Insentif Menjaga Alam: Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Kaya Hutan

Insentif Menjaga Alam: Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Kaya Hutan

Jakarta, 18 September 2018-Kaya, tapi belum tentu makmur. Itulah problem yang dialami sejumlah wilayah kaya hutan di Indonesia. Dibandingkan wilayah lain, daerah-daerah itu kerap kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi di wilayahnya. Menyoal kondisi ini, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (AIPI) menyelenggarakan konferensi bertema “Transfer Fiskal untuk Kabupaten Kaya Hutan” di Jakarta (18/9). Konferensi tersebut akan mengangkat berbagai persoalan yang dihadapi wilayah kaya hutan, sekaligus menawarkan solusi ekonomi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia (RCCC Ul). Acara ini terselenggara atas dukungan dari Deutsche Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit (GIZ) lndonesia.

Ketua AIPI Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan konferensi ini sejalan dengan misi AIPI dalam mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, termasuk dalam pembuatan kebijakan. Hadirnya lebih dari 30 bupati wilayah kaya hutan dalam konferensi ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi terbentuknya kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat, berdasarkan data yang akurat. Konferensi ”Transfer Fiskal untuk Kabupaten Kaya Hutan” ini akan menghasilkan poin-poin rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mempertimbangkan bukti dari hasil riset sekaligus memperhatikan aspirasi kabupatenkabupaten kaya hutan terhadap mekanisme yang ideal dalam pandangan mereka.

Di satu sisi, daerah kaya hutan harus menjaga hutan dan sumber dayanya sebagai sarana penyerapan karbon dan pengaturan iklim, yang juga dinikmati banyak pihak termasuk di luar daerah. Karena itu, mereka tidak bisa menjadikan hutan sebagai sumber pendapatan daerah misalnya dengan membuka perkebunan sawit atau aktivitas pertambangan. Di sisi lain, kabupaten bersangkutanlah yang menanggung biaya menjaga hutan. Manfaat dan biaya yang tidak sepadan ini menjadi salah satu alasan mengapa hutan sulit dijaga dan sumber daya hutan terus-menerus mengalami degradasi.

“Saat ini, kabupaten-kabupaten kaya hutan yang menyatakan diri sebagai kabupaten konservasi, kabupaten hijau, atau kabupaten lestari, hanya menanggung beban biaya menjaga hutan, tanpa kompensasi apa pun” kata Dr. Sonny Mumbunan, anggota ALMI sekaligus peneliti ekonomi RCCC UI yang menggagas konferensi ini. “Dengan kata lain, tidak banyak manfaat bagi kabupaten kaya hutan untuk menjaga hutan di wilayah mereka karena tidak ada keuntungan ekonomi bagi daerahnya,” ujarnya. Akibatnya upaya perlindungan dan pemulihan hutan sulit berjalan optimal.

Konferensi ini menawarkan mekanisme transfer fiskal berupa Dana Alokasi Umum (DAU)
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai usulan kebijakan dan jalan keluar. DAU dijadikan cara untuk menyepadankan biaya dan manfaat perlindungan hutan bagi kabupatenkabupaten kaya hutan. Tutupan hutan, baik hutan primer maupun sekunder, diusulkan menjadi salah satu aspek penentu besaran DAU yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat mendorong perlindungan hutan yang lebih maksimal. Dengan begitu, berbagai manfaat ekologis hutan seperti menjaga cadangan air, stabilitas tanah, dan ketahanan pangan dapat terus dinikmati generasi mendatang. Skema serupa saat ini telah digunakan di sejumlah negara, di antaranya Brasil dan India. DAU dipilih berdasarkan pertimbangan berikut:

1. DAU akan menyediakan dana insentif yang cukup bagi daerah dibandingkan dana perimbangan lain.

2. DAU memberikan diskresi bagi daerah untuk penggunaan dana tersebut.

3. DAU memberikan tambahan dana baru bagi daerah kaya hutan untuk membiayai kegiatan terkait perlindungan dan pemulihan hutan, bukan mengambil dana di daerah.

4. DAU dipandang mampu menyasar pencapaian hasil yang berdampak luas seperti penurunan emisi dari sektor berbasis lahan seperti kehutanan dan perkebunan.

Tutupan hutan diusulkan menjadi indikator tambahan dalam perhitungan DAU kare

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *