Jawa Timur Tegas Menolak PM 108

Forum Driver Online Menggugat (FDOM) dengan Perwakilan Dishub Propinsi Jatim sebagai berikut :

Pada hari senin tanggal 29 Januari 2018 pukul 09.40 wib di Kantor Dishub Propinsi Jatim Jl. A Yani Surabaya telah berlangsung kegiatan audensi Forum Driver Online Menggugat (FDOM) dengan Perwakilan Dishub Propinsi Jatim yang diwakili Bpk. MOH ISA ANSORI selaku Kabag Keselamatan Jalan diikuti sekitar 50 unit R4

Latar belakang giat audensi adalah rencana aksi unjuk damai dari Driver Online Menggugat (FDOM) yang mengkritisi Peraturan Menteri nomor 108 tahun 2017 dan Peraturan Gubernur nomor 188/375/KPTS/103/2017 yang dinilai merugikan driver online

Hadir dalam giat audensi adalah
1. AKBP BENNY PRAMONO selaku Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya
2. Bpk. MOH ISA ANSORI selaku Bidang angkutan dan keselamatan jalan Dishub Jatim
3. Bpk. TOTOK NUR HANDAYANTO selaku Kabid Hubungan industrial Disnakerprop Jatim
4. Bpk. DODONG selaku Kabid Infrastruktur Jatim
5. Bpk. MANAB selaku Kadishub Kota Surabaya

Nama-nama perwakilan yang ikut audensi sebagai berikut :
1. ROBERT
2. MADI
3. NOVA
4. JACK
5. SAMSUL
6. NOGI
7. YUS
8. ALI
9. HADI WR
10. HADI TANDON
11. SUNAR
12. WIBO
13. MA’IN
14. SATRIA
15. NOVAL
16. DIDIT
17. IWAN
18. NURDIN
19. NIL
20. DENDRI

Sambutan-sambutan dalam audensi sebagai berikut :

1. Sambutan perwakilan FDOM :

– telah terjadi masalah dilapangan seperti surat belum terpenuhi
– masalah kuota 4445 berdasarkan dari keputusan apa
– terkait kir, apabila ingin menguji kir diwajibkan untuk mengikuti badan hukum atau koperasi dan untuk mendaftar menjadi anggota koperasi diharuskan membayar Rp. 500.000,- dimana biaya tersebut dinilai sangat memberatkan driver online
– pemasangan stiker bisa membahayakan pengemudi online apabila menjemput di obyek vital
– pengemudi online tiap bulan dikenakan potongan Rp. 30.000
– permenhub sekarang ini ada beberapa pasal yang menguntungkan dan pasal yang merugikan, kami berharap adanya pembahasan kembali terkait permenhub ini supaya kamtibmas di jatim berjalan kondusif
– kami disini akibat pressure dari pemerintah yang akan melakukan penertiban terhadap driver online yang belum terdaftar dalam koperasi pada bulan Februari 2018

2. Tanggapan dari Bpk. MOH ISA ANSORI :

a). Kita saat ini bersama-sama dengan kominfo pusat berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi agar tidak lagi menerima pengemudi online
b). Tarif ideal untuk online adalah 3500 yang dihitung berdasarkan kondisi lapangan driver online supaya bisa beroperasional dan membeli mobil yang baru lagi
c). Saya saat ini bersama kominfo untuk merumuskan harga untuk driver online sesuai dengan hitungan dan tidak sesuka tarif dari perusahaan aplikasi
d). Masalah kuota sudah kami hitung supaya tidak menumpuk banyak kendaraan online yang baru agar penghasilan driver online bisa tercukupi dan tidak dibawah standar
e). Masalah kuota tiap tahun akan direvisi lagi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau perekonomian agar pemerintah tidak mematikan pekerjaan driver online
f). Masalah stiker, apabila menjemput keluarga di bandara nanti kedepan kamj akan berkoordinasi dan tembusi keamanan bandara
g). Apabila ingin beroperasi di bandara tersebut, dishub tidak pernah melarang silahkan berkomunikasi sendiri dengan pihak keamanan bandara seperti di bandara bali dan bandara soekarno hatta yang bisa bekerjasama dengan driver online
h). Dishub propinsi jatim kedepan akan mengundang pihak stasiun, terminal bungurasih, dan bandara untuk melakukan giat audensi untuk mencapai musyawarah mufakat
i). Kami membuka pintu lebar terhadap driver online yang ingin melakukan dialog dengan dishub propinsi jatim karena peran pemerintah tidak berpihak ke salah satu pihak namun berada ditengah untuk mengatur kepentingan bersama kedua belah pihak
j). Kami telah memberikan surat terhadap perusahaan aplikasi agar tidak lagi menerima driver online baru dan dalam waktu dekat kementrian pusat bersama stekholder lain akan memberikan kebijakan terkait masalah ini
k). Untuk jawa timur, saya akan menjamin tidak ada penertiban terhadap driver online namun hanya bersifat persuasif atau sosialisasi pada bulan Februari 2018
l). Terkait koperasi, untuk biaya resmi pengurusan kir adalah Rp. 464.000, – apabila ada biaya yang lebih dari itu merupakan kebijakan koperasi
m). Saat ini pendaftaran kir di koperasi masih sedikit dan saya menghimbau untuk rekan driver online segera mendaftar apabila ada kerumitan dan pengurusan berangsur lama di koperasi silahkan melaporkan kepada kami

3. Tanggapan dari Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya

a). kegiatan audensi sangat diapresiasi mabes polri karena penyampaian aspirasi ditempuh dengan audensi tanpa harus turun di jalan
b). situasi kamtibmas di surabaya yang kondusif ini merupakan peran serta dari masyarakat juga
c). setiap permasalahan akan ada solusinya oleh karena itu perlu dilakukan mediasi seperti ini berkali-kali

4. Tanggapan Bpk. TOTOK NUR HANDAYANTO :

a). semua aspirasi dari driver online kurang lebih sama menuntut kesejahteraan bagi driver online
b). kami sangat berterima kasih telah melakukan kegiatan audensi tanpa harus membawa massa aksi
c). driver online ini merupakaan salah satu pekerjaan yang dapat mengurangi angka pengangguran di jawa timur dan gubernur jatim sangat mengapresiasi serta memerintahkan disnaker propinsi jatim agar memperhatikan driver online

5. Tanggapan Bpk. DODONG :

a). kominfo memiliki fungsi sektoral terkait kebijakan IT dan kami disini akan mensupport dan berkoordinasi terhadap permasalahan permenhub 108 tahun 2017
b). kominfo akan pro aktif terhadap perusahaan aplikasi yang sampai saat ini masih menerima pendaftaran baru drivee online

F.Pkl 10.00 wib sekitar 70 orang massa aksi dari pendukung (FDOM ) menunggu hasil pertemuan dari 20 perwakilan sambil melakukan orasi melakukan penolakan Peraturan Menteri nomor 108 tahun 2017 dan Peraturan Gubernur nomor 188/375/KPTS/103/2017 tentang penindakan yg akan di berlakukan penilangan dan penyitaan /pengandangan yang akan di berlakukan pada tanggal 1 februari 2018

G.Pkl 12.30 wib ketua ( FENDOM ) memberikan penjelasan hasil pertemuan bahwa penindakan , penilangan , penghadangan yang akan di berlakukan pada tanggal 1 februari 2018 di tunda sambil melakukan sosialisasi permenhub 108.

H. Pukul 12.45 wib, giat audensi telah selesai dilaksanakan dan perwakilan FDOM dan massa aksi meninggalkan lokasi dengan tertib

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *