Gerakan Tanam Padi di Garut Presiden Jokowi memakai dana BNI dan Tiru Gerakan Garda Pas

 

Program tanam padi Garda Pas.

 

Jakarta, 21 Januari 2019 Ketua Pendiri Garda Pas (Gerakan Nasional Penyelamat Bangsa) Wibisono mengatakan ke media bahwa Gerakan tanam padi di Garut jawa barat (sabtu19 januari 2019) yang dilakukan Presiden Jokowi meniru Gerakan tanam padi Garda Pas,bedanya program Gerakan jokowi ini dibiayai oleh sponsor yaitu Bank BNI,sedangkan biaya Gerakan tanam Padi Garda Pas swadaya dari ormas saya sendiri,ujar Wibisono.

Prajurit tani garda pas tanam padi di indramayu jawabarat.

 

Menurutnya Gerakan tanam Padi Prabowo-Sandy sudah kita canangkan sejak awal bulan oktober yang lalu,dan kita sudah beritakan lewat media dan medsos,tentunya kita yang duluan membuat program ini,karena gerakan tanam padi tidak lazim selama ini,biasanya yang ada adalah saat panen,program kita adalah untuk pembuktian program “ketahanan pangan” dengan membuat demplot demplot ketahan pangan (food security) diseluruh indonesia untuk menguji aplikasi pupuk organik yang kita produksi sendiri,agar sejak tanam padi kita monitor sampai saat panen,kira kira menghasilkan berapa ton per hektarnya,sehingga ukuran untuk swasembada beras minimal 8 ton perhektar bisa tercapai, kata wibi yang menjadi produsen pupuk organik sejak tahun tahun 2000an ini.

Prajurit tani garda pas.

 

Sementara itu Kememterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan pihak PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero), angkat bicara terkait perusahaan pelat merah turut memfasilitasi kunjungan Presiden Joko Widodo di Garut, Jawa Barat.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, Kementerian Desa dengan BNI memang terdapat kerjasama, dimana Kementerian desa memfasilitasi BUMDes menjadi Agen46-nya BNI dan ini bisa menjadi cabangnya BNI.

“Ini menguntungkan BNI karena BNI tidak perlu membangun kantor tapi bisa di BUMDes,” ucap Eko saat dikonfirmasi media, Jakarta, Sabtu (19/1/2019) malam.

Dengan kerjasama tersebut, kata Eko, masyarakat juga diuntungkan karena tidak perlu memerlukan biaya mahal untuk ke bank, mengingat di desanya sudah ada dan pastinya bisa mendapat penghasilan tambahan.

“Jadi dalam kerja sama tersebut kalau dalam sosialisasi, perusahaan sharing snack atau sewa peralatan untuk presentasi sih menurut saya wajar-wajar saja ya. Justru menjadi tidak wajar kalau mereka ikut presentasi, tapi mereka tidak sharing apa-apa,” papar Eko.

Sekretaris Perusahaan BNI, Kiryanto menjelaskan, kerjasama perseroan dengan Kemendesa sudah berlangsung sejak lama, yang bertujuan untuk mendorong pembentukan dan pengembangan BUMDes di seluruh Indonesia.

“Dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama pengembangan BUMDes di beberapa kesempatan BNI memberikan dukungan pembiayaan pelatihan,” ucap Kiryanto.

Menurutnya, bentuk-bentuk program yang dilakukan meliputi pelatihan pengelola BUMDes dan menjadikannya sebagai Agen46. Sehingga, perseroan tidak perlu membuka cabang atau unit baru yang membutuhkan biaya tinggi tetapi cukup bermitra dengan BUMDes saja.

“Dukungan tersebut semata merupakan dukungan kepada mitra kerja BNI dalam konteks kerjasama yg bersifat bisnis antar lembaga, sebagaimana BNI melakukan dengan lembaga-lembaga lainnya,” ucap Kiryanto.

Presiden Joko Widodo saat meninjau jalur kereta api di Stasiun Rancaekek, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019). Dalam Kunjungan kerja ke Garut, Jawa Barat Presiden Joko Widodo menaiki kereta api untuk meninjau panel reaktivasi jalur kereta api Cibatu-Garut yang sudah lama tidak digunakan.

Sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengkritik BNI karena ikut memfasilitasi acara sosialisasi dana desa yang dihadiri Presiden Jokowi di Garut.

Said Didu menilai, BNI sebagai BUMN harusnya tidak boleh menanggung biaya kunjungan Presiden pada acara yang bukan diselenggarakan oleh BNI sendiri.

Said Didu mengetahui langkah BNI yang ikut mensponsori kunjungan Presiden ini berdasarkan surat yang dikirim Kementerian Desa kepada Bupati Garut. Salinan surat itu diunggah Said Didu di akun Twitter miliknya.

Dalam poin keempat surat tersebut dijelaskan bahwa selain Kemendes, BNI 46 turut memfasilitasi acara itu.
“Lihat surat ini, Kementerian desa pun ‘meminta’ BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yg sepertinya kegiatan tsb bukan acara @BNI. Dana BUMN tdk boleh digunakan utk hal2 seperti ini. Ayo mari kita awasi “sponsor” BUMN yg melanggar aturan,” kicau Said lewat akun twitternya, @saididu.

Diketahui, pada Jumat dan Sabtu pekan ini, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Garut, dimana terdapat dua acara yang melibatkan BNI yakni program Kewirausahaan Petani, Program Mekaar Naik Kelas, dan Kegiatan Mengawal Musim Tanam Okmar 2018/2019,kata Said Didu.

Program Garda Pas adalah membentuk satgas prajurit tani untuk mensosialisasikan gerakan pupuk organik agar produksi panen meningkat,tujuannya adalah mencapai swasembada beras yg berkelanjutan,jadi kita tidak perlu import lagi sepanjang tahun,pungkas wibisono.

 

Gerakan tanam padi Presiden Jokowi di garut jawabarat.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *