Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia Mendesak.Investigasi Wafatnya Petugas Pemilu 2019

 

 

Jakarta. CEO Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI) Wa Ode Nur Intan menyesalkan belum adanya kepedulian dari capres maupun caleg terkait tragedi kemanusiaan pasca Pemilu.

“Capres atau caleg seolah tidak peduli pada masalah terkait meninggalnya petugas,” kata Intan dalam forum diskusi ‘Mendesak Investigasi Wafatnya Ratusan Petugas Pemilu 2019’ di Gado-Gado Boplo, Cikini Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

 

Intan menambahkan, tidak ada langkah konkrit dari para kontestan Pemilu terhadap keluarga yang ditinggal. APDI pun mempertanyakan penyebab kematian para petugas KPPS, terutama setelah adanya temuan bahwa sakit yang diderita berlangsung tiba-tiba.

“Sakit tiba-tiba, kita tidak menuduh cuma mempertanyakan. Kami tidak peduli siapapun yang jadi presiden,” sambungnya.

 

Merujuk tragedi tersebut, Intan mendesak agar pemerintah membentuk tim investigasi guna membuka misteri kematian petugas KPPS. Selain itu, pelayanan kesehatan bagi petugas yang masih dirawat juga perlu diprioritaskan.

Kendati demikian, selaku pemantau Pemilu APDI tengah melakukan pendataan terkait petugas yang wafat dan sakit. Termasuk berdialog dengan keluarga untuk meminta kesediaan dilakukannya otopsi forensik.

 

“Belum ada lembaga resmi yang merilis data siapa, dimana dan kenapa meninggal. 232 data sudah masuk detail kematian. Beberapa sudah ada yang bersedia (otopsi forensik), tapi belum bisa kita buka,” terang Intan.

 

Sementara pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) Wibisono mengkritisi persiapan KPU. Menurutnya, KPU tidak mempersiapkan jaminan kesehatan bagi petugas KPPS, apalagi dengan bertambahnya beban kerja dalam Pemilu 2019 yang berlangsung serentak antara Pilpres dan Pileg.

“Harusnya ini dapat diterapkan guna menjaga kesehatan petugas KPPS,” terang Wibisono.

 

Oleh karena itu, LPKAN menilai KPU telah lalai dan mendesak Komnas HAM untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertujuan untuk mengungkap tragedi ini. Wibisono juga meminta Bawaslu untuk bersikap netral dengan mengumumkan para korban agar masyarakat mengetahui penanganan terhadap mereka.

“Apabila rekomendasi kami diabaikan, LKPAN akan melaporkan ke International Court of Justice (ICJ), International of Human Right Commission (IHRC), dan International Commission of Jurist (ICJ)”, tandasnya
Lmhief Executive Officer (CEO) Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI) Wa Ode Nur Intan menantang calon presiden Jokowi dan Prabowo Subianto berlomba menunjukan kepeduliannya terhadap para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) baik yang sakit maupun yang meninggal.

 

ketum APDI, Wa Ode Nur Intan menantang Jokowi dan Prabowo untuk berlomba kepedulian terhadap korban Pemilu 2019 (Petugas KPPS) baik membantu pelayanan kesehatan bagi yang sakit maupun memberikan dukungan bagi keluarga korban yang meninggal,” kata Intan.

Selain itu, dari pemantauannya selama di lapangan, timnya juga tidak pernah melihat ada satu pun caleg atau pun partai politik yang menunjukan kepeduliannya terhadap para petugas KPPS yang sakit atau keluarga petugas KPPS yang meninggal.

 

“Selama di lapangan kami tidak pernah mrlihat satu pun caleg atau parpol yang menunjukan kepeduliannya terhadap para petugas KPPS yang sakit atau keluarga petugas KPPS yang meninggal. Tidak ada,” kata Intan.

 

Intan menegaskan, jika KPU dan Pemerintah masih tetap abai terhasap kemanusiaan, dan tidak ada keseriusan dalam menangani para petugas KPPS tersebut maka APDI bersama sejumlah pihak lainnyanajan menempuh jalur hukum baik nasional maupun internasional.

456 petugas KPPS meninggal dunia
Jumlah petugas penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tertimpa musibah sudah mencapai 4.766 jiwa.
Data ini dihimpun per 7 Mei 2019, pukul 08.00 WIB, dengan rincian 456 petugas KPPS meninggal dunia, dan 4.310 lainnya jatuh sakit. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *