Category Archives: Hukum

“Bantahan

 

Pers Release

*Bantahan terhadap Keterangan Kapolda Metro Jakarta.*

( *Ir.Tonin Tachta Singarimbun, SH, Tim Pengacara Kivlan Zein dan Ketua Umum Ormas Paska Mesima).*

 

 

Jakarta, 6 Juni 2019.Media tidak berimbang karena surat Kuasa Hukum Kivlan Zen sudah diterima di Bagian Renim Polda Metro Jaya dan ada tanda terima hari Senin tgl 3 Juni 2019. Bagaimana Kapolda tahu, Memangnya masih ke kantor Senin dan Selasa begitu juga ada tanya ke Direskrimumnya atau Bag Remin nya? Wong, Direskrimum saja tidak ada ditempat sampai jam 3 sore ditunggu dan staf yang menangani berkas permohonan sudah meletakkan pada meja Direskrimum sehingga pengajuan kami sudah sempurna untuk Pak Kivlan Zen.

 

 

 

Mohon Jangan mengadu domba Advokat dengan Kapolda karena kekeliruan dalam beritanya sehingga jawabannya menjadi preseden buruk dalam proses hukum.

 

Advokat Tonin Tachta Singarimbun, SH

Pers Release Tonin Tachta Singarimbun SH sebagai Tim Pengacara Kivlan Zein dan Ketua Umum Ormas Paska Mesima

 

 

Jakarta. Seperti keterangan acara Konferensi Pers Kapolri Jendral Tito di TV duduk disebelah Menkopolhukam Wiranto tentang rencana pembunuhan oleh Iwan didanai atau atas perintah seseorang dengan Jelas di TV disebutkan siapa-siapa yang menjadi target pembunuhan adalah Menkopolkam Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan dan Gories Mere ?

Kemudian ke 6 orang yang dituduh terlibat sebagai eksekutor, sumber senjata yang dibiayai tersebut adalah 1 orang Istri Purn Mayor Jenderal, Anggota TNI yang sudah berhenti “kebenaran status mereka bisa di cek di penyidik”. Dengan cepat dan tangkas maka : Helmi Kurniawan alias IWAN, Azwarmy, Tajudin, Irfan, Adnil, Vivi di tetapkan sebagai Tersangka berdasarkan laporan polisi nomor : LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019 dengan pelapor Mada Dimas SH.,terlapor H. Kurniawan als Iwan dalam pasal 1 UU Darurat Nomor 12 /1951 yang mana pelapor adalah polisi sendiri jadi bukan delik aduan sehingga sebenarnya apakah ke-6 orang tersebut ditangkap atau tertangkap tangan di Cikini sebelum rencana pembunuhan dimaksud pada tanggal 22 Mei 2019 sebagaimana demontrasi tersebut telah memakan jiwa / terjadi juga pembunuhan.

Abil Marati diluar nama ke6 orang tersebut juga ditetapkan sebagai tersangka dalam skenario pembunuhan tersebut.

Hal tersebut dijelaskan. Ir Tonin Tachta Singarimbun SH sebagai Advokat PH Tim Pengacara Kivlan Zein dan Ketua Umum Ormas Paska Mesima. Saat Diwawancarai  media di Jakarta,  selasa,  4 Juni 2019.

Menurut Tonin Singarimbun, SH,  Dengan telah selesainya fase 22 Mei 2019 dan pembunuhan Wiranto cs., tidak pernah terjadi maka Kivlan Zen ditokohkan sebagai pendana dan perancang pembunuhan Wiranto, Luhut, Budi Gunawan dan Gories merr yang mana kebenarannya hanya berdasarkan pengakuan dalam BAP sebagaimana ucap Pak Tito disebelah Pak Wiranto dalam press conference mengundang wartawan yang mana senjata yang akan dipergunakan untuk pembunuhan dimaksudkan juga di publikasikan oleh Polisi dan TNI dalam press conference yang berbeda waktu dan tempat.

 

Mayjend (Purn) TNI AD Kivlan Zen mantan Kepala Staf Pangkostrad TNI AD yang ada hubungan dengan Iwan yang memiliki utang karena wanprestasi sebesar Rp 150 juta karena tidak dapat menyelenggarakan aksi orasi mengenang supersemar demikian juga Azwarmi adalah supir partime yang diduga memiliki senjata tak bersurat guna pengawalan P Kivlan berdasarkan referensi Iwan sekitar 3 bulan lalu.

Pak Kivlan yang sekarang disangkakan dan ditahan dengan perbuatan yang masih perlu diuji lagi kebenaran rencana pembunuhan, pembiayaan pembunuhan, kepemilikan senjata dan entah berantah apa lagi dirancang berdasarkan keterangan yang sebenarnya cukup pada tahap penyelidikan yang dalam sebagai aktor yang sekarang rencana pembunuhan berujung kepemilikan senjata api.(red).

Tetap Semangat Menjalani Tugas Officium Nobile #

Opini.

Anggota ABI (ADVOKAT BANGSA INDONESIA ).

 

 

Melihat permasalahan seperti ini bukan sebuah hal, yang baru lagi menurut kita sebagai seorang praktisi hukum

Pentingnya kesadaran moral dan tangung jawab kita sebagai seorang advokat harusnya dapat mempertahankan marwah advokat yang sebenarnya

Inilah realita yang terjadi d tengah kita gencar melakukan dan memperjuangkan Hak Klien Kita dengan subtansial hukum yang semestinya, kita d hadapkan dengan para oknum Hakim, dan Panitera yang mempunyai jalur lain untuk memenangkan Perkara dengan menyuap semua pihak yang bersangkutan

Entahlah ini mungkin hanya sebuah kejadian yang sering berulang

Untuk kedua kalinya di PN Jakarta Selatan hal ini terjadi, yang menjadi dilematis ketika kita mempunyai kasus yang sedang berlangsung d PN Jakarta Selatan

Kembali kepada penegakan hukum yang d lakukan oleh KPK, sangatlah baik d tengah carut marut persoalan hukum yang kita hadapi saat ini.

#Tetap semangat menjalani tugas Officium Nobile #

Kode Etik Jurnalistik

*Kode Etik Jurnalistik*

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

menghormati hak privasi;

tidak menyuap;

menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Perspektip Kebijakan Hukum Indonesia

*MELINDUNGI POLISI*
Perspektip Kebijakan Hukum Indonesia

Oleh: Dr Slamet Pribadi

Beberapa minggu belakangan kita semua dikejutkan oleh beberapa peristiwa aksi teror terhadap Polisi dan Kantor Polisi, diperlihatkan drama sadisme kepada kita semua, bahwa petugas kepolisian yg sedang bertugas dihabisi nyawanya dengan cara cara yg tidak berperikemenusiaan. Bahkan ada yg sedang berseragam. Tampak pelaku sadar dan faham bahwa yg akan dicelakai itu adalah petugas yg sedang berdinas, terlihat dari seragam dan atributnya berkarakter Polisi.

Pelaku telah sadar sebagai kepastian, bahwa yg diserang itu adalah aparatur negara atau fasilitas negara yg dibangun dari keringat rakyat, atau setidak tidaknya disadari di kantor Polisi itu ada orang yg berseragam Polisi dan pasti sedang berdinas.

Drama menghabisi nyawa, atau penganiayaan berat atau penghinaan terhadap petugas Polisi yg tampak nyata sedang bertugas bisa terulang kembali di masa masa akan datang. Tidak perlu harus menunggu pelakunya adalah seorang yg terduga teroris atau sdg terjadi peristiwa Terorisme.

Suatu saat akan ada peristiwa lainnya. sebagai misal, oleh seseorang yg tidak mau ditilang, atau tidak bersedia ditertibkan, sesaat kemudian berbalas balik Sang Polisi di aniaya atau dihina, dan Polisi dengan sabar menghadapi, meskipun bajunya sampai sobek, atribut dan topinya berjatuhan, hal ini tak dibalas takut di buly oleh masyarakat yg berpandangan negatip, atau kawatir berbuntut hukuman disiplin oleh pimpinannya karena sang Polisi membalasnya dg perbuatan setimpal dan menyakitkan.

Dimata publik Polisi bisa saja bagaikan Dewa, yg berhasil memberikan solusi atas persoalan sosial di masyarakat dan sukses melaksanakan tugas sebagai alat perubahan sosial dan sebagai alat cooling system, ketika situasi memanas namun tidak sampai terlalu panas, karena kehadiran Polisi.

Namun disisi lain Polisi juga bisa dipandang sebagai bagian dari masalah masyarakat, saat diketemukan adanya Polisi yg Korup, bahkan sebagian masyarakat merasa muak melihatnya, dan berpikiran Polisi seperti itu harus diberikan hukuman yg setinggi tingginya sebab dia seorang aparat yg telah disumpah sebagai Polisi yg dilengkapi dg kewenangan dan kekuasaan Kepolisian.

Terhadap Polisi nakal dan menyimpang patutlah duberikan hukuman yg setimpal atau ada hukuman tambahan atau pemberatan karena dia aparatur negara yg menyimpang dari kewajiban profesinya

Di dalam pasal 2 Undang undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Relublik Indinesia mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
Ini menunjukkan bahwa Polri adalah salah satu pelaksana fungsi pemerintahan bersama sama dengan fungsi pemerintahan lain yg melaksanakan pekerjaan administratip dan operasional pemerintah dalam melaksanakan amanah rakyat

Sebagai aparatur negara, sebagai pelaksana tugas kenegaraan yg merupakan representasi negara dalam keadaan aktip untuk melayani masyarakat, memelihara kamtibmas dan melakukan penegakan hukum, idealnya Polisi harus diberikan perlindungan hukum yg cukup.

Tidaklah pantas Polisi disaat melaksanakan tugas sebagai apartur negara ini Polisi mati sia sia, terhina sia sia.

Saya belum pernah melihat penegak hukum melindungi Polisi sepenuhnya, menurut kekuasaaan tugasnya, dalam berkas berkas pemeriksaan mereka, dalam tuntutan pidana mereka, dalam pertimbangan putusan, maupun dalam putusan pidana mereka, bahkan sampai di tingkat penjara, ketika ada pelaku yg bertindak kriminal terhadap Polisi yg sdg bertugas.

Atau kedepan yg perlu dilindungi bukan hanya Polisi yg sedang bertugas, termasuk aparatur lainnya yg sedang sedang menjalankan tugas dengan sebaik baiknya. Baik tugas administratip maupun operasional. Berupa hukuman pemberatan. Begitu juga sebaliknya kalau aparat melanggar atau melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas, aparatur negara tersebut perlu mendapat hukuman yg berat. Berupa hukuman tambahan juga

Berpikir melindungi Polisi harus ada di lingkungan pemegang kebijakan hukum, legal drafter, dan para penegak hukum. Agar Polisi bisa maksimal dalam melindungi dan melayani masyarakat, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam melakukan penegakan hukum.

Negara ini akan kuat dan terhormat, jika Polisinya dan aparatur negara lainya kuat dan terhormat lahir dan batin.

KUHP kita sebagai hukum positip belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aparatur negara yg sedang bertugas, khususnya Polisi. Ancaman hukumannya di KUHP terlalu ringan, tidak lebih dari setahun, jika menjadi putusan pengadilan bisa hanya beberapa bulan, tentu hal ini tidak memberikan efek jera. Dan drama kriminalisasi terhadap Polisi yg sedang bertugas akan terus terjadi di hadapan mata kita

Rumusan hukum yg tegas belumlah ada, untuk memberikan perlindungan secara yuridis terhadap Polisi yg sedang bertugas. Sehingga payung hukumnya belum tersedia untuk melindungi Polisi.

Implementasi Perlindungan terhadap Polisi yg sedang bertugas harus segera dilakukan. Sebuah kerugian besar bagi negara dan bangsa ini manakala tenaga profesional dan terlatih untuk melindungi masyarakat ini meninggal dan teraniaya disaat berdinas.

Kedepan dalam rancangan KUHP dan rancangan amandemen UU Kepolisian harus menjadi bagian dari kebijakan hukum.

Jakarta, 20 Mei 2018

Menteri Hukum HAM Pimpin Upacara Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-54

 

 

Jakarta.Kinerja pemasyarakatan yang terus disorot publik menjadi pemacu semangat seluruh jajaran, khususnya penguatan nilai- nilai integritas, etos kerja dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. Selain itu, penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemasyarakatan juga menjadi salah satu prioritas melalui perekrutan 14 ribu Tunas Pengayoman. Memasuki usai ke-54 pada 27 April 2017, Pemasyarakatan semakin dituntut untuk mengimplementasikan nilai PASTI.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengatakan kekuatan terbesar Pemasyarakatan untuk mewujudkan cita-cita dan meraih prestasi yang lebih baik lagi terletak pada diri kita sendiri. Ia berharap tidak ada lagi cerita usang tentang rendahnya moralitas dan integritas petugas Pemasyarakatan yang terulang.
“Janganlah bekerja hanya melaksanakan rutinitas yang sama secara terus-menerus. Jika ingin suatu perubahan lakukanlah suatu terobosan dan effort yang lebih. Untuk itu, tanamkan semangat pembaharuan yang open minded progressive serta care value dengan semangat ‘Kami PASTI’ untuk menghadapi tantang dan tugas ke depan,” jelas Yasonna saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-54, Jumat (27/4) di Kantor Pusat Ditjen PAS,jakarta.
Hal itu pun telah diwujudkan melalui launching Pembinaan Kesadaran Bela Seluruh Indonesia melalui Sinergitas Gerakan Nasional Revolusi Nasional, Gerakan Nasional Membangun Karakter Bangsa, dan gerakan Bela Negara Pameran Produk Unggulan Narapidana; Seminar Ikatan Pembimbing

Kemasyarakatan Indonesm (IPKEMINDO), Family and Society Gathering di LPKA, dan puncaknya adalah Indonesian Prison Art Festival (IPAFest) 2018 yang sukses memecahkan rekor nasional dan dunia sebagai festival seni oleh Warga Binaan Pemasyarakatan terbanyak.
Sebelumnya penguatan lapas high risk telah dilakukan sebagai lapas khusus bandar teroris dan narkoba, yakni di Lapas Pasir Putih dan Lapas Batu di Nusakambangan, Lapas Langkat di Medan, Rutan Kasongan di Kalimantan Selatan, dan Rutan Gunung Sindur.
Kontribusi Pemasyarakatan sebagai penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak dari sektor kreatif melalui karya narapidana juga semakin digiatkan karena terbukti mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Kedepannya, peran strategis Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses restorative justice akan turut berperan dalam mengatasi overcrowded serta penerapan pidana alternatif di luar pidana penjara sebagaimana tertuang dalam RKUHP yang baru. Selain itu, SDM Pemasyarakatan juga semakin dikuatkan dengan penempatan yang tepat dalam jabatan berdasarkan penilaian kerja dan tingkat kompetensi.
Rangkaian Upacara Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-54 diisi dengan pelaksanaan pemberian hak narapidana melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan dengan jargon “Tidak Sulit, Tidak Berbelit-belit, Mengubah Hari Menjadi Menit” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

PM. 108 TAHUN 2017 TETAP BERLAKU DAN MENJADI PAYUNG HUKUM BAGI SEMUA PIHAK

SIARAN PERS
NO. 143/SP/III/BKIP 2017

PM. 108 TAHUN 2017 TETAP BERLAKU DAN MENJADI PAYUNG HUKUM BAGI SEMUA PIHAK

JAKARTA – PM.108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tetap berlaku dan menjadi payung hukum bagi semua pihak. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Press Conference terkait Angkutan Sewa Khusus dan Ojek Online di Ruang Press Conference Kementerian Perhubungan Senin (2/4).

“PM.108 itu tetap berlaku menjadi satu-satunya payung hukum untuk memberikan legitimasi bagi pengemudi Angkutan Sewa Khusus (ASK) dalam melaksanakan operasional. Berarti tidak ada pencabutan, pembekuan, pembatalan atau penundaan,” tegas Menhub.

Lebih lanjut akan dilakukan koordinasi dengan stakeholder guna membahas usulan maupun masukan untuk PM.108 Tahun 2017. Menurut Menhub terdapat dua masukan yang akan dibahas, pertama adalah perubahan aplikator menjadi perusahaan transportasi, kedua memberikan kesempatan pengemudi berhubungan langsung dengan perusahaan transportasi tersebut.

“Dalam implementasinya kita akan mengakomodir beberapa hal yang menjadi masukan. Selama ini aplikator menerima langsung pengemudi yang seharusnya melalui badan hukum sehingga aplikator sebagai perusahaan transportasi nantinya bisa berhubungan langsung dengan pengemudi atau sebaliknya. Oleh karenanya dalam waktu dekat kita akan buat satu Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder serta pengamat transportasi untuk membahas berbagai kemungkinan dan masukan,” terang Menhub.

Sedangkan untuk badan hukum atau koperasi yang sudah menaungi sejumlah pengemudi online akan tetap diberikan ruang agar tetap berlangsung.

*Pemerintah Sebagai Mediator*
Dalam kesempatan tersebut, menhub juga menegaskan bahwa Pemerintah sebagai mediator antara aplikator dengan pengemudi online.

“Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenhub dan Kemenkominfo hanya memediasi agar saudara-saudara kita dari pengemudi angkutan sewa khusus dapat melakukan diskusi dengan aplikator tentang penetapan hal-hal yang diinginkan,” jelas Menhub.

“Kita utamakan adalah bagaimana para ojek online itu mendapatkan suatu perlindungan jumlah tarif yang memadai, itupun pemerintah tidak akan masuk ke perundingan, kita hanya memfasilitasi saja. Hal yang akan kita atur terkait aturan umum yaitu pemakaian helm dsb,” tambah Menhub.

Selanjutnya hal lain yang masih dipertahankan yaitu terkait keselamatan. “Berkaitan untuk usulan-usulan untuk meniadakan syarat-syarat keselamatan itu kita tolak karena kita tetap konsisten ingin menjadikan keselamatan dan diwakili dengan pelaksanaan uji berkala (KIR), SIM A Umum, stiker dan beberapa hal itu tetap dilaksanakan dengan baik,” lanjut Menhub.

Terkait tarif, Menhub menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut dalam penentuan tarif untuk ojek online.

“Berkaitan dengan tarif tentunya kita sudah menetapkan dengan tarif batas bawah, jadi dengan tetap berlakunya PM.108 maka tarif itu berlaku untuk taksi. Sedangkan tarif untuk ojek, kita tidak ikut dalam menetapkan tarif itu. Kita berikan kesempatan tarif antara pengemudi ojek tersebut dengan aplikator. Kita sudah memberikan mediasi, hari ini kita tunggu bagaimana ojek memberikan suatu keputusan,” tukas Menhub.

Hadir dalam press conference diantaranya Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Direktur Angkutan Multimoda Perhubungan Darat Cucu Mulyana, Perwakilan Kantor Staf Presiden, Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Perwakilan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (LFH/TH/LP/BI)

**

Jakarta, 2 April 2018

KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

BAITUL IHWAN

AUDIENSI ADVOKAT PRO RAKYAT DENGAN FRAKSI PDI-PERJUANGAN

 

HARAPAN TERAKHIR SEBELUM VOTING PAILIT, JAMAAH KUNJUNGI FRAKSI PDI-PERJUANGAN.

Jakarta. Setelah mengruduk Kementerian Agama pada 16 Maret 2018, Advokat Pro Rakyat yang mendampingi 1500 Jamaah First Travel dan juga akan melakukan Aksi lanjutannya ke Kejaksaan Negeri Depok pada 5 April 2018 nanti, Advokat Pro Rakyat bersama Jamaah nya kembali ke DPR, setelah bertemu dengan Fraksi PPP dan PAN pada Agustus 2017, kali ini mengunjungi Fraksi PDI-Perjuangan di DPR-RI,hal tersebut masih terkait dengan kejelasan pemberangkatan mereka, dan juga reaksi terhadap Statmen salah seorang Anggota Fraksi PDI-P di Komisi III terkait Kementerian Agama. Menurut Riesqi Rahmadiansyah “ kami tidak mau menilai kalimat tersebut salah atau tidak, tapi kalo dikatakan menggambarkan perasaan para jamaah mungkin itu cukup mewakili “ hal tersebut dilontarkan karena setelah tanggal 16 Maret 2018 kemarin Kementerian Agama telah bertemu dengan perwakilan jamaah dan hingga detik ini tidak follow up dari kesepakatan tersebut, apa kami akan terkena kembali harapan palsu seperti saat Kementerian Agama menyatakan bahwa siapa suruh pake travel murah, cetus Ade Mustofa Koordinator Jamaah yang di damping Advokat Pro Rakyat. Karena tanggal 16 April 2018, FT akan ada voting pailit dan hampir pasti Pailit.

Dan setelah melihat potensi pailit yang cukup besar serta melihat pembuktian di Pengadilan Negeri Depok sudah akan mencapai Tuntutan, kami harus menyampaikan aspirasi kami kepada Fraksi PDI-Perjuangan, karena saat ini mereka adalah Partai dengan Anggota terbanyak di DPR-RI, dan juga sebagai partai pengusung Presiden Jokowi PDI-P adalah partai yang layak kami datangi dalam kesempatan terakhir ini, mengingat pada tanggal 16 April 2018 adalah hari penentuan bagi nasib jamaah First Travel, untuk itu kami mendorong presiden membuat TGPF terkait kasus ini,

bukan hanya secara gamblang menjelaskan dan mencari jalan kasus First Travel, tapi juga Umroh Gate ( masalah masalah Travel dan Umroh ), nantinya TGPF juga dapat dijadikan Role Model dalam pengawasan dan penegakan terhadap Travel dan Umroh bermasalah.

Dalam kesempatan tersebut, Riesqi Rahmadiansyah juga menyerahkan beberapa bukti indikasi keterlibatan banyak pihak dalam perkara First Travel, terakhir Riesqi Juga menyerahkan dokumen berupa surat permohonan agar presiden Jokowi menerima Jamaah untuk beraudiensi dan juga membahas TGPF bersama,

Haris Santoni salah satu Koordinator Jamaah mengatakan, “ saya yakin bahwa uang tersebut masih ada, tetapi kita harus segera mencari nya agar tidak hilang “, dan terakhir Diah Pitaloka dari Fraksi PDI-P menyatakan bahwa “ kasus ini pendekatan nya kemanusiaan, dan hukum pidana terhadap terdakwa jangan sampai malah menjadi merugikan korban, intinya adalah Restoratif Justice”

Klarifikasi dari legal manager PT sentul city Tbk

 

Klarifikasi dari legal manager PT sentul city Tbk

Bahwa undangan dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia kepada PT Sentul City, Tbk merupakan respon dari Surat PT Sentul City, Tbk mengenai Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia atas Surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) kepada PT Sentul City, Tbk perihal Klarifikasi Rekomendasi Penggunaan Sumber Daya Air Sebagai Materi di Sungai Cibimbin atas SIPPA yang telah dimiliki oleh PT Sentul City, Tbk sejak tahun 2012 yang di dalam suratnya mencantumkan syarat dan prosedur yang simpang siur.

Surat dari PT Sentul City, Tbk tersebut ditembuskan kepada beberapa instansi pemerintah termasuk Presiden Republik Indonesia. Sehingga tidak ada keanehan dan merupakan hal yang wajar jika kemudian Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia merespon dan mengundang PT Sentul City, Tbk untuk mengetahui secara langsung duduk permasalahan yang terjadi.

Besar kemungkinan Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia akan mengundang pihak BWSCC bahkan Komite Warga Sentul City (KWSC).

Perlu diketahui bahwa dalam merealisasikan tanggung jawab  terhadap seluruh penghuni atau warga di kawasan Sentul City atas pemenuhan kebutuhan air sehari-hari, PT Sentul City, Tbk ssbagai Badan Usaha yang bergerak di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah mengupayakan penyediaan air dari 2 (dua) sumber air yaitu dengan melaksanakan kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PT Sentul City, Tbk dan berdasarkan Izin Penyelenggaraan SPAM yang berasal dari SIPPA sungai Cibimbin, yang diupayakan untuk dibatalkan oleh Komite Warga Sentul City (KWSC) melalui PTUN Bandung dan dikabulkan namun Putusan Banding PTUN Jakarta Nomor : 11/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 13 Maret 2018 telah membatalkan Putusan PTUN Bandung tersebut.

Hal ini memperkuat Izin Penyelenggaraan SPAM atas nama PT Sentul City, Tbk yang diterbitkan oleh Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah sesuai dengan Permen PURP Nomor: 25/PRT/M/2016 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha yang mengatur bahwa Badan Usaha yang bergerak di bidang perumahan dan kawasan pemukiman berhak mendapatkan Izin Penyelenggaraan SPAM.

Sedangkan mengenai Kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PT Sentul City, Tbk telah terjadi sejak tahun 2005. Kerjasama tersebut dilatar belakangi oleh belum adanya kesanggupan pihak PDAM untuk mendistribusikan air secara langsung ke kawasan Sentul City. Selain itu, kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan dengan PT Sentul City, Tbk dilindungi oleh ketentuan Pasal 66 ayat (2) Permen 122/2015 tentang Sistem Pelayanan Air Minum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 membatalkan Undang-undang Nomor : 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan peraturan-peraturan Pemerintah yang ada terkait sumber daya air sehingga kembali pada Undang-undang Nomor : 11 tahun 1974 tentang Pengairan.

Perlu juga diketahui bahwa tarif air yang berlaku bagi seluruh penghuni dan pelanggan air di kawasan Sentul City adalah berdasarkan Keputusan Bupati Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pihak PT Sentul City, Tbk mengikuti Keputusan tersebut.
Manager Legal
Mitta R. Nashidik.SH

PENGUASA, KONGLOMERAT, PENEGAK HUKUM, DAN PENDERITAAN WARGA DALAM PENEGAKAN HAM ATAS AIR

1
PRESS RELEASE
23 Maret 2018
PENGUASA, KONGLOMERAT, PENEGAK HUKUM, DAN
PENDERITAAN WARGA DALAM PENEGAKAN HAM ATAS AIR
Hak atas air adalah Hak Asasi Manusia, apapun status sosialnya, yang
harus dipenuhi dan ditegakkan oleh Negara. Air harus dinyatakan sebagai
hak rakyat dan pengelolaan serta pemanfaatannya harus dengan
melibatkan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
Warga Sentul City sedang mengalami kedukaan yang mendalam atas
matinya penegakan hukum di Indonesia dan ketidakberpihakan Negara
atas pemenuhan Hak atas Air warga negara sesuai ketentuan perundang￾undangan yang berlaku.
Beberapa hari yang lalu baru saja warga Sentul City dikejutkan dengan
pemberitaan adanya dugaan pihak-pihak yang dekat dengan istana dalam
pengelolaan air di kawasan Sentul City. Dalam pemberitaan tersebut
termuat undangan dari pihak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg)
kepada PT. Sentul City Tbk, untuk didengar aspirasinya terkait air di Sentul
City.

Undangan pihak Setneg tersebut dilayangkan sebagai respon sangat
cepat (hanya + 2 (dua) minggu) atas surat PT. Sentul City Tbk, yang
mengadukan dicabutnya rekomendasi teknis oleh Balai Besar Wilayah
Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) PT. Sentul City Tbk yang merupakan
prasayarat pengurusan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan
(IZIN SIPA) ke Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut sungguh menusuk hati
warga Sentul City yang notabene merupakan rakyat Indonesia yang
sebenarnya berkediaman tidak jauh dari tempat dimana Bapak Presiden
Joko Widodo tinggal.

Warga Sentul City sebagai obyek penderita atas
pengelolaan air di wilayah tempat tinggalnya, sejak satu tahun yang lalu,
beberapa kali melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo, namun
hingga kini belum mendapat respon apapun, meskipun sekedar jawaban
surat yang dikirim sudah diterima oleh pihak Pihak Kementerian
Sekretariat Negara.

Hal tersebut sungguh membuat pertanyaan besar atas
keberpihakan negara kepada warga negaranya, adapun tindakan BBWSCC
dengan tegas mencabut izin rekomendasi patut didukung dan diacungi
jempol karena setidaknya masih ada otoritas yang mengerti penegakan
aturan di bidang air di Indonesia,

meskipun tindakan tersebut tidak
popular dan tidak menguntungkan pihak konglomerat. Tampaknya Setneg
yang terkaget-kaget karena tindak-tanduknya ternyata terendus oleh public
tersebut, akhirnya menunda pertemuan tersebut.
Pada hari ini kembali Warga Sentul City kembali mendapat cobaan yang
sangat berat, karena ternyata keadilan dan Penegakan hukum masih jauh
bagi warga Sentul City. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta