Operasi Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen di Postbond Rabu, 9 Oktober 2019.

 

Kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun,SH

 

Oleh : Tim Pembela Hukum Kivlan Zen
Advokat Rakyat Semesta, Tonin Singarimbun, SH.

 

Sehubungan dengan rencana operasi Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen mengangkat sisa granat nenas di bagian paha kiri sejak tahun 1977 dengan Pangkat Kapten yang mana bekas granat tersebut telah mengganggu pertumbuhan/ kesehatan kaki kiri dan jalan tidak normal.

Operasi yang sedianya dilakukan di ruang bedah RSPAD oleh Dr Robert adalah dokter purnawirawan Kopasus pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 di postbond ke hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019.

Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen yang selama ini dapat menyimpan pecahan granat nanas tersebut didalam tubuhnya secara tersebar yang dapat ditunjukkan oleh Dr Robert dan Kolonel Sudiono pada persidangan terbuka tanggal 3 Oktober 2019 lalu membuat abituren akabri yang hadir dalam persidangan kaget karena yang mereka ketahui Terdakwa selalu nomor 1 untuk ketangkasan jasmani (lari, push up, dll) dan selama di medan pertempuran di Timtim dan Irian/ Papua selalu pasukannya unggul sementara tubuhnya secara medis tidak normal karena ada serpihan granat nenas tersebut.

Dan berdasarkan informasi dari pihak keluarga maka sebagian besar bekas granat tersebut telah dikeluarkan pada tahun 1977 dan pada waktu yang berbeda beberapa kali dikeluarkan juga sehingga ada bagian2 tubuhnya pada yang sudah kosong dagingnya dengan ditutup oleh kulit saja karena daging tubuh tersebut telah terbakar/ mati.

Keluarga mengambil hikmat dari kriminalisasi yang dialami oleh Pak Kivlan sehingga dapat melalukan operasi mengangkat serpihan yang sudah diam di dalam tubuhnya selama 42 tahun dan sambil berseloroh meminta Guinesbook Indonesia / rekor muri mencatatnya.

Masyarakat juga menghimbau Pemerintah melalui Panglima TNI untuk memberikan pengharaan yang sepadan dengan Pak Kivlan yang ternyata rekam jejaknya di TNI dan Internasional khususnya di Filipina sangat mengharukan yang dapat dibaca pada lembar yang dibagikan dalam persidangan tanggal 3 Oktober lalu.

Menjadi pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua TNI pernah berperang seperti Pak Kivlan makanya untuk waktu mendatang yang menjadi Panglima TNI, Kepala Staf dan Pangdam harus diberikan persyaratn pernah menjadi komandan batalion atau pasukan berorestasi yang terjun dalam peperangan di daerah konflik didalam negeri atau internasional.

Kiprah Kivlan Zen dalam pembebasan sandera di Filipina Selatan juga berperang melawan pasukan Abu Sayaf yang mana perang terakhir dilakukannya di Malaysia dalam keadaan sudah purna tapi masih harus menembakkan peluru tajam menggunakan M-16 dan ternyata menang.

Melalui pengacaranya Pak Kivlan juga mengenang bagaimana perang griliya sewaktu di Papua dan Timor Timur, dan beberapa kali hampir menangkap Xasanana pada waktu itu dengan pasukan ribuan orang padahal keluatan pasukan hanya 15 orang dari batalion yg dipimpinnya.

Kesatria Pak Kivlan masih teruji pada persidangan tanggal 3 Oktober lalu yang minta proses operasinya ditunda saja sampai pengadilan memutuskan perkara pidana 960/Pid.Sua/2019/PN.JKT.PST karena semua isi dakwaan mengenai menyuruh, turut serta dan membantu kepemilikan senjata oleh Helmi Kurniawan dkk., sebagaimana pasal 1 ay 1 UU drt 12 tahun 1952 merupakan rekayasa/ kriminalisasi dan dengan alasan operasi sampai kesehatannya sembuh dilakukan pembantaran menurut terdakwa Kivlan Zen adalah tidak lazim karena yang paling tahu keadaanya adalah dirinya walaunpun dokter menyatakan kalau keadaan seperti Pak Kivlan ini dialaminya maka tidak akan kuat dan kaki kiri mengecil karena pengaruh serpihan granat tersebut.

Kivlan Zen tidak dapat menolak penetapan Majelis Hakim untuk pembantaran tersebut dan menjadi tertunda persidangannya sambil menunggu juga kriminalisasi yang terjadi terhadap Penasehat Hukumnya Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH oleh bekas kuasa hukumnya Advokat Eggy Sujana, Juju Purwantoro, Muhamad Yuntri dll., yang menjatuhkan putusan kode etik pada tanggal 22 Juli 2019 padahal kesemuanya Advokat tersebut tidak dipakai lagi karena kompetensi dan atitudenya memang tidak sesuai dengan perkara pidana yang dihadapinya.

Oleh Tim Pembela Hukum Kivlan Zen
Advokat Rakyat Semesta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *