ALI NURDIN,SH : TIDAK ADA PELANGGARAN PILKADA DI KAB. SUMBA BARAT DAYA

Kuasa Hukum KPU Sumba Barat Daya, Ali Nurdin : Tidak Ada Pelanggaran diPilkada

Jakarta.Mahkamah Konstitusi (MK) RI menerima gugatan hasil Pilkada Sumba Barat Daya (SBD), provinsi NTT.
Selain SBD, ada empat kabupaten lainnya di NTT, laporan gugatannya telah diterima MK, yakni Rote Ndao, Manggarai Timur, Alor, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Setelah Sidang perdana di Gedung Mahkamah Konsitusi Bapak Ali Nurdin Sh Kuasa Hukum KPU Sumba Barat Daya mengatakan kepada media , “Tadi kita sampaikan dari jawaban termohon dari KPU Sumba Barat Daya di mana pada pokoknya kami sudah melaksanakan tugasnya dengan baik karena akan tuduhan pemohon tidak berdasar terkait dengan pembukaan kotak suara yang digergaji, itu karena memang anak kuncinya jatuh waktu di bawah dari TPS di kecamatan jadi yang harus dibuka dong, rumahnya gimana pakai gergaji.

“itu sudah dilakukan dengan persetujuan pas persetujuan dari seluruh saksi Pasangan calon dan nggak ada masalah hasilnya juga sama dengan catatan dari Calon 1 dari Pasangan Calon, yang kedua tentang masalah penundaan apa kekurangan surat suara itu juga nggak benar dan yang di Wewewa Timur, jelas nya Kuasa Hukum KPU Sumbar Ali Nurdin, SH, selasa tanggal 31 juli 2018.

“Jadi karena semuanya sudah dapat dokumen ya jadi nggak ada masalah Yang ketiga terkait dengan masalah perubahan tuh gak ada perubahan memang ada kesalahan penulisan dalam kolom data pengguna dan pake data pemilih tapi tidak merupakan karena semuanya sudah tercatat di dalam C1 KWK dan saksi Pasangan calon tanda tangan nggak ada juga keberatan dan konsisten dengan data yang ada di B1 KWK Jadi udah selesai.

kalau masalah hasil kekurangan penulisan itu juga sudah dikoreksi pada tingkat dan dia satu kalau semua dalil pemohon nggak bisa dibantah dan kita berharap Mahkamah Konsitusi (MK) bisa memutuskan bahwa terkait dengan permohonan, pemohon kan selesainya melewati ambang batas sebagaimana diatur dalam pasal 1 58 jadi kita berharap tidak dapat diterima sidangnya.

“Harapannya dapat segera diputuskan dalam sidang jessica tanggal 9 hari Kamis mudah-mudahan untuk Sumba Barat Daya ini bisa diputus karena tadi saya sampaikan juga bawa Mahkamah sudah mengambil sikap tegas di dalam pilkada 2015 dan 2017 bahwa ambang batas itu tidak bisa dikoreksi oleh Mahkamah.

Karena itu merupakan apa kebijakan terbuka sehingga Mahkamah Konsitusi sebagai pelaksana undang-undang harus melaksanakan ketentuan pasal 158, Jadi intinya apa kalau permohonan yang melewati ambang batas itu tidak bisa di masuk ke pembuktian sehingga menyatakan tidak memenuhi syarat, “ tutup Ali Nurdin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *