KRIMINALISASI DAN PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP WARGA PENDATANG

KRIMINALISASI DAN PELANGGARAN HAM BERAT ALA POLDA JABAR DAN KEJATI JABAR TERHADAP WARGA PENDATANG.

Konstitusi UUD 1945 yang secara pasti dan jelas memberikan perlindung kepada Rakyat Indonesia yang tidak memandang penduduk asli Jawa Barat dan atau pendatang dari Sumatera Utara khusus Masyarakat Karo yang telah di atur dengan Undang-undang sehingga jika terjadi perbuatan yang melanggar konstitusi dalam hal Hak Asasi dan Persamaan di Hadapan Hukum dalam Negara Hukum Republik Indonesia maka sudah sepatutnya Penyelenggara Negara berupa Kejaksaan TInggi Jawab Barat dan Polda Jawa Barat untuk di uji kembali para pejabatnya terhadap pemahaman tentang konstitusi tersebut.

Adalah Penduduk Kabupaten Bandung di Kecamatan Cimenyan Desa Mekarsaluyu Kampung Cikutra RT 03 RW 07 Dahlan Singarimbun yang harus meringkuk di dalam tahanan Polda Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung untuk jangka waktu selama 20 (dua) puluh hari dimulai tanggal 26 Juli 2018 karena disangkakan melanggar pasal 335 KUHPidana.

Penahanan tersebut dalam rangka proses penyidikan setelah diperiksa atau memberikan keterangan BAP dan secara subjektif yaitu dengan kewenangan dan alasan yang tidak berdasar kepada keadaan sebenarnya maka Direktur Reskrimum dengan melanggar hukum KUHAPidana melakukan penahanan atau istilah ini lebih enak didengar masyarakat kecil adalah kriminalisasi dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/135/VII/2018/Dit Reskrim Um. Memang benar Penyidik memiliki kewenangan melakukan penahanan tetapi ada KUHAPIdana yang mengaturnya dan warga sudah pintar sekarang ujar Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH tentang pasal pidana apa yang dapat ditahan dan yang tidak dapat ditahan selama penyidikan karena KUHAPidana telah bisa dibeli di toko buku atau di search di google sehingga tidak menjadi rahasia lagi mengenai pasal 335 tidak ada kewenangan penahanan jika dihubungkan dengan pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAPidana.

Dengan jelas kok mulai dari Laporan Polisi, SPDP, BAP dan surat panggilan hanya disebutkan pasal 335 KUHAPidana sehingga penahanan tersebut telah melanggar Hak Asasi Dahlan Singarimun oleh karena itu Polda Jabar sudah secara patut untuk dilaporkan ke atasannya yaitu Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri termasuk juga ke Bapak Presiden ujar Penasehat Hukum Dahlan Singarimbun tersebut. Kami sudah mengingatkan Direkrur, Kasubdit, Penyidik Reskrimum yang menangani perkara pidana pasal 335 tersebut juga termasuk kepada Kapolda untuk adil dan ternyata semua itu tidak digubris oleh karena itu biar masyarakat sajalah yang menilai tentang perbuatan pelanggaran Hak Asasi itu. Saya duga ini ada order kalau tidak mana mungkin Penyidik mau melakukan pemerkosaan hukum pasal 335 tersebut guna menahan.

Tonin melakukan perlawanan terhadap perbuatan Polda Jabar tersebut dengan mengajukan praperadilan nomor 21/Pid.Pra/2018/PN.Bdg tentang tidak sahnya penetapan tersangka dan mengajukan praperadilan lainnya tentang tidak sahnya penahanan yang diregister pada pengadilan negeri Bandung nomor 22/Pid.Pra/2018/PN.Bdg. dan terhadap praperadilan tersebut ternyata Polda Jabar lebih memilih melimpahkan perkara pidana tersebut tanggal 7 Agustus 2018 ke Kejaksaan tinggi dengan pidana pasal 335 dari pada menghadapi praperadilan yang telah dibuka pada persidangan pertama Hari Selasa tanggal 6 Agustus 2018 lalu dan tidak menghadirinya.

Hanya selama 9 (Sembilan) hari Dahlan Singarimbun di tahan oleh Penyidik Polda Jabar selanjutnya dilakukan tahap 2 ke Kejaksaan Tinggi Jabar yang langsung diserahkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung di Baleendah.

Hukum yang dilanggar oleh Polda Jabar setelah dihubungkan dengan KUHAPidana dalam hal Pasal 21 ayat 4, berbunyi :
Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 nomor 471, pasal 1, pasal 4 Undang – Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang – Undang nomor 8 Drt. Tahun 1955. Lembaran Negara Tahun 1955 nomor 8), pasal 36 ayat 7, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang – Undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Jaksa Penuntut Umum selanjutnya melakukan penahanan lanjutan terhadap penahanan yang telah berlangsung selama 9 (Sembilan) hari oleh Penyidik Polda Jabar tersebut, dengan melakukan perubahan nomor pasal pidana menjadi pasal 335 ayat 1 KUHPidana sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 410/O2.29/Epp.2/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 untuk selama 20 hari. Pengacara Dahlan Singarimbun sudah mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan penahanan lanjutan tingkat penuntutan jika mematuhi KUHAPidana sebagaimana dalam suratnya tersebut, dan ternyata Jaksa Penuntut Umum melanjutkan penahan dengan penyebutan pidana Dahlan Singarimbun adalah pasal 335 ayat 1 yang termyat pada Surat Perintah Penahan.

Tonin sangat tidak percaya keadaan ini bisa terjadi, jika yang dilakukna penahanan lanjutan artinya melanjutkan penahanan oleh Penyidik sementara penyidik dalam penyebutan pasal 335 KUHAPidana maka dimana perubahan pasal tersebut itu terjadi jika pada BAP Penyidik tanggal 26 Juli 2018 disebutkan pasal 335 KUHPidana dan apakah setelah penahanan dan BAP Tersangka Penyidik dan Penuntut Umum secara sistemik melakukan perubahan atau penambahan pasal tersebut.

Ujar Tonin, kota Bandung ini masih dekat dengan Kota Jakarta dan bagaimana keadaan ini bisa terjadi dan sebagai Pengacara sangat heran di zaman now masih dapat terjadi.

Dan terhadap penahan lanjutan pada tahap 2 tersebut maka Tonin mengajukan gugatan praperadilan tanggal 9 Agustus 2018 di Pengadilan Bale Bandung yang telah diregister nomor 8/Pid.Pra/2018/PN.Blb dengan objek praperadilan adalah Tidak Sah Penetapan Tersangka dan nomor 9/Pid.Pra/2018/PN.Blb dengan objek praperadilan adalah Tidak Sah Penahanan yang akan disidangkan keduanya pada tanggal 20 Agustus 2018.

Jaksa Penuntut Umum ternyata telah melimpahkan perkada pidana tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018 ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan register perkara nomor 661/Pid.B/2018/PN.Blb yang akan dilakukan penyidangan pertama tanggal 21 Agustus 2018. Dan penahanan hanya berlangsung selama 6 (enam) hari sehingga penahanan lanjutan sekarang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung atau kewenangan Majelis Hakim yang menangnai perkara pidana 661/Pid.B/2018/PN.Blb.

Berdasarkan penelusuran mengenai Majelis Hakim yang menangani perkara pidana tersebut maka Hakim Tohari Tapsirin akan mengadili Dahlan Singarimbun untuk ke-empat perkara Dahlan Singarimbun di Pengadilan Negeri Bale Bandung sehingga menurut Birong anak Dahlan Singarimbun kenapa ya Bapak saya harus diadili oleh Hakim tersebut selalu sementara ada Hakim-hakim lainnya , sehingga ada dugaan ini semuanya setingan untuk kepentingan yang melaporkan Bapak saya ujarnya.

Dan ternyata perkara praperadilan di PN Bandung dan PN Bale Bandung masih berjalan terus ujar Tonin biar saja sampai dengan putusan walaupun nanti amarnya gugur tetapi yang akan terbukti nanti tidak sahnya penetapan tersangka demikian tidak sahnya penahanan karena tidak ada ketentuannya dalam KUHAPIdana pasal 21 angka 4 huruf b mengenai pasal 335 tersebut.

ADVOKAT TONIN TAHTA SINGARIMBUN,SH

.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *