KETUA PENGADILAN NEGERI BALE INDAH BANDUNG MEMBACKINGI PURNAWAN SURYADI PT BANDUNG PAKAR

KETUA PENGADILAN DAN PANITERA PENGADILAN BALE INDAH PERMAINKAN HUKUM DEMI PT. BANDUNG PAKAR

Awak media pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 dikejutkan dengan adanya informasi pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 25 Juli 2018, nomor 22/Pdt.Eks/PUT/2018/PN.Bkb jo. nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Blb jo nomor 114/Pdt/2017/PT.Blb jo. nomor 2752 K/Pdt/2017 berupa – – – – 2 (Dua) bidang tanah masing-masing : :

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 436/Desa Mekarsaluyu, tertanggal 24 Oktober 1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan, Desa Mekarsaluyu, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 1998 Nomor 16215/1998 Luas 457 meter persegi.

2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 123/Desa Mekarsaluyu tertanggal 13 Agustus 1996, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan, Desa Mekarsaluyu Gambar Situasi Nomor 9115/1996 Luas 295 meter persegi.

Dengan pengawalan polisi berpakaian lengkap menggunakan beberapa kendaraan tampak menyertai Weddy Suryanegara adalah Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA didampingi Asep Sopian dan Budi Sofyan keduanya adalah karyawan Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA berkedudukan di Kabupaten Bandung, dan tampak pula pegawai PT. Bandung Pakar.

Terdengan suara Weddy Suryanegara membaca sesuatu dan terlihat juga ada penanda tanganan oleh ke-2 saksi dan diduga juga pegawai PT. Bandung Pakar dan/atau pegawai Kantor Desa atau Kecamatan.

Tidak satupun dari keluarga Dahlan Singarimbun yang membubuhkan tanda tangan, menerima berkas dan atau apapun dari Pengadilan Negeri Bale Banding tersebut, dan awak media tidak berhasil melakukan konformasi kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung atas peristiwa eksekusi tersebut.

Berdasarkan pengakuan dari Mastur Syari’if Ginting yang ada dilokasi mengatakan, orang orang pengadilan itu menyatakan mau lihat batas saja dan kami tidak ijinkan masuk ke lokasi rumah Pak Dahlan Singarimbun dan kami mengusirnya karena tidak jelas mau apa kesini, tidak memberikan surat-surat apa-pun berkenaan dengan kedatangannya.

Saya baru tahu itu merupakan kegiatan eksekusi putusan pengadilan setelah konsultasi dengan Advokat Ananta Rangkugo Singarimbun SH yang adalah kuasa hukum Dahlan Singarimbun setelah terlebih dahulu menjelaskan jalan kejadiannya.

Ananta Rangkugo yang dihubungi melalui telepon menyatakan sita eksekusi dalam amar putusan gugatan rekonvensi tidak ada penghukuman yang berakibat adanya kegiatan hari ini seharusnya katanya karena dalam amar putusan cukup jelas berkaitan dengan lahan merupakan putusan deklarator sebagaimana pada amar ke-2 berbunyi :

Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas bidang tanah :

– Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 436/Desa Mekarsaluyu tertanggal 24 Oktober 1998, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 1998 Nomor 16215/1998 seluas 457 meter persegi.

– Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 123/Desa Mekarsaluyu tertanggal 13 Agustus 1996, Gambar Situasi tanggal 29 Juli 1996 Nomor 9115/1996 seluas 295 meter persegi.

Makna dari kalimat “menyatakan” bukanlah kondemnatoir jelasnya melalui pesan singkat WhatsUp sehingga perbuatan Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi atas amar tersebut masih harus dipertanyakan ada apa sebenarnya.

Pada pelaksanaan aanmaning juga ada negosiasi dan belum ada titik buntu kecuali Pemohon Eksekusi yang tidak komit dan tidak konsisten dengan apa-apa yang telah menjadi kesepakatan pada aanmarning oleh karena itu dengan dikeluarkan penetapan eksekusi tanggal 25 Juli 2018, nomor 22/Pdt.Eks/PUT/2018/PN.Bkb maka kami akan melaporkannya kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Kalau tidak ada apa-apanya manalah Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan membuat keputusan yang melanggar ketentuan sehingga ini sudah kelewatan ujarnya. Sangat sederhana sebenarnya isi Penetapan karena mengutip dari apa-apa yang tersebut dalam Amar Putusan dan bagaimana bisa keliru memindahkan isinya dan membedakan antara menyatakan dengan menghukum ujarnya lagi.

Dengan adanya pengawalan dari Kepolisian yang tidak wajar dan kejadian sita eksekusi oleh Pengadilan hari ini maka keluarga Dahlan Singarimbun pasrah dan menyerahkan ini kepada Kuasa Hukumnya Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH dari ANDITA’S LAW FIRM Jakarta yang juga sebagai Ketua Umum Ormas PASKA MESIMA guna memberikan perlindungan hukum dan perlawanan hukum yang maksimal melawan Purnawan Suriadi Direktur Utama PT. Bandung Pakar.

Memang PT. Bandung Pakar banyak uangnya dan kuat koneksinya ke pada Penguasa tapi kami yakin Pak Tonin akan dapat mengatasinya karena ALLAH itu akan memberikan kekuatan kepadanya dan termasuk leluhur kami yang sangat terkenal dahulu kesaktiannya.
(Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *