DIDUGA TINDAKAN PEMAKSAAN MEMBUAT PERNYATAAN TERTULIS MENURUT PASAL 368 KUHPIDANA DALAM PEMBAGIAN SEMBAKO OLEH PURNAWAN SURYADI DIRUT PT. BANDUNG PAKAR

DIDUGA TINDAKAN PEMAKSAAN MEMBUAT PERNYATAAN TERTULIS MENURUT PASAL 368 KUHPIDANA DALAM PEMBAGIAN SEMBAKO OLEH PURNAWAN SURYADI DIREKTUR UTAMA PT. BANDUNG PAKAR

 

 

Kepala Desa (Lurah) Mekarsaluyu dan Cibeunyi Kecamatan Cimenyan menjelang Lebaran 2018 dan paska lebaran ( hari kamis tanggal 12 Juli 2018) berdasarkan pengamatan awak media dan sebagaimana juga ucapan Tuan Purnawan Suryadi selalaku Direktur Utama dan atau pemilik PT. Bandung Pakar dalam suatu sore di komplek elite kawasan Perumahan mewah yang dikenal Bandung Pakar dalam pembagian sembako yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2018 dalam bentuk rekaman tersembunyi.

 

Masyarakat sangat diuntungkan dengan keberadaan Ormas Paska Mesima sehingga menurut catatan dan ingatan warga sebelum ada Ormas Persadaan Masyarakat Karo Merga Singarimbun ras Anak Beruna yang dikomandoi oleh Tonin Tachta Singarimbun yang cukup dikenal sebagai Advokat kawakan maka selama 3 (tiga) bulan sejak April 2018 secara terus menerus warga berbondong-bondong mendatangai Rumah Hukum yang dikenal sejak tahun 1988 sebagai kediaman dan sekaligus La’café milik Dahlan Singarimbun yang telah tersohor sebagai wisata kuliner masakan segar di Kawasan Bandung Utara sebagai daerah konservasi tanah dan resepan air berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tahun 1988.

 

Sembako di bagikan secara kupon kepada masyarakat tertentu langsung dengan mengatas namakan Kepala Desa (Lurah) oleh PT. Bandung Pakar dank upon tersebut beredar ke rumah-rumah masyarakat yang telah menjadi bidikan PT. Bandung Pakar sebagaimana masyarakat atau warga se RT atau se RW dengan yang mendapatkan kupon ternyata tidak mendapatkannya.

 

Dengan satu kantong plastik asoy berisikan indomi dan beberapa barang lainnya maka warga pulang dari tempat yang ditentukan setelah terlebih dahulu diverifikasi dengan memberikan copy KTP dan membubuhkan tanda tangan (menurut warga ada rangkapnya dan tidak membaca apa kalimat di atas atau dibawah formulir rangkap yang dibagikan tersebut). Ada warga yang mencoba ingin membaca kalimat yang terkait dengan formulir tanda tangan tersebut dan oleh petugas yang ditunjuk oleh PT. Dago Pakar di larang.

 

Bagi warga yang penting dapat sembako dan dapat masuk ketempat mewah yang belum pernah dimasukinya dan sekaligus bertemu dengan Purnawan Suryadi dan karyawannya antara lain Herlina Kembaren SH, Karjono serta Lurah atau mantan Lurah yang tetap setia dengan PT. Bandung Pakar.

Beberapa masyarakat atau warga ada yang diusir oleh Purnawan Suryadi dan/atau kelompoknya dengan alasan anda tidak diundang sementara yang diusir tersebut antara lain RW atau RT dari warga tersebut demikian juga bagi warga yang telah mendapatkan kupon tetapi tidak mebawa KTP foto copy maka tidak diberikan sembako dan masuk ke lokasi sementara warga atau masyarakat yang tidak mau membubuhkan tanda tangan atau bertanya tentang kertas yang akan di tanda tangani maka langsung disuruh pulang atau keluar walaupun telah membawa Kupon yang dibagikan oleh Kepala Desa (Lurah) sebagaimana ujar Purnawan Suryadi pada suatu kesempatan.

 

Masyarakat telah paham betul keberadaan Pasak Mesima yang telah memberikan penyuluhan hukum dan telah mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung demikian juga menjadi Kuasa Hukum atau Penasehat Hukum dari warga masyarakat yang melaporkan Purnawan Suryadi dkk., dan atau warga masyarakat yang telah dilaporkan ke Kepolisian oleh Kuasa Purnawan Suryadi atau orang yang bekerja di PT. Bandung Pakar.

 

Berdasarkan pengamatan awak media gendering perang antara Ormas Paska Mesima dengan PT. Bandung Pakar akan berkelanjutan sebagaimana sekarang ada sekelompok masyarakat yang telah menjadi anggota Paska Mesima dan bagian dari masyarakat tersebut terkena dampak pencemaran lingkungan dan banjir yang telah berakibat kepada kerugian materil dan terganggunya kesehatan warga sebagaimana ada pada 2 RT di Kampung Sawah Kecamatan Cibeunyi.

Dinas LIngkungan Hidup Propinsi Jawa Barat di Jalan Naripan Bandung yang telah menerima pengaduan dari masyarakat melalui Ormas Paska Mesima telah melakukan verifikasi dan ternyata sampai dengan berita ini diturunkan belum melakukan investigasi dan atau meletakkan tanda-tanda pada lokasi yang dimaksud sebagaimana Ibu Rosida sebagai Penyidik LIngkungan Hidup telah melihat secara langsung Hotel Intercontinental membuang limbah berbahaya (B3) dengan warna dan bau yang tajam ke aliran parit melintas kampung sawah. Penyidik tersebut pada waktu melihat parit itu dengan tenangnya mengatakan kan airnya bersih dan tidak ada limbah dan ternyata beberapa menit kemudian limbah cair dan padat dibuang oleh PT. Bandung Pakar (Hotel Interconintal) dan hal hasil ke-3 petugas lingkungan hidup tersebut tidak berani melakukan tindakan sebagaimana KPK melakukan OTT karena “menurut masyarakat aneh juga ya sudah jelas didepan mata dan hidung mereka dan tidak berbuat apa-apa” dan masyarakat mulai bertanya-tanya kemana Petugas Lingkungan Hidup tersebut karena tidak ada beritanya sampai dengan sembako dibagikan kepada warga kampung sawah pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018.

 

Masyarakat yang disaksikan oleh awak media telah meminta Ketua DPP Paska Mesima guna meningkatkan laporan kerusakan lingkungan sekaligus meminta mengadukan DInas Lingkungan Hidup Jawa Barat ke Instansi berwenang karena ternyata pembiaran telah terjadi sebagaimana Kepala DInas yang lama juga demikian di duga karena putranya ada bekerja di PT. Bandung Pakar.

Berikut beberapa pasal dalam KUHPidana yang mencantumkan paksaan sebagai unsur utama tindak pidana.

 

Pasal 368 (ayat 1) Perbuatan:
• Memaksa.
• Memaksa dengan kekerasan.
• Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
• Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pasal 369 (ayat 1) Perbuatan:
• Memaksa.
• Memaksa dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau pencemaran nama baik.
• Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
• Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pasal 369 (ayat 2) Perbuatan:
• Memaksa.
• Memaksa dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau pencemaran nama baik.
• Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
• Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
• Ada penuntutan dari orang yang dikenakan kejahatan.

 

Masyarakat berharap penyelesaian dampak lingkungan dan perbaikannya dapat segera terwujud dan masyarakat juga sudah pasrah dengan pelanggaran ijin yang terjadi dalam hal Ijin Gubernur sebenarnya untuk PT. Bandung Pakar adalah membangun dengan gaya Jawa Barat dan ternyata masyarakat hanya menonton bangunan yang berwawasan barat saja karena tidak pernah melihat yang bernuansa Jawa Barat sebagaimana makna pembangunan kawasan wisata yang dimaksud kan dalam perijinan tersebut ternyata tidak sepandangan dengan pemaknaan masyarakat yang dahulu dengan rela melepaskan lahannya guna mensukseskan program Pemerintah Daerah melalui Ijin Lokasi tahun 1991 dan 1993 oleh Gubernur H.M Yogi SM yang dikenal sebagai mantan Jenderal TNI AD oleh Masyarakat.

 

Jalan Protokol Desa, Jalan Desa dan Jalan Kampung yang telah menjadi Lapangan Golf dan Rumah Mewah dengan harga milyaran rupiah juga menjadi sorotan warga yang diperoleh awak media sepertinya dilakukan pembiaran oleh Bupati Kabupaten Bandung yang dahulu maupun yang sekarang celetus warga dengan logat Sundanya yang kental.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *