Eksekusi Pengadilan Negeri

 

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini: NANANG NILSON,SH,MH dan STENLY WULLUL MAKALEW; Presiden, Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Pimpinan pada Kantor *Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia* (Perseroan), disingkat LPKNI Badan Hukum Perseroan alamat/berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga Nomor 2, Perum Ngujil Permai II Bunulrejo Blimbing Kota Malang, Jawa Timur Indonesia dan Kantor Perwakilan LPKNI Kabupaten Bogor berkedudukan di Perum BIP Blok D10 Nomor 21 RT.02/ RW.016 Kelurahan Kalisuren Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Juni 2018 (Terlampir) dengan ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan tersebut dibawah ini:

Nama Lengkap ; _*Erawaty,*_ berkedudukan di Gang Kembang II RT.03/RW.01 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, DKI Jakarta selaku Direktur dari PT. Lentera Mulia yang saat ini berkedudukan di Komplek Ruko Inkopal Blok F Nomor 10 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara yang dalam hal ini bertindak untuk atau mewakili PT. Lentera Mulia, dalam rangka tindakan pengawasan atas upaya eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok yang akan dilaksanakan pada ;

Hari/Tgl. : _*Rabu, 05 Desember 2018*_

Waktu. : _*Pukul 09.00 WIB (Tepat Waktu)*_

 

Untuk selanjutnya dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ;

_1. Bahwa berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 12/Pen.Pdt/Eks.Peng/2018/PN.Dpk ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2018 dan surat Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : W11.U2l/4467/HK.O2/XI/2018 tanggal 8 November 2018 perihal Undangan Rapat Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap:_

_*2 (dua) bidang tanah seluas 220 m2 berikut bangunan (2 unit Ruko 3,5 lantai) yang berdiri di atasnya terletak di JL. Nusantara Raya No.180 dan 182 RT.01/RW01 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok) Provinsi Jawa Barat, terdiri dari SHM No.3573 Lt.111 m2 sebelumya atas nama LENNA sekarang atas nama PT. Metro Investama Global dan SHM No.3949 Lt.109 sebelumnya atas nama ERAWRTY GUNAWAN sekarang atas nama PT. Metro Investama Global.*_

_Bahwa Pengadilan Negeri Depok telah keliru dalam menetapkan eksekusi terhadap register perkara tersebut yang belum melalui proses sidang di pengadilan Negeri Depok, karena saat ini sedang ada gugatan perlawaan dengan register perkara Nomor :244/Pdt.le/2018/PN.Dpk yang diajukan pendaftarannya tanggal 29 Oktober 2018 dan sekarang masih dalam proses persidangan pertama pada tanggal 21 November dan sidang berikutnya (ke-2) pada tanggal 12 Desember 2018._

_Bahwa dengan demikian eksekusi sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas tidak sah karena belum berkekuatan hukum tetap (BHT) *”inkrach van gewijsde”* sehingga belum dapat dijalankan permohonan eksekusinya, karenanya harus dibatalkan atau setidak-tidaknya ditunda hingga Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)._

_Bahwa eksekusi berasal dari kata *”Executie”* yang artinya melaksanakan putusan hakim *”ten uitvoerlegging van vonnissen”* yaitu melaksanakan secara paksa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tetap dengan, bantuan kekuatan umum. atau dalam pengertian lain berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela adapun nomor perkara 12/Pen.Pdt/Eks.Peng/2018/PN.Dpk belum pernah ada persidangannya._

_Bahwa berdasarkan petunjuk Makamah Agung RI pada Surat Edaran Mahkama Agung No 7 tahun 2012 halaman 7 dan 8 disebutkan Pelelangan Hak Tangungan yang dilakukan oleh Kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR. melainkan harus diajukan gugatan. Karena pelelangan tersebut diatas *’BUKAN LELANG EKSEKUSI melainkan LELANG SUKARELA*_

_Bahwa karena azas dan pengertian eksekusi sebagaimana poin 4 diatas maka suatu putusan baru dapat dimintakan eksekusi apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tanggungan kecuali ia sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan harus ada surat pernyataan dari Pemegang Hak Tanggungan untuk bertanggung jawab bila ada gugatan di Kemudian hari_

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *