KPI Adalah Rumah Besar Pelaut Indonesia, Bukan Sarang KKN Dan Milik Kelompok Tertentu

Rilis Pelaut Senior, 15 November 2018.

KPI Adalah Rumah Besar Pelaut Indonesia, Bukan Sarang KKN Dan Milik Kelompok Tertentu

Untuk memperjuangkan pembenahan organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan oleh UU Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta demi memenuhi tuntutan regenerasi sesuai amanat Reformasi, yang di gulirkan sejak awal Oktober 2015 oleh yang mengatasnamakan komunitas Pelaut Senior dan bermarkas di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur. Memang membutuhkan kesabaran, ketekunan dan konsistensi yang tinggi untuk sampai pada terkabulnya permohonan Pelaut Senior untuk pembenahan dan KLB KPI kepada pihak Pemerintah yang berwenang dan kompeten.

Komunitas Pelaut Senior ini adalah anggota KPI yang sudah berkontribusi terhadap kelangsungan hidup organisasi, namun sudah lama purna layar. Komunitas ini merasa terpanggil sebagai kewajiban dan tanggungjawab moralnya ditengah Pengurus Pusat (PP) KPI sejak Kongres VII KPI tahun 2009 sampai habis periode 2014 dan dilanjut dengan PP KPI periode 2014-2019 melalui Kongres VIII KPI tahun 2014 yang pada 29 Oktober 2015 dinyatakan oleh surat klarifikasi dari atasnama Ditjen AHU Kemenkumham, Dit Perdata, yang dengan tegas menyatakan jika organisasi KPI tidak terdaftar dalam data Biro Hukum Kemenkumham.

Permohonan klarifikasi dari komunitas Pelaut Senior kepada Kemenkumham berlatar belakang dari adanya kronologi Kongres VII KPI 2009 yang terjadi dead lock dan tidak ada pemilihan PP KPI baru untuk periode 2009-2019. Sehingga PP KPI sejak 2009 sampai Pelaut Senior merima surat resmi Kemenkumham yang menyatakan organisasi KPI tidak terdaftar alias tidak punya legal standing, sangat terkait erat dengan dugaan perjalanan PP KPI yang illegal sejak tahun 2009.

Berdasarkan itulah dan ditengah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahannya menggulirkan visi Poros Maritim Dunia, memohon agar organisasi KPI dibenahi dan mengharapkan Pemerintah memfasilitasi KLB KPI, bukanlah tidak berdasar. Sebab baik Dirjen Hubla Kemenhub maupun Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker adalah Pembina eks officio organisasi KPI, sudah ditetapkan sejak KPI didirikan pada 28 April 1976.

Permohonan dan harapan komunitas Pelaut Senior itu sudah melakukan beberapa kali dengan mengirimkan surat resminya kepada Menko Maritim, Menhub, Menaker, Dirjen Hubla, Dirjen Binapenta dan PKK, sampai kepada Presiden Jokowi sekalipun.

Kini sudah melewati tiga tahun perjuangan komunitas Pelaut Senior untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran yang hakikinya, menurut Juru Bicara Pelaut Senior Teddy Syamsuri dalam keterangannya kepada pers (15/11/2018), diakui selalu dihadapkan oleh dugaan kuatnya persekongkolan bermuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pihak oknum PP KPI dengan oknum pejabat pemerintahan yang berwenang dan berkompeten. Sehingga terkesan diantara oknum bertahan untuk tidak melepaskan ‘kenyamanannya’ selama ini, sebab uang organisasi KPI sejak 2001 bisa diperkirakan berjumlah mendekati Rp. 800 milyar.

“Uang hampir berjumlah trilyun rupiah itu diperoleh dari setoran kontribusi dari pihak perusahaan yang mempekerjakan pelaut Indonesia anggota KPI di kapal-kapal asing di luar negeri dan berdasarkan CBA (Collective Bargaining Agreement) antara KPI dan perusahaan yang disetujui oleh Dirkapel Ditjen Hubla Kemenhub. Artinya pihak oknum pejabat Ditjen Hubla tidaklah mungkin tidak mengetahui besaran uang setoran kontribusi perusahaan ke KPI”, ujar Teddy Syamsuri yang juga Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI.

Menurut Teddy Syamsuri yang juga Ketua Umum Lintasan ’66, “Dalam pasal kontribusi di CBA dengan jelas dinyatakan kegunaannya diperuntukkan untuk kegiatan sosial (kesehatan dan pendidikan) serta meningkatkan kesejahteraan pelaut dan keluarganya. Artinya tidak untuk diselewengkan oleh kepentingan lain, terlebih lagi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Bahkan dalam penyetoran uang kontribusi oleh perusahaan, ditentukan untuk dikirim ke rekening organisasi KPI. Bukan rekening pribadi-pribadi oknum PP KPI, yang jelas-jelas melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan UU Serikat Pekerja / Serikat Buruh mengenai kekayaan organisasi serikat pekerja / serikat buruh yang harus terpisahkan dari kekayaan pribadi oknum pengurusnya”.

Untuk itu Jubir Pelaut Senior akan tetap dan terus berjuang guna mendapatkan keadilan dan kebenaran yang hakikinya itu, sepanjang diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan YME. Komunitasnya, semoga tidak akan pernah kendor dan tetap semangat.

“Bagaimanapun organisasi KPI adalah Rumah Besar Pelaut Indonesia dan bukan menjadi sarangnya KKN, bukan obyek bancakan, bukan pula miliknya oknum PP KPI. Ini yang diharapkan pihak pemerintah yang terkait bisa menerima bentuk aspirasi pelaut Indonesia yang disuarakan oleh komunitas Pelaut Senior terkait organisasi KPI” imbuhnya.

Sesungguhnya begitu sulitnya saat para founding fathersnya itu mendirikan organisasi KPI, tidak semudah membalikkan tangan. Tapi ironisnya, oknum PP KPI sejak 2009 keluar marwah dari jasa-jasa pendiri organisasi KPI dan sesuka-sukanya oknum PP KPI yang diduga bersekongkol dengan oknum pejabat pemerintah yang terkait, yang merasa tidak berdosa atas tindakan atau perbuatan mereka, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sehingga nasib pelaut Indonesia secara keseluruhan sampai saat ini dibiarkan bak ‘itik kehilangan induknya’ dan belum pernah ada yang melindungi hanya karena organisasi KPI sebagai organisasi serikat pekerjanya pelaut Indonesia, terus-menerus dijadikan obyek basah, bancakan, atau sapi perah” pungkas Teddy Syamsuri yang didampingi oleh Hasoloan Siregar, Djoko Saliyono, Kusnadi dan Joyke Dotulong, sesama komunitas Pelaut Senior di markasnya.

* Atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

Salam dan hormat kami,-

@ Teddy Syamsuri, Jubir Pelaut Senior.

Kontak person 081212229578.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *