KPK Menaruh Asa Presiden Jokowi Untuk Mengeluarkan Perppu UU KPK

Pembina LPKAN wibisono,SH,MH

Jakarta, Undang Undang KPK baru yang telah disahkan DPR resmi berlaku per tanggal 17 oktober 2019, meski Presiden Joko Widodo disebut belum menanda tanganinya, “Saya berharap Presiden tidak ragu untuk menerbitkan perppu yang isinya menolak seluruh pasal yang telah disepakati dalam UU KPK baru,” kata Pembina LPKAN Wibisono,SH,MH menyatakan ke awak media di jakarta, jumat pagi (18/10/2019).

Lanjutnya, pasal-pasal di UU KPK tersebut berpotensi melemahkan KPK, pasal pasal yang melemahkan itu terdiri atas adanya dewan pengawas hingga kewenangan SP3 terhadap kasus yang ditangani KPK.

Sementara itu Indonesia Corruption Watch (ICW) tetap mendesak Jokowi agar menerbitkan Perppu UU KPK.

“Hal yang Penting untuk ditegaskan bahwa seluruh pasal yang disepakati oleh DPR bersama pemerintah dipastikan akan memperlemah KPK dan mengembalikan pemberantasan korupsi ke jalur lambat. contohnya, pembentukan Dewan Pengawas yang anggotanya dipilih Presiden dan memiliki wewenang memberikan izin penindakan perkara rawan intervensi eksekutif. Demikian pula penerbitan SP3 dalam jangka waktu 2 tahun apabila perkara tidak selesai akan berpotensi menghentikan perkara besar yang sedang ditangani oleh KPK,” kata Wibi.

Dia juga ragu akan penyataan sejumlah pihak yang menyebut ada pasal peralihan terkait pembentukan Dewan Pengawas. Menurutnya, penyataan itu hanya dalih tanpa dasar.

” Dalam hal ini cepat atau lambat Dewan Pengawas akan terbentuk. Jadi, pernyataan yang menyebutkan terkait dengan pasal peralihan itu hanya dalih tanpa dasar sama sekali,” imbuhnya.

Selain itu, menurutnya, permasalahan batas usia minimal pimpinan KPK hingga kini juga belum jelas. Sebab, dalam UU KPK yang baru, ditulis batas usia minimal pimpinan KPK 50 tahun, sedangkan salah satu pimpinan terpilih berusia di bawah 50 tahun, artinya satu pimpinan KPK bisa gagal dilantik.

Disisi lain menurut Kepala Staf kepresiden mengatakan “Tunggu aja, sabar sedikit kenapa sih,” ujar Moeldoko usai mengisi kuliah umum ‘Tantangan Ketahanan Nasional Masa Kini’ di Gedung IASTH Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo masih menaruh asa pada Jokowi. Agus berharap Jokowi mengeluarkan Perppu setelah dilantik menjadi presiden dalam periode kedua pada 20 Oktober mendatang.

Wibi meminta Jokowi menunjukkan sikap tegas. Dia berharap Jokowi menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi yang masuk dalam Nawacita.

“Saya ingin meminta Pak Jokowi menunjukan sikap yang tegas, apalagi Pak Jokowi sebentar lagi akan dilantik sebagai presiden di periode selanjutnya. Ini kan jadi evaluasi juga, karena Jokowi ber-statement ataupun menyampaikan upaya pemberantasan korupsi dalam Nawacita juga,” tandasnya.

Sebelumnya, BEM SI menggelar demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Barat. Massa mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.

“Khusus hari ini kita mendesak Pak Jokowi untuk segera mengeluarkan Perppu KPK dan mengembalikan pada Undang-Undang KPK sebelumnya,” kata koordinator lapangan aksi sekaligus Ketua BEM UNJ, Muhammad Abdul Basit (Abbas) saat aksi di depan patung kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (17/10/2019).(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *