Focus Group Discussion (FGD) oleh Dirjen Perhubungan Darat Bersama Echo Foundation dan PT MKS

 

 

 

 

 

 

Jakarta. Pada 1990 sebuah perusahaan besar industri ban akan go public. Eksekutifnya bilang, “Kualitas ban truk kami tiga kali standar dunia.” Kalimat itu mengundang Tanya. Setelah diverifikasi, ternyata benar.

 

Ternyata over dimensi dan overload (ODOL), begitu kementrian Perhubungan mengistilahkan, sudah lazim puluhan tahun seakan baku. Bahkan mungkin dianggap biasa. Karena laku ODOL ini membuat ban standar dunia bila dijual lokal di Indonesia dalam hitungan sebulan ambrol. “Saya tak heran cerita soal ban kita lebih hebat itu.”

 

“Persoalan kita bagaimana bersama mencari solusi agar perkara ODOL kita atasi bersama stake holder,” kata Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan RI. Ia menyampaikan hal itu dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan oleh Dirjen Perhubungan Darat, didukung Echo Foundation dan PT MKS, di Hotel Fairmont, Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

 

Pada 1 Agustus mendatang, Kementrian melalui Dirjen Perhubungan Darat memberlakukan kebijakan baru, menghukum mereka pelaku ODOL 100% ditindak; tidak boleh jalan. “Termasuk memindahkan barang ke truk lain, di mana biaya akan dibebankan ke transportir,” kata Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Darat.

 

Echo Foundation, acap melakukan telaah kebijakan publik, terutama sejak Presiden Jokowi masih menjadi Walikota Solo. Pada 2017 lalu, bersama Menteri Perhubungan, mendiskusikan kemampuan teknologi, perangkat keras dan lunak, serta sarana jaringan, memungkinkan jembatan timbang otomasi.

 

“Teknologi ada, aplikasi bisa dibuat, jaringan pun siap diterapkan real time,” kata Iwan Piliang, Ketua Echo. Atas dasar itu, mereka di Echo yakin kerugian kerusakan jalan akibat ODOL bisa diminimalisir. Inilah latar belakang diselenggarakan FGD diikuti lengkap oleh para stake holder, asosiasi seperti Organda dan Kadin Indonesia. Dari pemerintah hadir mewakili Bappenas,Kementrian PUPR, Jasa Marga, juga kalangan perbankan. Echo menjalin kerjasama dengan PT MKS, telah memililiki portofolio di pemasangan Load Scanner di beberapa perusahaan tambang, memiliki teknologi.

 

“Bersama Echo kami telaah penerapan teknologi, termasuk mempersiapkan diri jika dimungkinkan investasi swasta demi percepatan otomasi jembatan timbang,” kata Henryk Karosekali, Diretur Utama PT MKS. Maka di dalam FGD itu, pakar hukum, Chair Ramadhan mengatakan, “Keterlibatan swasta dalam operasional jembatan timbang, agar berkekuatan hukum diperlukan peraturan pemerintah. Jika Cuma peraturan menteri, saya kuatir ganti menteri, ganti aturan.” Memang saat ini UU nomor 22 hanya memberikan denda tilangn Rp 500 ribu untuk pelakun ODOL dan dibayarkan dalam tenggang 12 hari.

 

Maka selama 12 hari para truk –pelaku ODOL, dalam praktek tetap berlalu lalang, bahkan kenyataan hanya memperlihatkan kertas lusuhy ke petugas, jangka 12 hari bisa berlaku sebulan bahkan lebih. Dan ODOL seperti biasa.

 

Sejak ditariknya pengeloloan jembatan timbang dari pemerintah daerah pada 2016, pemerintah pusat pun belum punya kesiapan optimal menjalankan. Karenanya FGD ini mencari titik temu pemerintah dan swasta bisa bekerjasama dalam win-win solution mengoperasikan jembatan timbang modern.

 

“Langkah swasta masuk jika memungkinkan bagus. Apalagi siap investasi. Persoalan dari mana income swasta dan berkelanjutan dan tidak rugi. Kami ikut pikirkan,” kata Yohannes Nangoi, dari Gaikindo.

 

Maka FGD berlangsung hingga siang itu, para stake holder menyambut positif, apalagi pihak Bappenas dan PUPR, ing8in secapatnya solusi kierugian kerusakan jalan tak berkira tiap tahun akibat ODOL itu menemukan jalan keluat.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *