GUGATAN TIM HUKUM BPN CAPRES-CAWAPRES NOMOR URUT 02 SALAH ALAMAT

GUGATAN TIM HUKUM BPN CAPRES-CAWAPRES NOMOR URUT 02 SALAH ALAMAT

 

CEO Indonesia,Jakarta 12 Juni 2019.
Gugatan Tim Hukum BPN Capres-Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait sengketa pilpres diyakini akan ditolak alias kalah di Mahkamah Konstitusi.

Hal ini diungkap pengamat politik Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama), Prof.Dr.H.Paiman Raharjo,M.Si, bahwa subtansi gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum paslon 02 sangat lemah dan salah alamat.

Sebagai contoh salah satu materi yang dipermasalahkan adalah persyaratan cawapres cacat atau tidak memenuhi syarat karena cawapres nomor urut 01 Ma”ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat dewan pengawas syariah di PT.BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri,sehingga patut didiskualifikasi.

Menurut Paiman bahwa gugatan materi ini tidak pas waktunya,karena seluruh persyaratan para calon diberikan batas waktu untuk diverifikasi selama 90 hari setelah paslon dinyatakan lolos sebagai calon, sehingga dari sisi waktu pengajuan gugatan subtansi tersebut sudah lewat.

Selain itu materi gugatan tersebut sangat lemah dan salah alamat, sebab cenderung mempermasalahkan proses pemilu bukan hasil pemilu. Seharusnya pelanggaran dan sengketa proses pemilu diajukan ke Badan Pengawas Pemilu, sehingga gugatan tentang status Ma’ruf Amin jelas salah alamat, karena hal itu bukan kewenangan MK.

Bahwa konstitusi dan UU Pemilu sudah membatasi kewenangan MK yakni mengadili sengketa hasil pemilu, sedabgkan lembaga yang berwenang untuk mendiskualifikasi seorang paslon apabila terbukti melanggar syarat adalah KPU.

Kemudian materi lain yang menjadi sengketa gugatan adalah kebjakan pemerintah yang menaikan gaji pns dan tni polri menjelang pemilu, ini ngak ada hubungannya dengan hasil pemilu.Dan kebijakan pemerintah itu kapan saja bisa digulirkan, tidak aturan yang melarang.

Jadi menurut pandangan saya, tuduhan yang mengatakan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada pilpres 2019 akan sulit dibuktikan. Sehingga bisa dipastikan jika para hakim MK tegak lurus berpedoman kepada Konstitusi dan UU , perkara gugatan tersebut akan dimenangkan KPU.Namun jika para anggota hakim MK berpedonan lain dan memenangkan gugatan paslon 02,akam memporakporandakan tatanan hukum di indonesia, dan MK akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat,jelas paiman raharjo mengakhiri penjelasannya.(red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *