Kriminalisasi atau Dzolim Terhadap Mayor Jend TNI (Purn) Kivlan Zen

Oleh :

Advokat. Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH.

 

 

Kriminalisasi atau dzolim terhadap Mayor Jend TNI (Purn) Kivlan Zen merupakan pil pahit yang harus dihadapinya pada akhir Rezim Presiden Joko Widodo tahap 1 sebagaimana sekarang masih terbaring di RSPAD Gatot Subroto setelah melalui operasi bedah mengangkat/ mengeluarkan serpihan granat nenas dari bagian belakang paha kirinya yang berlangsung dari jam 08.00 sampai jam 11 hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 lalu.

Dokter Robert adalalh dokter purnawirawan TNI AD eks Kopasus yang memimpin langsung pelaksanaan operasi telah mengeluarkan serpihan tersebut yang telah berkarat dan berada di dalam tubuh Kivlan Zen sejak Mei 1977 sewaktu Pangkat Kapten dalam pembebasan tawanan di Wamena dan oksodus masyarakat pendatang yang kalau diingat kembali peristiwa tersebut sama seperti yang terjadi sekarang di Wamena.

Ditemukannya foto di Lubang Buaya tanggal 2 Oktober 2018 dimana dalam foto tersebut ada Helmi Kurniaan als Iwan (berkaca mata hitam sebelah kanan Kivlan Zen) merupakan pembuktian dzolim dimulai dimana Penyidik Unit 1 Ditreskrimum Jatanras Polda Metro Jaya mengakui pernyataan Helmi Kurniaan als Iwan pertemuan adalah tanggal 1 Oktober 2018 dan tidak ada pertemuan tanggal 2 Oktober 2018.

Hasil BAP Projustisia Helmi Kurniawan als Iwan oleh Penyidik Unit 1 Ditreskrimum Jatanras Polda Metro Jaya tersebut selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI/ Kejari Jakarta Pusat telah menjadi dakwaan dalam perkara pidana nomor 960/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST., jelas dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan yaitu NO. REG. PERK: PDM – 622 /JKT.PST/08/2019 dengan TERDAKWA Kivlan Zen dan NO. REG. PERK: PDM – 623 /JKT.PST/08/2019 dengan TERDAKWA Drs. Habil Marati maka dalam ke-2 Dakwaan tersebut dinyatakan “Bermula pada tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Monumen Lubang Buaya Jakarta Timur” yang mana tanggal tersebut sangat menghianati hari Kesaktian Pancasila karena tidak pernah keadaan protokoler yang tidak memungkinkan adanya kegiatan lain selain kegiatan Perayaan sehingga Penyidik dan Penuntut Umum sebagai Abdi Negara telah tidak teliti dan hanya mempercayai ungkapan Helmi Kurniawan als Iwan dengan mengabaikan keterangan Kivlan Zen dalam keterangannya menyatakan tanggal 02 Oktober 2019 sebagaimana kegiatan tanggal 02 tersebut dihadiri oleh banyak orang.

Helmi Kurniawan als Iwan selalu tampak mendampingi Kivlan Zen sebagaimana foto berikut ini (Helmi Kurniawan sedang memegang kaca mata) yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2019.

Dengan berdasarkan bukti foto dan lainnya maka sepatutnya Penuntut Umum menarik Dakwaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan melakukan penghentian penuntutan agar dapat dihentikan kriminalisasi warganya oleh Negara berdasarkan kepentingan segelintir orang yang masih berkuasa diakhir Rezim Joko Widodo jilid 1.

Kivlan Zen melalui kuasa hukumnya telah menyiapkan perlawanan langsung jika perkara 960/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST tidak dihentikan dengan cara akan mempidanakan Penyidik atau setidak-tidaknya melaporkan ke pada Propam terhadap kriminalisasi tersebut yang dapat dibuktikan berdasarkan foto, tidak dimasukkanya BAP Drs. Habil Marati dalam berkas perkara nomor ; BP/455/VII/2019/Ditreskrimum sebagaimana disebutkan dalam resume bagian Fakta-Fakta , 1 Pemeriksaan v. Saksi XXII (dua puluh dua) DRS. HABIL MARATI dan tidak tersebut dalam Daftar Isi Berkas Perkara dan tidak ada berkas BAPnya, CCTV Restoran Sederhana dan CCTV Money Changer Dollar Time Premium Forexindo yang telah diambil dan diganti dengan yang baru oleh Penyidik dan rekayasa-rekayasa lainnya yang telah dikantongi TIM Pembela Hukum KZ yang terdiri dari Advokat Rakyat Semesta dan Binkum TNI dari Pangkat Mayor Jenderal sampai dengan Mayor sehingga untuk menjaga mamrtabat dan wibawa Negara di hadapan warga negaranya maka dihentikan perkara tersebut.

Semoga Kivlan Zen dalam beberapa hari ini sudah bisa berfikir jernih untuk langkah apa yang akan ditempuh mengingat sekarang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim 960/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST untuk dibantarkan di RSPAD Gatot Subroto sampai sehat sehingga untuk mencapai sehat bisa menghambat persidangan sehingga tidak ada kepastian hukum perkara tersebut.

TIM Pembela Hukum telah menyiapkan eksepsi untuk membuktikan DAKWAAN kabur dan kompetensi relatif jika perkara 960/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST terus dijalankan dan tidak dicabut sehingga akan berakibat tidak baik untuk hukum di Indonesia, dan untuk itu pihak Kivlan Zen masih membuka diri untuk memusyawarahkan penghentian perkaranya tersebut.

Tersangka Adnil SH dan Tersangka Aswaramy yang telah merapat dan meminta perlindungan hukum kepada TIM Pembela Hukum Kivlan Zen menjadi keyakinan kriminalisasi telah terjadi selama penyidikan dan mengenai itu kembali kepada Penuntut Umum mau ikut dalam gerbong kriminalisasi atau melepaskan dengan Penghentian Penuntutan / Deponering. Tersangka Adnil SH telah mengajukan praperadilan penetapan tersangka, penangkapan dan penyitaan nomor 14/Pid.Pra/2019/PN.JKT.PST tanggal 8 Oktober 2019 dengan TERMOHON adalah Presiden RI c/q Jaksa Agung c/q Kepala Kejaksaan Tinggi DKI c/q Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat c/q Jaksa Penuntut Umum karena Adnil SH baru menyadari tidak pernah menerima SPDP, tidak ada 2 alat bukti karena sebenarnya dia tidak pernah melakukan perbuatan membeli senjata untuk keperluan Kivlan Zen yang dia yakini ini kriminalisai karena berkali-kali untuk mengakui dan menyebut membeli senjata untuk atau atas perintah Kivlan Zen.

TPH Kivlan Zen telah mengupayakan loby dan pendekatan kepada siapa saja yang dipandang dapat menyadarkan kriminalisasi harus dibuang dari Bumi Pertiwi ini dan ternyata belum membuahkan hasil sehingga Kivlan Zen harus berjuang sendiri melepaskan dirinya.

Dibuat tanggal 10-10-2019 untuk diberitakan sesuai dengan keperluannya, Oleh :

Adv. Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH.,
Henri Badiri Siahaan SH,
Ananta Rangkugo SH.,
Julianta Sembiring SH,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *