Konferensi Pers Status Hukum Partai HANURA

 

Bertempat di Gran Slipi Tower hari ini Partai Hanura kubu Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo mngadakan Konferensi pers Status Hukum  Partai Hanura .

Mendesak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera mencabut SK Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (Oso). Menurut kubu Daryatmo, partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO tidak sah.
Menkumham telah memuat di websitenya SK status hukum dari PTUN keputusan versi Pak Oso, di bekukan bahkan DPR RI pun telah mematuhinya sebab nantinya kubu Ambhara akan menuntut secara hukum .
H Adi Warman (tim advokasi ) menjelaskan , kubunya telah menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura. Hasilnya, Daryatmo terpilih sebagai ketua umum dan Sarifuddin Sudding sebagai sekjen Partai Hanura yang baru.

Susunan kepengurusan telah kami serahkan kepada Menkumham pada tanggal 19 Januari ,ujarnya.

Sementara Wakil ketua umum H Wisnu wardana, menambahkan , Oleh karenanya meminta Kemenkumham segera mencabut SK Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oso. Setelah mematuhi keputusan Kemenkumham di laksanakan oleh semua pihak terkait ujarnya

Dualisme pengurus partai terjadi pada Partai Hanura. Rapat pengurus harian Partai Hanura kubu Daryatmo menyatakan telah memecat ketua umum mereka Oesman Sapta Odang (Oso). Pemecatan diklaim mereka sudah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)

Nampaknya tidak menghiraukan gugatan yang dilayangkan kubu Ambhara ke Pengadilan .Perdamaian di tubuh Partai Hanura ternyata belum mampu memadamkan bara-bara .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *