BPH Migas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Keadilan Energi Desa Melalui Pembangunan Mini SPBU, Sub Penyalur dan Peningkatan Peran Serta BUMDES

 

“BPH Migas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Keadilan Energi Desa Melalui Pembangunan Mini SPBU, Sub Penyalur dan Peningkatan Peran Serta BUMDES”

Jakarta – Dalam rangka menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM di wilayah 3T, BPH Migas melakukan audiensi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertempat di Gedung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan Rabu (24/07/19). Dalam kesempatan tersebut hadir dari Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan, Hari Pratoyo, M. Lobo Balia dan Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro. Sementara dari Kemendes PDT yang hadir
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2T) R. Hari Pramudiono, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT) M. Nurdin, Staf Khusus Mendes PDT Dita Indah Sari.

Berdasakan Pasal 8 ayat 2 dan 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah NKRI yang pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha dilakukan oleh Badan Pengatur (BPH Migas). Sesuai dengan Pasal 46 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, BPH Migas memiliki tugas untuk mengatur dan menetapkan Ketersediaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak, Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional, Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Tarif Pengangkutan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi.

Saat ini sebanyak 7.251 penyalur yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena dengan jumlah penyalur tersebut penyebaran atau distribusi BBM baru bisa mencapai rasio 265,15 Km2/ penyalur. Akibatnya harga BBM di wilayah 3 T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar) bias mencapai Rp100.000,-/liter seperti dipedalaman Papua dan Rp50.000,/liter di daerah 3T diwilayah Kalimantan. Jumlah Kecamatan di wilayah 3T adalah sebanyak 2.319 dengan jumlah penyalur eksisting sebanyak 1176 penyalur , 170 penyalur BBM Satu Harga yang dari tahun 2017- 2019. Hingga saat ini, masih terdapat 1.582 Kecamatan di wilayah 3T yang masih belum memiliki penyalur, namun dengan adanya program BBM Satu Harga yang dilanjutkan hingga tahun 2024 yang direncanakan akan ditambah sebanyak 330 penyalur, maka akan tersisa sejumlah 1.252 Kecamatan di wilayah 3T yang belum dapat merasakan program BBM Satu Harga.

Dalam pertemuan dengan Mendes PDT, Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa mengatakan “BPH Migas mengusulkan Pembangunan Mini SPBU Berbasis Kecamatan dengan harapan untuk menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM kepada masyarakat pada wilayah wilayah yang belum mendapatkan penyalur. BPH Migas akan menerbitkan aturan terkait penentuan lokasi dan jarak antar penyalur dari Mini SPBU agar setiap kegiatan usaha dapat terus berkembang, hal ini kami usulkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat melalui keadilan energi.”

Pembangunan Mini SPBU Berbasis Kecamatan merupakan sebuah bentuk kerjasama antara Badan Usaha Niaga BBM yang dapat dilakukan dengan Koperasi, Pesantren, maupun dengan BUMDES. Saat ini Badan Usaha di Indonesia sudah menyediakan kesempatan untuk pembangunan Mini SPBU, seperti G-Lite (Garuda Mas Energi), Pertashop (Pertamina), dan Mobil (Exxon Mobil dan Indomobil Prima Energi) yang telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah dengan komoditas BBM yang memiliki spesifikasi oktan diatas 90 dengan modal investasi antara Rp. 40 juta – 500 juta.

“BPH Migas berharap kebutuhan akan BBM di wilayah 3T justru dapat diperankan oleh BUMDES atau gabungan beberapa BUMDES dengan pengelolaan dana Desa yang lebih terpadu baik itu digunakan untuk pembangunan Mini SPBU Berbasis Kecamatan ataupun Sub Penyalur yang merupakan embrio dari Penyalur Program BBM Satu Harga yang sudah berjalan hingga tahun 2024 sehingga Keadilan Energi dapat diwujudkan” tegas Fanshurullah Asa.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif BPH Migas untuk bersinergi dengan Kemendes PDT untuk mewujudkan penyalur di daerah 3 T melalui program BBM Satu Harga, Sub Penyalur, dan Mini penyalur dengan melibatkan BUMDES demi mewujudkan keadilan energi untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di wilayah 3 T. Sebagai tindak lanjut akan dibentuk Tim Kecil anatara Kemendes PDT dengan BPH Migas untuk merealisasikan rencana tersebut.

Ke depan, BPH Migas akan mengagendakan Sosialisasi bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Bupati, Camat atau Kepala Desa terkait aturan main hingga persyaratan-persyaratan dalam pembangunan Mini SPBU maupun Sub Penyalur sebagai langkah menghadirkan Negara melalui lingkup yang paling kecil, yaitu Desa. Peningkatan Peran BUMDES dalam menghadirkan keadilan energi akan menjadi cikal bakal pertumbuhan ekonomi yang lebih global, karena masyarakat dimanapun berhak atas keadilan energi yang tertuang dalam sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dalam hal ini adalah keadilan dalam bidang energi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *