Berita Hoax Terhadap Perkara Partai Hanura Menyesatkan

Jakarta. Perkara Partal Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang sedang bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, cukup menyita perhatian masyarakat luas yang dipicu oleh adanya pemberitaan uerhadap putusan perkara a quo yang tendesius, menyesatkan bahkan membangun kebohongan publlk yang menimbulkan keresahan bagi kader-kader dan slmpatisan Partai Hanura serta membuat masyarakat umum terkecok , dengan fakta yang sebenarnya.

 

Proses perkara Partal Hanura yang cukup menyita perhatian masyarakat luas  sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini bermula dengan adanya dua perkara gugatan yang disampaikan oleh Dewan PImplnan Pusat Partal Hanura hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) II .Tahun 2018, oleh Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Pum) DARYATMO, SJP dan Sekretarls Jenderal SARIFUDDIN SUDDING, SH, MH, melalui kuasahukumnya KANTOR ADVOKAT H. ADI WARMAN, SH, MH, MBA, yaitu :

 

Pertama. dengan register perkara Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT, tangga\, 22  januari 2018, oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura hasil Musyawarah Luar Biasa(Munaslub Munaslub) H Tahun 2018, oleh Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Pum) DARYATMO, SJP dan Sekretaris Jenderal SARIFUDDIN SUDDING, SH, MH, melawan

’Menterl Hkum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat dan yang mengaku Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) oleh Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar masing~masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Tergugat II Intervensi, dengan obyek sengketa untuk membatalkan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasl Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Patten Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020.

 

Kedua, Perkara Perrnohonan Fiktif Positif dengan register perkara Nomor 12/P/FP/2018/PTUN-Jkt, Tanggal, 17 April 2018 dengan Pihak Penggugat oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura hasii Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) II Tahun 2018, oleh Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Purn) DARYATMO, S.IP dan Sekretaris Jenderal SARIFUDDIN SUDDING, SH, MH, meiawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat dan yang mengaku Dewan Pimpinan . Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) oleh Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderai sebagai Tergugat II Intervensi, dengan obyek sengketa untuk membatalkan dalam perkara a quo adaiah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018,0esman Sapta Odang (OSO) dan HerryLontung Siregar Menurut Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

H. Adi Wannan, SH, MH, MBA, yang juga kuasa hukum Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo, S.IP dan Sanfuddin Sudding, SH, MH, pembatalan SK M.HH-01.AH.11.01

Tahun 2018, saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam proses pemeriksaan para saksi yang diajukan oleh para tergugat dua intervensi yaitu Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar, akan tetapi sebeiumnya pada tanggai, 19 Maret 2018 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan amar penetapannya yaitu;
1. Mengabulkan permohonan ponundun pelaksanaan lengm yang dlmohonkan ole Penggugat;

2. Mewajlbkan Tergugat mentor! Hukum dan Hak Asasl Manusia Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan Keputusan Nomor : M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revltalisasl Pengurus Dewan leplnan Pusat Partal Hat! Nurani Rakyat

Masa Baktl 2015-2020, Tanggal 17 Januarl 2018 selama Pemeriksaan sampai Putusan dalam Perkara lnl memlliki kekuatan hukum tetap kecuali ada Penetapan lain dikemudian harl yang mencabutnya .
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta \mtuk memberitahukan berlakunya Penetapan ini kepada p’lhak-pihak yang bersengketa;

 

4Menunda pembebanan biaya perkara yang timbul akibat penetapan ini Sampai dengan putusan akhir.

 

Terhadap putusan penetapan tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat telah melaksanakannya dengan baik dengan mencantumkan kalimat Catatan dalam Website Resmi Dirjen AHU Kemenkumham RI terkait dengan SK Partai Hanura, “Ujar Adi Warman”.

 

Dengan demikian, secara hukum, kata Adi Warman, yang juga Ketua Umum bewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GM-PK) itu, mengatakan, Surat Keputusan Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018Mengenai Kepengurusan Partai Hanura yang Ketua Umumnya Oesman Sapta Odang (050) dan Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal, ditunda pelalcsanaannya atau yang bersamngkutan tidak dapat melakukan kegiatan politik dan hukum Iainnya termasuk mengajukan Calan legislatif(&7/eg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2019 nanti.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *