfi dan Habil Marati berdasarkan laporan polisi nomor LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019

Melepaskan PEMOHON PRAPERADILAN dari Penahanan oleh TERMOHON PRAPERADILAN berdasarkan laporan polisi nomor LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019paling lama 6 jam setelah pembacaan putusan

Menyatakan batal demi hukum Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Seluruh Surat Perintah Penahanan, Seluruh Berita Acara Penahanan, BAP Projustisia dan Tanda Terima Barang Bukti/ Penyitaan

Memerintahkan TERMOHON PRAPERADILAN mengembalikan barang bukti kepada PEMOHON PRAPERADILANan berupa 1 (satu) buah handphone Nokia Warna Hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard dengan nomor 0812213879752 dan nomor 0816721646 mobil Toyota innova B 2070 JS

Merehabilitas nama baik dan kedudukan PEMOHON PRAPERADILAN ke keadaan semula

nomor: 101/Pid.Pra/2019/PN.JKT.Sel.,

Mengabulkan gugatan PEMOHON untuk seluruhnya

Menyatakan TERMOHON telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam formal/ administasi penyidikan terhadap suami PEMOHON incasu Tersangka Kivlan Zen

Menyatakan penyidik dengan tidak menyerahkan kepada PEMOHON berupa surat-surat berkaitan penangkapan, penahanan danpenyitaan yang harus disampaikan kepadanya adalah pelanggaran formal/ administrasi penyidikan Tersangka Kivlan Zen

Menyatakan penangkapan Tersangka Kivlan Zen tidak sah karena penyidik tidak memperlihatkan surat tugas serta tidak memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan

Menyatakan penahanan Tersangka Kivlan Zentidak sah karena penulisan tanggal penahanan melampau waktu yang ditentukan KUHAPIdana

Menyatakan penyitaan Inova B 2070 JS, 1 unti HP Nokia dan 2 SIMcard adalah tidak sah karena tidak didasari Penetapan Ketua Pengadilan yang sah

Menyatakan penahanan terhadap suami PEMOHON Tersangka Kivlan Zen sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan dilepas adalah tidak sah dan melanggar hak asasi manusia

Memerintahkah TERMOHON untuk melepaskan suami PEMOHON Tersangka Kivlan Zendari Penahanan paling lama 6 jam setelah putusan dibacakan

Menyatakan tidak dapat lagi ditahan suami PEMOHON Tersangka Kivlan Zen setalah putusan dibacakan

Menyatakan surat-surat yang tidak pernah disampaikan kepada PEMOHON menjadi bataldemi hukum dan akibat hukumnya

Memerintahkan TERMOHON mengembalikan kepada PEMOHON terhadap apa-apa yang telah disita milik PEMOHON dan/atau milik suami PEMOHON in casu Kivlan Zen

Memerintahkan TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas nama suami PEMOHON in casu Kivlan Zenberdasarkan laporan polisi nomor : LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum pada tanggal 21 Mei 2019                                     Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH menjelaskan mengenai praperadilan nomor 96/Pid.Pra/2019/PN.JKT.Sel., sampai dengan nomor 99/Pid.Pra/2019/PN.JKT.Sel., sebagai PEMOHON PRAPERADILAN adalah Tersangka Kivlan Zen dan bukan kuasa hukumnya dan berbeda dengan Ibu Dwitularsih Sukowati dari awal telah memberikan kuasa kepada ANDITA’S LAW FIRM.

Tonin Tachta Singarimbun juga menerangkan mengenai waktu penahanan Pak Kivlan Zen oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan berakhir tanggal 27 Agustus 2019 sehingga jika Penyidik tidak memperpanjanga masa penahanan maka praperadilan akan berlangsung dalam keadaan berkas telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi atau jika penyidik serius menyelesaikan perkara senjata api pasal 1 ayat1 UU 12 tahun 1951 tanpa ada pasal lainnya maka memperpanjang masa penahanan tersebut atau Pak Kivlan Zen lepas demi hukum jika tidak dilakukan lagi perpanjangan penahanaan oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan pasal 29 KUHAPidana selama 30 hari karena pelimpahan belum dapat dilaksanakan.

 

Jika benar ini adalah peristiwa politik sebagaimana pernyataan Pak Menhan maka Tonin memprediksi penahanan akan dilakukan terus sampai pelantikan Presiden RI tanggal 20 Oktober 2019 dengan harapan tidak ada demonstrasi lagi selama Pak Kivlan Zen di tahan sementara Pak Kivlan Zen sendiri sudah menyatakan akan ke Qatar melihat cucunya setelah dibebaskan dan berhenti untuk melakukan demo-demo karena ternyata tidak ada yang menolong dirinya kecuali dirinya sendiri melalui perjuangan hukum. Dan Tonin juga menyatakan akan secepatnya juga mengajukan praperadilan melawan Kejaksaan Tinggi setelah pelimpahan P-21 karena itu perintah Undang-undang tapi kami tidak berharap hal ini yang terjadi karena kesalahan formal penyidikan menurut Pak Kivlan Zen diselesaikan saja melalui praperadilan agar hukum yang menjadi Panglima di negeri ini ujar Tonin mengakhiri keterangannya.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *