Kopdarnas Aliansi Nasional Driver Online

KOPDARNAS .untuk merumuskan usulan dan tuntutan terkait masa depan dan perlindungan transportasi online kepada negara.

Jakarta.Profesi penggiat online di berbagai sektor baik perdagangan, keuangan hingga transportasi saat ini adalah keniscayaan sejarah sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa dengan murah, cepat dan aman dalam bertransaksi.

Khusus di sektor transportasi online kehadiran aplikasi jasa transportasi online secara langsung dapat menjawab kegagalan negara menciptakan lapangan pekerjaan melalui mekanisme perekrutan mitra pengemudi online yang mudah, cepat dan menguntungkan baik untuk pengemudi maupun masyarakat melalui tarif yang murah, kecepatan layanan, keamanan dan kenyamanan yang diberikan.

Sayangnya kehadiran negara melalui sejumlah aturan mulai dari Permenhub 32 tahun 2016, Permenhub 26 tahun 2017, Permenhub 108 tahun 2017 dinilai belum dapat mengakomodir seluruh aspek dari kegiatan transportasi dalam jaringan (online) dan merugikan bagi para pelakunya, terutama pemilik sekaligus pengemudi online yang menjadi mitra dari penyedia jasa layanan aplikasi transportasi online .

Faktor utama yang menjadi penyebab adalah seluruh ketentuan yang dibuat oleh negara belum mampu mengakomodir aspek kemandirian individu menjadi mitra langsung yang mandiri dari penyedia aplikasi yang selama ini adalah bagian terpenting dari kegiatan transportasi online. Sehingga berdampak pada kelangsungan profesi pengemudi online yang tidak mendapatkan perlindungan maupun kepastian hukum baik dari negara sebagai regulator ataupun perusahaan penyedia aplikasi.

Selain itu kejanggalan lainnya dalam PERMENHUB 108 justru mendorong hilangnya potensi pendapatan negara sektor Pajak sekitar Rp 3 Trilyun, meningkat nya pengangguran, lahirnya “Tengkulak” yang mengatur tata niaga manusia pekerja, karena gagal mendorong penyedia jasa aplikasi untuk mengurus izin transportasi.

Negara gagal untuk memaknai dengan bijak keberadaan transportasi online terlihat dengan adanya pembatasan Kuota, Wilayah kerja dan sebagainya.
Negara tidak seharusnya berpihak pada pemilik modal saja.

 

Negara seharusnya menjadi wasit yang adil dalam setiap aturan dan melindungi seluruh kepentingan termasuk hak hak para pengemudi online. Negara tidak sepantasnya menjadi alat stempel bagi para tengkulak dan rente .

1. Menolak Permenhub 108.

2. Meminta Perusahaan Aplikasi menjadi Operator Transportasi.

3. Menuntut Negara untuk hadir melindungi hak hak Driver Online.

4. Menuntut Negara untuk tidak melindungi kepentingan Pemilik Modal, Tengkulak dan Rente.

5. Meminta dengan hormat kepada seluruh Driver Online di seluruh Indonesia untuk menyatukan kekuatan dan berhimpun dalam Kopi Darat Nasional Driver Online (KOPDARNAS) untuk merumuskan usulan dan tuntutan terkait masa depan dan perlindungan transportasi online kepada negara.

Jakarta

*Aliansi Nasional Driver Online*
*ALIANDO*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *