JASRIADI PIMPINAN SARACEN DIPUTUS 10 BULAN PENJARA dan IKAMI TIDAK AKAN MENARIK LAPORAN ATAS KASUS SUKMAWATI SP

Jakarta.hlari Jumat tgl 06 April 2018 Sidang terakhir Saracen digelar di PN Pekanbaru dengan agenda putusan . Majelis Hakim memutuskan 10 bulan penjara potong tahanan , yang mana penahahanan Jasriadi sampai putusan hari ini genap 9 bulan. Adapun pasal yg dikenakank oleh Majelis Hakim adalah pasal 30 ayat 1 UU ITE No.19 Tahun 2016 sedangkan pasal 30 ayat 1 tersebut tidak daiatur dalam UU No.19 Tahun 2016 alias norma yg tidak ada.

 

Dari semula kami selaku Penasehat Hukum sudah menduga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan fakta persidangan dan nota pembelaan Penasehat Hukum karena kami tidak diminta untuk menyerahkan flash disk nota yang berisi nota pembelaan kami mengingat jarak antara pembacaan dan putusan hanya 4 hari.
Dan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan baik oleh pihak terdakwa ( a de Charge) maupun dari pihak JPU dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yg dilakukan oleh Terdakwa krn semua yg dilakukan olehnya dengan ijin dari pemilik akun jadi tidak menenuhi unsur tanpa hak apalagi tidak ada kerugian yg ditanggung oleh Sri Rahayu
Ahli digital forensik dari POLRI pun juga dengan tegas menyatakan tidak pernah memeriksa/memverifikasi akun facebook milik Sri Rahayu yg dikatakan telah diakses secara illegal oleh Terdakwa sehinga dalam persidangan pihak JPU tidak dapat menampilkan/mengakses akun facebook milik Sri Rahayu dan hal ini bertentangan dgn pasal 6 UU ITE no 11 tahun 2008 yang menyatakan bahwa barang bukti akan dapat dikatakan sebagai alat bukti yg sah jika di dalam persidangan dapat diakses, ditampilkan secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.
Atas putusan Majelis Hakim tsb Jasriadi tetap menyatakan banding meskipun sisa hukumannya hanya tinggal 1 bulan. Dan dia menyatakan ” Jika saya tidak banding saya dianggap bersalah dong’
Dan mengenai kasus penghinaan Agama sebagaimana yg telah dilakukan oleh Sukmawati SP yg IKAMI mendampingi pelapornya bahwa atas himbauan dari Ketua MUI KH Ma’ruf Amin untuk memaafkan dan menarik laporan atas terlapor Sukmawati SP maka IKAMI punya sikap yg tegas bahwa penghinaan agama ini tidak main main agar keadilan bisa ditegakan karna semua kasus penghinaan agama termasuk Ahok sdh terjerat sangsi Hukum dan ini menjadi landasan yurisprudensi agar Sukmawati tidak lolos dari jerat hukum kasus penghinaan Agama ini*&

Penasehat Hukum
Drs Abdullah Al Katiri SH
Ketua Umum
Ikatan Advokat Muslim Indonesia ( IKAMI)
HP.08161691350
Humas IKAMI
H Novel Bamukmin SH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *