AUDIENSI ADVOKAT PRO RAKYAT DENGAN FRAKSI PDI-PERJUANGAN

 

HARAPAN TERAKHIR SEBELUM VOTING PAILIT, JAMAAH KUNJUNGI FRAKSI PDI-PERJUANGAN.

Jakarta. Setelah mengruduk Kementerian Agama pada 16 Maret 2018, Advokat Pro Rakyat yang mendampingi 1500 Jamaah First Travel dan juga akan melakukan Aksi lanjutannya ke Kejaksaan Negeri Depok pada 5 April 2018 nanti, Advokat Pro Rakyat bersama Jamaah nya kembali ke DPR, setelah bertemu dengan Fraksi PPP dan PAN pada Agustus 2017, kali ini mengunjungi Fraksi PDI-Perjuangan di DPR-RI,hal tersebut masih terkait dengan kejelasan pemberangkatan mereka, dan juga reaksi terhadap Statmen salah seorang Anggota Fraksi PDI-P di Komisi III terkait Kementerian Agama. Menurut Riesqi Rahmadiansyah “ kami tidak mau menilai kalimat tersebut salah atau tidak, tapi kalo dikatakan menggambarkan perasaan para jamaah mungkin itu cukup mewakili “ hal tersebut dilontarkan karena setelah tanggal 16 Maret 2018 kemarin Kementerian Agama telah bertemu dengan perwakilan jamaah dan hingga detik ini tidak follow up dari kesepakatan tersebut, apa kami akan terkena kembali harapan palsu seperti saat Kementerian Agama menyatakan bahwa siapa suruh pake travel murah, cetus Ade Mustofa Koordinator Jamaah yang di damping Advokat Pro Rakyat. Karena tanggal 16 April 2018, FT akan ada voting pailit dan hampir pasti Pailit.

Dan setelah melihat potensi pailit yang cukup besar serta melihat pembuktian di Pengadilan Negeri Depok sudah akan mencapai Tuntutan, kami harus menyampaikan aspirasi kami kepada Fraksi PDI-Perjuangan, karena saat ini mereka adalah Partai dengan Anggota terbanyak di DPR-RI, dan juga sebagai partai pengusung Presiden Jokowi PDI-P adalah partai yang layak kami datangi dalam kesempatan terakhir ini, mengingat pada tanggal 16 April 2018 adalah hari penentuan bagi nasib jamaah First Travel, untuk itu kami mendorong presiden membuat TGPF terkait kasus ini,

bukan hanya secara gamblang menjelaskan dan mencari jalan kasus First Travel, tapi juga Umroh Gate ( masalah masalah Travel dan Umroh ), nantinya TGPF juga dapat dijadikan Role Model dalam pengawasan dan penegakan terhadap Travel dan Umroh bermasalah.

Dalam kesempatan tersebut, Riesqi Rahmadiansyah juga menyerahkan beberapa bukti indikasi keterlibatan banyak pihak dalam perkara First Travel, terakhir Riesqi Juga menyerahkan dokumen berupa surat permohonan agar presiden Jokowi menerima Jamaah untuk beraudiensi dan juga membahas TGPF bersama,

Haris Santoni salah satu Koordinator Jamaah mengatakan, “ saya yakin bahwa uang tersebut masih ada, tetapi kita harus segera mencari nya agar tidak hilang “, dan terakhir Diah Pitaloka dari Fraksi PDI-P menyatakan bahwa “ kasus ini pendekatan nya kemanusiaan, dan hukum pidana terhadap terdakwa jangan sampai malah menjadi merugikan korban, intinya adalah Restoratif Justice”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *