Audensi Driver Online dengan Anggota Fraksi PDIP DPR RI

Jakarta .hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 pukul 10.35 Wib, di Ruang KK2 Gedung Nusantara DPR RI telah dilaksanakan Audensi driver online dengan anggota fraksi PDIP bapak Indra lukman (Komisi VII DPR RI) dan Adrian Napitupulu (Komisi V DPR), selaku pimpinan dan korlap bapak Babe Bowil dengan jumlah peserta -+ 150 orang.

Berikut Kelompok Driver online yang tergabung dari :
1. Aliando
2. Uber car
3. Cikago
4. Gocar
5. Go – Graber
6. Uber enterprener
7. Rasuna Fighter
8. The brother
9. Solid speed
10. Serdadu jelson
11. Mp Comunity
12. JPO
13. Kobakan
14. We are one
15. FTC
16. Kemayoran
17. GCAC
18. MGC
19. ATC
20. Consleth
21. KJS
22. FI Jogja
23. Sasino Bogor
23. Boedoet
24. Tobat
25. Online
26. Doa Antha
27. Galaxi BKS
28. Jako
29. Oraski
30. SS
31. Grup Semangat
32. PT. K107
32. 21 Jump street

 
1. Profesi penggiat online di berbagai sektor baik perdagangan, keuangan hingga transportasi saat ini adalah keniscayaan sejarah sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa dengan murah, cepat dan aman dalam bertransaksi. Khusus di sektor transportasi online kehadiran aplikasi jasa transportasi online secara langsung dapat menjawab kegagalan negara menciptakan lapangan pekerjaan melalui mekanisme perekrutan mitra pengemudi online yang mudah, cepat dan menguntungkan baik untuk pengemudi maupun masyarakat melalui tarif yang murah, kecepatan layanan, keamanan dan kenyamanan yang diberikan.
2. Sayangnya kehadiran negara melalui sejumlah aturan mulai dari Permenhub 32 tahun 2016, Permenhub no 26 tahun 2017, Permenhub 108 tahun 2017 dinilai belum dapat mengakomodir seluruh aspek dari kegiatan transportasi dalam jaringan (online) dan merugikan bagi para pelakunya, terutama pemilik sekaligus pengemudi online yang menjadi mitra dari penyedia jasa layanan aplikasi transportasi online. Faktor utama yang menjadi penyebab adalah seluruh ketentuan yang dibuat oleh negara belum mampu mengakomodir aspek kemandirian individu menjadi mitra langsung yang mandiri dari penyedia aplikasi yang selama ini adalah bagian terpenting dari kegiatan transportasi online. Sehingga berdampak pada kelangsungan profesi pengemudi online yang tidak mendapatkan perlindungan maupun kepastian hukum baik dari negara sebagai regulator ataupun perusahaan penyedia aplikasi.
3. Selain itu kejanggalan lainnya dalam PERMENHUB 108 justru mendorong hilangnya potensi pendapatan negara sektor Pajak sekitar Rp 3 Trilyun, meningkat nya pengangguran, lahirnya “Tengkulak” yang mengatur tata niaga manusia pekerja, karena gagal mendorong penyedia jasa aplikasi untuk mengurus izin transportasi. Negara gagal untuk memaknai dengan bijak keberadaan transportasi online terlihat dengan adanya pembatasan Kuota, Wilayah kerja dan sebagainya. Negara tidak seharusnya berpihak pada pemilik modal saja. Negara seharusnya menjadi wasit yang adil dalam setiap aturan dan melindungi seluruh kepentingan termasuk hak hak para pengemudi online. Negara tidak sepantasnya menjadi alat stempel bagi para tengkulak dan rente.
a). Menolak Permenhub 108 Karena Tidak Melindungi hak hak dan kemandirian individu Driver Online.
b). Meminta Perusahaan Aplikasi bertanggung jawab terhadap masa depan Driver Online dengan mengurus izin operator Transportasi.
c). Menuntut Negara untuk hadir melindungi hak hak Driver Online.
d). Menuntut Negara untuk tidak melindungi kepentingan Pemilik Modal, Tengkulak dan Rente.
e). Meminta dengan hormat kepada seluruh Driver Online di seluruh Indonesia untuk menyatukan kekuatan dan berhimpun dalam Kopi Darat Nasional Driver Online (KOPDARNAS) untuk merumuskan usulan dan tuntutan terkait masa depan dan perlindungan transportasi online kepada negara.

Pukul 11.50 Wib, Audensi selesai berjalan dengan aman dan kondusif.

Demikian yang dapat dilaporkan, Ump.
JAYAKARTA!!!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *