Category Archives: Politik

PWI – MPR Kerjasama Sosialisasi Amandemen UU 45 dan Kode Perilaku Wartawan

MAJALAHCEO 20/11/2019 Jakarta – Amandemen UUD 45 akan disosialisasikan ke 514 kabupaten dan kota di Indonesia agar mendapat masukan dari berbagai lapisan masyarakat, civitas akademika, dan wartawan.

Untuk kegiatan sosialisasi itu MPR akan bekerjasama dengan PWI Pusat. Pelaksanaannya memakan waktu tiga tahun, hingga 2022.

Rencana itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo ketika menerima kunjungan pengurus PWI Pusat yang dipimpin Sekjen PWI Mirza Zulhadi. Dalam kesempatan itu hadir Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mochtar, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Zulkifli, Wakil Sekjen Pro Suprapto dan Direktur Kerjasama Wartawan ASEAN Dar Edi Yoga. Pertemuan berlangsung di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, (20/11/2019).

“Mungkin perlu juga pemilhan presiden diamendemen, misalnya masa jabatan bisa dilakukan untuk tiga priode,” ujar Bambang Soesatyo

Sosialisasi Kode Etik

Pada pertemuan itu Bambang Soesatyo menyepakati gagasan Ketua DK PWI Ilham Bintang bekerjasama sosialisasi Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan saat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dalam kunjungan ke seluruh pelosok Nusantara.

Sekjen PWI juga melaporkan rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional yang akan berlangsung di Banjarmasin dari tanggal 6-9 Februari 2020, dan mengundang Ketua MPR untuk dapat hadir di perayaan puncak HPN pada tanggal 9 Februari. Serta menjadi pembicara dalam kegiatan seminar HPN.

Terkait HPN 2020, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Nurjaman berharap Kalimantan selatan dapat menjadi pintu gerbang perdagangan internasional menggantikan Singapura, mengingat posisi Kalsel berada di tengah-tengah Indonesia dan akan menjadi daerah penyangga calon ibukota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

“Selain mengadakan konvensi tentang dunia pers, dunia medsos, HPN juga akan membuat seminar tentang pariwisata dan juga perkembangan bisnis daerah Kalimantan Selatan dengan mengundang berbagai tokoh daerah maupun pusat,” jelas Nurjaman Mochtar. (CEO/hms/pwi)

Ronald – Taha, Ekspektasi Kuat

MAJALAHCEO.COM – Dua kandidat, calon wakil walikota Palu, Ronald dan calon wakil walikota Manado, Uliyas Taha, yang telah resmi mendaftarkan diri mereka lewat Partai Golkar, dua duanya mempunyai kapasitas dan ekspektasi yang kuat.

Ronald dua kali menjadi anggota DPRD Palu. Sementara Uliyas Taha, selain sebagai Ketua NU Kota Manado, Ia juga menjabat selaku salah satu Kepala Bidang di Departemen Agama Propinsi Sulawesi Utara.

Menurut Penasehat Hukum keduanya, Johanes Budiman Cs, kapasitas kedua kandidat ini tidak diragukan. Mereka sangat diterima warga masyarakat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dengan dikawal massa pendukung dari tokoh Gorontalo dan tokoh Ormas, Ulyas Taha Jumat (15/11) sore, terlihat mantap melangkahkan kaki berjalan menuju kantor Sekretariat Partai Golkar untuk mendaftar sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Manado.

Ulyas Taha kepada sejumlah wartawan usai mengembalikan berkas formulir pendaftaran mengatakan, keinginan untuk maju dalam Pilwako Manado sesungguhnya untuk warga Kota Manado. “Saya maju sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Manado karena mendapat dukungan bukan saja dari kalangan Nahdlatul Ulama, tetapi dari tokoh Muhamadiyah dan SI juga memberikan support, ” kata Ulyas.

Ditanya soal dukungan umat Islam untuk dirinya maju sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Manado, Ulyas menjawab bukan hanya umat Islam saja yang akan mendukung. “Saya memastikan bahwa maju sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Manado bukan hanya didukung umat muslim saja, bahkan umat non muslim juga akan mendukung saya dalam Pilwako Manado,” tegasnya.

Lanjut Taha, keinginan untuk bertarung di Pilwako Manado karena mendapat dorongan dari berbagai komunitas seperti KKIG serta KKSS. Pendaftaran Ulyas Taha sendiri diterima oleh Tim Penjaringan Dolfie Mamengko yang juga adalah Sekertaris Partai Golkar Kota Manado. (CS/jb/wl)

Rapat Koordinasi Lintas Sektoral

*Menko Polhukam Kembali Ingatkan Pentingnya Netralitas ASN, TNI dan Polri*

Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto kembali mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara dan aparat keamanan untuk bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak yang telah dilaksanakan pada 27 Juni. Menurutnya, ASN, TNI dan Polri tidak boleh memihak.

“Jaga netralitas sebagai penyelenggara. Polri, TNI dan ASN harus netral karena netralitas adalah kunci keberhasilan,” kata Menko Polhukam usai menggelar rapat koordinasi lintas sektoral tentang kesiapan pengamanan Pilkada serentak di Mabes Polri, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Menko Polhukam, netralitas TNI, Polri dan ASN akan menciptakan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu, ia meminta kepada aparat keamanan dan petugas pilkada untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai undang—undang. Selain itu, Menko Polhukam juga meminta semua pihak mewaspadai praktik-praktik kecurangan menjelang Pilkada diantaranya politik uang hingga serangan fajar maupun serangan senja.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya mencatat ada sekitar 500 pelanggaran yang terjadi terkait netralitas ASN. Untuk kasus pidana, Bawaslu menyerahkannya kepada kepolisian. Sedangkan untuk masalah administrasi maka diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Untuk KASN sudah sangat responsif menanggapinya dan mereka sudah memberikan rekomendasi ke pejabat PPK di daerah. Jadi tinggal PPK yang menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” kata Abhan.

Hadir dalam rapat tersebut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Ketua KPU Arief Budiman.

CALON PRESIDEN SAM ALIANO MENGECAM PIHAK YG MERUSAK BALIHO DOA RAMADHAN

 

 

Jakarta.Calon Presiden (Capres) Sam Aliano marah dengan hilangnya dua baliho ucapan doa Ramadhan dan pencapresannya yang terpampang di kawasan Buncit dan Pancoran, Jakarta Selatan. Sam menduga ada pihak-pihak dari oknum politikus tertentu yang merusak dan sengaja menghilangkannya.

“Baliho saya dirusak sampai hilang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini jelas tindakan kriminal menjelang pilpres 2019,” jelas calon presiden 2019, Sam Aliano, dikantornya Jakarta,  sabtu (2/6/2018).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Muda (PIM) mengatakan,  pihaknya akan melaporkan tindakan kriminal ini ke pihak berwajib. Menurutnya,  kasus pengerusakan dan hilangnya dua baliho miliknya merupakan bentuk tindak pidana yang harus diproses hukum.

“Saya akan melaporkan kejadian ini ke polisi jika 2×24 jam pelaku tidak menyerahkan diri dan mengaku diperintah oleh siapa. Saya tidak takut karena visi misi saya jelas disukai rakyat. Jika anda ingin bertarung hayu, tapi jangan main cara kaya gini, ” ujarnya.

Sam menambahkan,  pihak-pihak yang tak bertanggung jawab yang telah merusak dua baliho pencapresan miliknya menjadi ancaman besar bagi demokrasi di Indonesia. “Kekejaman politik yang panik sudah keterlaluan. Mereka mencederai demokrasi dan ini ancaman bagi bangsa dan negara,”katanya.

Pengusaha Muslim  ini ingin membuktikan, program umrah gratis yang dia janjikan kepada masyarakat yang memilihnya pada pilpres 2019 telah tersedia. Dia mengaku telah menyiapkan sistem untuk pendaftaran umrah gratis yang telah diprogramkan, yaitu Presiden Umrah.

“Kubu-kubu ini tidak senang dan takut karena saya berhasil membuat sistem aplikasi pendaftaran umrah gratis yaitu Presiden Umrah melalui play store. Ini bukti nyata dan berhasil menarik perhatian masyarakat,” tutup Sam.

Profil WILLEM WANDIK, S.Sos

Jakarta .Willem Wandik,  S.sos. terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Papua setelah memperoleh 178,682 suara.  Willem adalah Bupati Puncak Papua (2013-2014).

Pada periode 2014-2019 Willem bertugas di Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.

Pendidikan

SLTA, SMA YPK Asisi, Sentani (1995)

S1, Universitas Teknologi Surabaya, Surabaya (2009)

Perjalanan Politik

Willem Wandik adalah putra Papua yang sejak di bangku SLTA dipilih mengikuti program Latihan Kepemimpinan Tingkat Dasar (1997) sampai dengan Latihan Kepemimpinan Tingkat Atas di Malang (2003) sebagai calon kader pembangun muda asal Papua.  Willem adalah aktivis Papua dan tokoh adat Tolikara.

Pada Pilkada 2013 Willem mencalonkan diri menjadi Bupati Puncak Papua (diusung oleh Demokrat) dan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi pada 26 Maret 2013 Willem ditentukan sah terpilih menjadi Bupati Puncak Papua periode 2013-2018.

Namun Willem mengundurkan diri sebagai Bupati Puncak Papua di 2014 setelah terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada Pileg 2014 yang lalu. Sejak 16 April 2017, Willem menjadi anggota baru di Badan Legislasi setelah sebelumnya menempati kuris anggota Badan Musyawarah DPR-RI.

Pada 20 Mei 2015 – Willem minta perhatian khusus Menteri Perhubungan (Menhub) mengenai infrastruktur di Papua. Willem dorong Menhub untuk jangan ada penyamaan definisi hambatan-hambatan untuk daerah di Indonesia karena dibandingkan dengan Papua variasinya sangat tinggi. Menurut Willem 13 Kabupaten di Papua menggunakan transportasi udara.

Banyak masalah terkait dengan suplai logistik disana. Willem menilai perlu dukungan dari transportasi darat untuk suksesnya Program Tol Laut dan dorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk koordinasi erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU-PERA).

Willem juga usul ke Menhub untuk menambahkan Merauke sebagai salah satu Pelabuhan Strategis.

 

 

 

Profil lengkap WILLEM WANDIK, S.Sos .

No. Anggota

: 456

Fraksi

: Fraksi Partai Demokrat

Daerah Pemilihan

: PAPUA

Riwayat Pendidikan

, SDN Karobaga Tolikara. Tahun: 1983 – 1989, SMP Negeri Karubaga. Tahun: 1990 – 1992, YPK Asisi Sentani. Tahun: 1992 – 1995FISIP, UTS Surabaya. Tahun: 2004 – 2009

Riwayat Pekerjaan

PT.LPMAK Jayapura (Rekanan PT.Freeport Indonesia), Sebagai: Pembuat Invoce. Tahun: 2005 – 2007PT.Mitra Bakti Papua (Rekanan PT. Freeport Indonesia), Sebagai: Estimator (Pembuat Estimasi). Tahun: 2000 – 2005RBMU Sentani ( TARIKU), Sebagai: Operator SSB Pesawat M. Tahun: 1993 – 1996RBMU Sentani, Sebagai: Dokumen Service Missionaris. Tahun: 1992 – 1996

Riwayat Organisasi

Persatuan Mahasiswa Jawawijaya Papua di Jawa Timur, Sebagai: Ketua. Tahun: 2001 – 2004Pemuda GIDI Immanuel Sentani, Sebagai: Ketua. Tahun: 1993 – 1995Gerakan Pramuka SMP N Karuba, Sebagai: Ketua. Tahun: 1990 – 1992Pemuda GIDI Ebenhaizer Karuba, Sebagai: Ketua. Tahun: 1990 – 1992OSIS SD Negeri Karubaga , Sebagai : Ketua. Tahun: 1987 – 1989

Riwayat Pergerakan

PEMUKRI – Pemuda Kristen. Tahun: 1998 – 2004Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia – Organisasi Pemuda/Mahasiswa. Tahun: 1997 – 2003Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia – Organisasi Pemuda Kristen. Tahun: 1996 – 2002.

 

 

Pemilu 2019, Antara Senayan dan Merdeka Utara?

Jakarta –  Pengamat Politik Ekonomi Kebangsaan, Cahyo Gani Saputro mencermati perkembangan situasi nasional melalui Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222 berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Ia mengatakan Pasal tersebut pernah di mohonkan judicial review namun ditolak Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Pasal tersebut menjadi acuan dalam konfigurasi politik terutama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, namun karena kedepan adalah pemilu serentak yang juga pemilu legislatif baik Pusat, Provinsi, Kabupaten /Kota dan DPD yang juga Pemilukada pada bulan Juni 2017.

Cahyo menilai partai-partai akan melihat pertama hasil pemilihan kepala daerah pada 2018 khususnya dua wilayah dengan jumlah penduduk dan/atau pemilih terbesar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur, karena konfigurasi politik nasional sangat dipengaruhi konstelasi di dua Provinsi tersebut, sedangkan Jawa Tengah sudah menjadi rahasia publik adalah hampir 55% adalah basis Nasionalis-Marhaenis-Soekarnois atau Banteng. sedangkan yang kedua partai – partai akan berfikir bagaimana untuk lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, terkait persoalan ini pasti partai – partai yang mempunyai peluang untuk mengusung kader, elit, Profesional dan/atau Ketua Umum Partai nya untuk mengkorelasikan antara calon dengan elektabilitas partai agar lolos PT atau sebanyak-banyaknya memperoleh kursi di senayan, terkecuali partai – partai yang memang belum memungkinkan menampilkan calonnya akan ikut pada arus politik gabungan partai yang dapat mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden mengingat pemilu 2014 belum ada satupun partai yang bisa mengusung Calonnya sendiri.

Melihat konfigurasi perolehan suara Pemilu 2014 dan Kursi di Senayan sebagai berikut
Suara Pemilu 2014
1. Partai Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)
2. Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen)
3. Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)
5. Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
6. Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
7. Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
8. Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen)
9. Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen)
10. Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen)
14. Partai Bulan Bintang 1.825.750 (1,46 persen)
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 (0,91 persen)

Jumlah Kursi di Senayan
1. Partai NasDem (36 kursi atau 6,4% kursi DPR)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi atau 8,4% kursi DPR)
3. Partai Keadilan Sejahtera (40 kursi 7,1% kursi DPR)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109 kursi atau 19,4% kursi DPR)
5. Partai Golkar (91 kursi atau 16,2% kursi DPR)
6. Partai Gerindra (73 kursi atau 13% kursi DPR)
7. Partai Demokrat (61 kursi atau 10,9% kursi DPR)
8. Partai Amanat Nasional (48 kursi atau 8,6% kursi DPR)
9. Partai Persatuan Pembangunan (39 kursi atau 7% kursi DPR)
10. Partai Hanura 6.579.498 (16 kursi atau 2,9% kursi DPR).

Dari data di atas dengan indikator perkembangan politik yang cukup dinamis Cahyo mengatakan akan ada 2 – 3 Pasangan Calon, hal tersebut dapat dilihat dengan pendekatan elektoral suara partai, karena calon yang di usung pasti akan merupakan manifestasi dari partai tersebut.

Sebagaimana PDI Perjuangan mencalonkan Jokowi sebagai Calon Presiden, yang mana dalam ingatan publik Jokowi ya PDI Perjuangan, namun untuk mencalonkan sendiri masih membutuhkan 6,05 % suara pemilih atau 0,6 % kursi di DPR masih perlu mencari gabungan partai untuk mencalonkan, begitu pula partai yang lain.

Disisi lain Kehadiran Jokowi di acara Rapimnas Partai Demokrat menunjukan kecerdasan, kejelian dan sinyal politik Jokowi karena Demokrat sendiri memiliki kader muda seperti AHY, dan tokoh – tokoh daerah yang telah teruji seperti Soekarwo, TGB dan Wahidin Halim serta dapat mengurangi jumlah calon dan menurunkan kontestasi politik, yang mana bila Jokowi – Prabowo bisa bergabung maka dianggap pemilu telah usai, namun hal tersebut sekarang telah berlalu ujar Sekjen DPN ISRI ini.

Jokowi Kandidat Terkuat Presiden RI 2019 Harus Cermat Memilih Wakil Presiden

 

Jakarta – Jumat 2 Maret 2018
KPU RI telah menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 pada tanggal 12 September 2017 yang tertuang dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai pada 4-10 Agustus 2018.

Pengamat Sosiologi Politik Syamsul Bachri melihat situasi kondisi kedepan Jokowi masih merupakan kandidat terkuat dalam Pilpres 2019.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir pemerintahan Jokowi telah berhasil membangun infrastruktur sebagai skala prioritas dari pelaksanaan program nawacita, hal itu dilakukan sebagai jawaban Jokowi dalam menghadapi tantangan kedepan soal pangan, energi, tehnologi Informasi, pemerataan ekonomi dan pertahanan dalam kancah persaingan global.

Terkait hal tersebut diatas Syamsul Bachri mengatakan, bahwa Jokowi sebagai kandidat terkuat Presiden RI 2019 harus cermat dalam memilih calon Wakil Presiden sebagai patner dalam melanjutkan skala prioritas program pembangunan tersebut diatas ujar Ketua DPN ISRI Pengembangan Wilayah Jawa II ini.

Untuk hal tersebut diatas menurut Syamsul ada beberapa tokoh dari berbagai latar belakang yang layak dipertimbangkan oleh Jokowi untuk dijadikan sebagai patner untuk melanjutkan skala prioritas program nawacita yang telah dijalankan, beberapa nama tersebut ialah pertama representasi militer Agus Harimurti Yudoyono, Muldoko, Ryamizard Riachudu.

Kedua representasi ekonom Sri Mulyani, Rizal Ramli, Charul Tanjung, ketiga representasi Politisi Puan, Muhammad Iskandar dan Idrus Marham, keempat representasi Kepala Daerah Soekarwo, Tuan Guru Bajang, Achmad Heriawan.

Dari beberapa kriteria diatas tentunya ada kelebihan dan kekurangan baik dari sisi representasi teritorial dan geografis maupun dari sisi visi dan profesionalisme ketokohan tersebut. Tentunya semuanya dikembalikan kepada Jokowi sebagai kandidat terkuat di Pilpres 2019.

Hasil Rapat Pleno KPU Pilkada Serentak 2018

*Pasangan calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat melalui rapat pleno KPU pada Pilkada tahun 2018 di 7 Kabupaten + Provinsi Papua*

*1. Provinsi Papua.*
Ditunda 1 Minggu untuk rekomendasi dari MRP ttg keaslian orang Papua.

*2.Kabupaten Paniai.*
dinyatakan Memenuhi Syarat, berdasarkan Keputusan KPU Kab. Paniai nomor : 25/HK/.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan BA rapat pleno KPU Kab. Paniai nomor : 56/PL.03-BA/9108/KPU.Kab/II/2018 menetapkan 5 (lima) Paslon, masing – masing adalah :

1) Dr. Hengky Kayame, SH, MH – Drs. Yeheskiel Tenouye (jalur Parpol).

2) Meki Nawipa – Oktopianus Gobai (jalur Parpol).

3) Yehuda Gobai, S. Th, M. Si – Yan Tebai. S. Th (jalur perseorangan)

4) Naftali Yogi, S. Sos – Marthen Mote, SE (jalur perseorangan).

5) Yunus Gobai, S. Sos – Markus Boma, S. Pd (jalur perseorangan).

*3. Kabupaten Mamberamo Tengah.*

dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon Nomor:05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2018, yakni :

Ham Ricky Pagawak, SH.,M.Si – Yonas Kenelak, S.Sos.

*4. Kabupaten Jayawijaya.*
Yang dinyatakan Memenuhi Syarat.

1) John Richard Banua – Marthin Yogobi.

*5. Kabupaten Deiyai.*
Yang dinyatakan Memenuhi Syarat :

1). Ateng Edowai,S.Pd.K-Hengky Pigai,S.Pt (jalur perseorangan);

2). Keni Ikomou – Abraham Tekege (jalur perseorangan)

3). Dance Takimai,A.Ks -Robert Dawapa (Jalur Parpol);

4). Inarius Douw – Anakletus Doo (jalur Parpol ).

*6. Kabupaten Biak Numfor.*
Yang dinyatakan Memenuhi Syarat:

a. Andreas Msen, SE, MM – Justinus Wihelmus Noriwari, S.Th (Perseorangan).

b. Nichodemus Ronsumbre – Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe. Partai Politik (Partai Nasdem, Partai Demokrat, PPP, PAN dan PKB).

c. Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd – Nehemia Wospakrik, SE, MM, B.Sc, Partai Politik (Partai Golkar, PDIP, Partai Hanura, PBB).

*7. Kabupaten Puncak.*

Pleno KPU kab. Puncak bru berakhir jam 19.16 wit, yang Lolos Verifikasi hanya 1 kandidat an:

Willem Wandik, S.Sos, Msi dan Alus U. K. Murib SE.

*8. Kabupaten Mimika.*
Pleno penetapan pasangan bakal Calon Bupati dan wakil Bupati, ditunda selama 3 hari.

Info Aktual.

*Vox populi, vox dei*þ

Selamatkan PPP Lewat Muktamar Luar Biasa?

Selamatkan PPP Lewat Muktamar Luar Biasa ?

Oleh: M. Harun*)

Pernyataan sekjen PPP kubu Romy , Asrul Sani yang menyatakan permintaan maaf (teropong Senayan.com, 22/4/2017) kepada warga PPP karena mendukung Ahok pada pilkada DKI Jakarta putaran kedua kemarin sbg pendidikan politik yang salah. Seorang tokoh partai islam dengan mudahnya mendukung cagub non muslim lalu minta maaf kepada konstituennya karena cagub yg didukung gagal.

Bisa jadi jika cagub yg didukung itu sukses terpilih PPP akan kebagian kue politik dan semua elitnya akan kekeuh dukung Allout tanpa mendengar lagi aspirasi kader dan warganya di akar rumput. Tp karena kalah mereka minta maaf .

Saya melihat cara dan perjuangan politik yg demikian berbahaya yg dipertontonkan elit PPP baik kubu Romy maupun Djan Faridz , memuakkan dan tak berkualitas.

Di awal berdirinya PPP saya dulu pendukung fanatik. Tapi kian lama perilaku elit PPP kian lembek dlm membawa aspirasi ummat Islam dlm politik di negeri ini. Citra buruk partai Islam semakin tampak jelas saat ketua umum PPP Surya darma Ali (SDA) dipenjara kpk karena terlibat korupsi haji.

Dalam hal ini kemungkinan PPP msh bangkit dan kepercayaan ummat masih ada karena PPP msh sbg partai Islam yg konsisten dg amar makruf nahi mungkar sesuai ad/art partai , ummat msh berharap partai warisan ulama ini akan melewati masa masa kelam dan bangkit.

Apa yg terjadi di era pemerintahan Jokowi-JK ini PPP mengalami perpecahan dg dualisme kepemimpinan yakni kubu Djan Farid dan kubu Romy rohurmusy hingga jelang Pilkada DKI Februari 2017.

Warga PPP SDH terpecah memberi dukungan karena PPP Romy dukung Paslon no. 1 Agus Hary Murti Yudhoyono – Sylviana murni sedangkan Djan Faridz dukung Paslon no. 2 Ahok- Djarot . Ummat PPP khususnya kubu Romy saat itu msh sedikit ada harapan Krn mendukung cagub muslim.

Tapi apa hendak dikata di pilkada putaran kedua elit PPP mendukung Paslon no. 2 yg notabene non muslim yg mayoritas ummat menolaknya. Kedua kubu PPP kompak dukung Ahok Djarot tanpa menghiraukan konstituen ummat di tingkat akar rumput.

Tanpa mempedulikan seruan ulama dari seantero Nusantara yg menolak cagub non.muslim yg jelas jelas menistakan agama. Tentu saja ummat Islam terpeca apalagi warga PPP yg sempat terombang ambingkan oleh para elit partai.

Kini realitas politik telah memenangkan gubernur muslim Anies sandi no. 3.

 

Lantas, elit PPP minta maaf KPD konstituennya . Dengan begitu mudahkan kader dan warganya PPP akan memaafkan perbuatan elitnya tersebut? Ataukah harus digelar muktamar luar biasa (MLB,) sebagai wujud menyelamatkan partai dari perilaku para elit PPP yang tak konsisten ? Ini terpulang KPD semua warga PPP sendiri .

Penulis: Ketua Forum Pengembangan Pewarta Profesional Indonesia (FP3i).