Klarifikasi dari legal manager PT sentul city Tbk

 

Klarifikasi dari legal manager PT sentul city Tbk

Bahwa undangan dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia kepada PT Sentul City, Tbk merupakan respon dari Surat PT Sentul City, Tbk mengenai Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia atas Surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) kepada PT Sentul City, Tbk perihal Klarifikasi Rekomendasi Penggunaan Sumber Daya Air Sebagai Materi di Sungai Cibimbin atas SIPPA yang telah dimiliki oleh PT Sentul City, Tbk sejak tahun 2012 yang di dalam suratnya mencantumkan syarat dan prosedur yang simpang siur.

Surat dari PT Sentul City, Tbk tersebut ditembuskan kepada beberapa instansi pemerintah termasuk Presiden Republik Indonesia. Sehingga tidak ada keanehan dan merupakan hal yang wajar jika kemudian Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia merespon dan mengundang PT Sentul City, Tbk untuk mengetahui secara langsung duduk permasalahan yang terjadi.

Besar kemungkinan Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia akan mengundang pihak BWSCC bahkan Komite Warga Sentul City (KWSC).

Perlu diketahui bahwa dalam merealisasikan tanggung jawab  terhadap seluruh penghuni atau warga di kawasan Sentul City atas pemenuhan kebutuhan air sehari-hari, PT Sentul City, Tbk ssbagai Badan Usaha yang bergerak di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah mengupayakan penyediaan air dari 2 (dua) sumber air yaitu dengan melaksanakan kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PT Sentul City, Tbk dan berdasarkan Izin Penyelenggaraan SPAM yang berasal dari SIPPA sungai Cibimbin, yang diupayakan untuk dibatalkan oleh Komite Warga Sentul City (KWSC) melalui PTUN Bandung dan dikabulkan namun Putusan Banding PTUN Jakarta Nomor : 11/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 13 Maret 2018 telah membatalkan Putusan PTUN Bandung tersebut.

Hal ini memperkuat Izin Penyelenggaraan SPAM atas nama PT Sentul City, Tbk yang diterbitkan oleh Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah sesuai dengan Permen PURP Nomor: 25/PRT/M/2016 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha yang mengatur bahwa Badan Usaha yang bergerak di bidang perumahan dan kawasan pemukiman berhak mendapatkan Izin Penyelenggaraan SPAM.

Sedangkan mengenai Kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PT Sentul City, Tbk telah terjadi sejak tahun 2005. Kerjasama tersebut dilatar belakangi oleh belum adanya kesanggupan pihak PDAM untuk mendistribusikan air secara langsung ke kawasan Sentul City. Selain itu, kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan dengan PT Sentul City, Tbk dilindungi oleh ketentuan Pasal 66 ayat (2) Permen 122/2015 tentang Sistem Pelayanan Air Minum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 membatalkan Undang-undang Nomor : 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan peraturan-peraturan Pemerintah yang ada terkait sumber daya air sehingga kembali pada Undang-undang Nomor : 11 tahun 1974 tentang Pengairan.

Perlu juga diketahui bahwa tarif air yang berlaku bagi seluruh penghuni dan pelanggan air di kawasan Sentul City adalah berdasarkan Keputusan Bupati Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pihak PT Sentul City, Tbk mengikuti Keputusan tersebut.
Manager Legal
Mitta R. Nashidik.SH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *