Akhirnya Mahasiswa Tuntut Mosi tidak Percaya ke DPR dan Pemerintah

Jakarta, Demo mahasiswa di sejumlah titik di Indonesia menolak Undang Undang KPK yang baru disahkan oleh DPR dan sejumlah RUU yang akan disahkan oleh DPR.

Sejak dua hari ini, ada beberapa daerah di Indonesia yang menggelar demo menolak pelemahan terhadap KPK, di antaranya di Bintan, Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Jombang, dan Malang dan sejumlah daerah lainnya.

Mahasiswa ini berasal dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI, Universitas Trisakti, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, dan lainnya.

Berbagai aspirasi mereka sampaikan, mulai dari penolakan revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pertanahan (Agraria).

Menurut pengamat Militer dan Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono,SH,MH menyampaikan ke awak media di jakarta (25/9/2019) bahwa tuntutan mahasiswa dan publik adalah akumulasi mulai dari peristiwa Pengesahan Undang Undang KPK yang dinilai melemahkan KPK.

Selanjutnya rencana Revisi Undang Undang KUHP, Undang Undang Permasyarakatan dan UU Pertanahan, inipun tak luput dari tuntutan mahasiswa- publik untuk ditunda karena banyak pasal pasal yang masih bermasalah.

Sedangkan Presiden Jokowi sudah bertemu dengan Pimpinan DPR. Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta DPR menunda pengesahan 4 RUU, yaitu RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan.

“Saya menilai penundaan revisi empat Undang undang oleh presiden Jokowi sangat tepat, karena masih banyak pasal pasal yang bermasalah, dan sebaiknya revisi Undang Undang menunggu pelantikan DPR yang baru saja”, kata Wibi

Sedangkan Undang Undang KPK sebaiknya juga diterbitkan Perpu oleh Presiden untuk pembatalan, imbuhnya.

Salah satu mahasiswa yang mewakili protes mengatakan, “Jadi yang pertama kita sangat menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini. Mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama makin terancam. Karena dari revisi Undang Undang KPK-nya saja itu tidak pro pada upaya pemberantasan korupsi yang justru malah disahkan,” kata Ketua BEM UI Manik Marganamahendra di lokasi unjuk rasa (24/9/2019).

“Kedua, adanya wacana untuk akhirnya mengesahkan RUU KUHP padahal juga pasal-pasal di dalamnya juga masih ngawur, banyak yang masih bermasalah. Mulai dari permasalahan korupsi itu sendiri kemudian masalah demokrasi yang paling kita highlight “.tandasnya

Aksi Demo Mahasiswa untuk siapa?

Aksi demo mahasiswa yang yang berunjuk rasa 23 dan 24 September 2019 di sejumlah daerah, dengan agenda menolak UU KPK,RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan dan RUU Pertanahan (agraria), begitu dramatis dan nyaris terjadi baku hantam dengan aparat, terutama kejadian hari ini di bandung dan jakarta, mahasiswa bentrok dengan aparat polisi dan banyak yang terluka.

“Mengamati Demo dua hari ini saya tidak ingin terbawa informasi yang belum jelas, apalagi menyimpulkan mahasiswa benar benar telah mulai bergerak”, kata Wibi

Presidenpun dengan cepat tanggap mengumumkan bawah RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan,RUU Pertanahan (agraria) ditunda pengesahannya, tinggal menyisakan UU KPK yang terlanjur sudah di sahkan DPR.

” Banyak keanehan yang saya amati dengan demonstrasi mahasiswa kali ini, seperti demo di depan Gedung DPR melebihi batas waktu, yaitu jam 18.00, lunaknya sikap aparat, termasuk munculnya gerakan mahasiswa secara tiba-tiba dengan isu revisi UU KPK dan RUU KUHP,” terang wibi.

DPR pun hari ini (24/9/2019) telah menunda 4 RUU, yaitu RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan,RUU minerba,dan RUU Agraria, artinya tuntutan mahasiswa sudah tercapai,kecuali UU KPK yang sudah terlanjur di sahkan DPR.

Sedangkan UU KPK hasil revisi sudah disahkan oleh DPR, mahasiswa tuntut presiden mengeluarkan Perpu, Bila Presiden tidak tanda tangan, tidak secara otomatis berlaku. Apalagi belum diundangkan dalam lembaran negara. Masih ada waktu 30 hari bagi Presiden untuk tanda tangan atau tidak. Wajar kalau publik curiga. DPR dan Presiden sedang “bermain-main” dengan menggoreng beberapa RUU untuk agenda pengalihan isue, tandas wibi.

Aksi demo mahasiswa dua hari ini mengejutkan masyarakat dan publik, karena secara tiba tiba turun ke jalan dengan kekuatan penuh yang tergabung dalam BEM seluruh indonesia.

Hampir seluruh BEM di Universitas ternama diindonesia bergerak. Tuntutannya ‘mosi tidak percaya’ kepada DPR dan Pemerintah, akankah agenda mahasiswa ini berlanjut?.

Saat ini indikasi terjadi konflik kepentingan kelompok di internal presiden, telah terjadi “Perang proxy” di antara Kelompok orang orang di sekitar presiden. Salah satu kelompok konon akan dihabisi ambisi politiknya. Persaingan dan perebutan posisi politik di kabinet yang akan datang, apa ini benar?

Atau bisa juga “disetting” sedemikian rupa oleh dua kelompok tersebut. Kita akan mengetahui siapa lawan siapa, siapa dapat apa, dan siapa tidak dapat apa-apa setelah 20 Oktober 2019. Dari sinilah kita akan mengetahui siapa aktor intelektualnya.

Kita perlu waspada, aksi demo mahasiswa yang murni takut ditunggangi oleh kelompok tertentu, saya sangat berharap adik adik mahasiswa terus menyuarakan suara rakyat,suara ke pedulian dan suara tulus untuk tetap dijaga demi Perubahan Indonesia.

“Mari kita tunggu akhir dari drama ini, mahasiswa masih akan jalankan aksi demo Gedung DPR/MPR, aparatpun masih ingin membubarkan aksi demo yang melebihi jam batas.mahasiswa yang gugurpun kita doakan semoga husnul khotimah, Semoga tuntutan mahasiswa dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat”,pungkas wibi

(Penulis: pengamat Militer Wibisono)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *