Kivlan Zen Merangkak ke arena Politik paska Polisi mengabaikan penangguhan

Siaran pers :

  • Kivlan Zen merangkak ke arena Politik paska Polisi mengabaikan penangguhan.

 

Jakarta. Advokat Ir Tonin Tachta Singarimbun SH yang debutnya dalam pembelaan hukum Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjend Purn Kivlan Zen yang secara mati matian diluar pengadilan (non litigasi) telah melangkah ke Politikus Senayan.

 

 

Menurut.     Advokat Ir Tonin Tachta Singarimbun SH,    Penjelasan yang sederhana disampaikan kepada masyarakat secara sederhana “wong Kapolri aja digodok di DPR” makanya akan kami kembalikan ke Yang Terhormat Anggota DPR Ri guna mengapresiasi langkah politik Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu dan Jenderal Purn Wiranto berdasarkan surat permohonan perlindungan hukum dan memberikan jaminan penangguhan penahanan.

Sebanyak apapun upaya kami kalau belum ada suara DPR maka hanya berputar putar saja sementara Pak Kivlan sudah critis akibat fitnah Helmi Kurniawan alias Iwan, Tahjudin dan Irfan dalam BAP Projustisial yang jelas semua testimoni yang telah disebarkan oleh Polisi seperti panggang jauh dari api atau apinya dimana asapnya kemana pada pemeriksaan konfrontir Kivlan Zen , Helmi Kurniawan als Iwan dan Tahjudin yang terbatas mengenai sumber dan penggunaan dana $ Sing 15.000 + Rp.50 jt + Rp 10 jt + Rp. 50 jt pada 9 Februari 2019 s/d 14 Maret 2019. Iwan jelas melakukan penggelapan dana sekitar 100 juta untuk keperluan sendiri dan Tahjudin sekitar 40 juta karena tidak melakukan pemantauan, pengintaian dst., terhadap Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan sehingga rencana pembunuhan hanya isapan jempol. Jelas juga mengenai pembelian senjata tidak ada keterkaitannya dengan Kivlan Zen yang menyerahkan $ Sing 15.000 telah dipergunakan membeli 3 pucuk senjata FN Mayer Rp. 6,5 juta + Revolver Rp. 5 juta + Taurus Fabrica Rp. 50 juta + Rp. 25 juta uang ke Tahjudin untuk pengintaian dst., yang tidak pernah dilakukan.

 

Tonin. Menambahkan, telah tepat pernyataan Pak Menhan dan Pak Menkopolhukam penyelesaian secara hukum yang mana hukum penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan leluasa oleh Polisi berdasarkan gelar perkara besar atau internal semata.

Semoga saja surat sebanyak 15 (lima belas) telah disampaikan dari Jabatan Tertinggi di DPR sampai dengan Ketua Faraksi Partai-partai.

Intinya surat tersebut sebagai pintu masuk untuk RDPU yang mengundang Polisi sehingga mempercepat penyelesaian hukum dimaksud ujar Tim Pembela Hukum (TPH) Kivlan Zen Advokat Rakyat Semesta yang dikomandoi oleh Tonin Tachta Singarimbun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *