LAKP Desak KPK Jangan Ragu Tangkap Anggota DPR Yang Terlibat Korupsi Bakamla

 

Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) KPK Jangan Ragu Tangkap Anggota DPR Yang Terlibat Korupsi Bakamla

 

Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) mendesak KPK agar segera menangkap dan menetapkan sebagai tersangka anggota DPR RI yang sudah disebut-sebut namanya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi Bakamla seperti Fayakun Andriadi, Eva Kusuma Sundari, Bertus Merlas, Doni Imam Priyambodo dkk.

KPK harus menyidik dan menggali keterangan pelaku suap aktif seperti Fahmi Darmawansyah untuk membongkar keterlibatan Fayakun dan para anggota DPR lainnya ini.

Keterlibatan Fayakun cs ini harus di ungkap tuntas karena tanpa persetujuan anggota DPR di komisi I tak mungkin Bakamla dapat mengeksekusi program pengadaan satelit ini.

Kong kalikong eksekutif dan legislatif serta pengusaha ini harus di bongkar dan di usut dengan terang benderang.

LAKP juga mendesak KPK, agar segera melakukan penyelidikan terkait percakapan Fayakun Adriadi dengan managing Director PT Rohde & Schwarz Erwin.s Arif selaku Perusahaan representative office produsen monitoring satelitte.

Dari percakapan inilah akan di ketahui dimana posisi Fayakun dalam lingkaran korupsi berjamaah proyek satelit Bakamla ini.

KPK agar jangan ragu-ragu untuk menetapkan tersangka bagi para politisi dan legislator yang saat ini menjadi partai penguasa dan partai pendukung pemerintahan.

Semua warga negara berkedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sehingga keterlibatan Fayakun dan kawan-kawannya harus segera di tetapkan sebagai tersangka.

Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK telah menetapkan Fahmi Darmawansyah sebagai terdakwa dan kini Pengadilan Tipikor telah memutuskan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Fahmi menyebutkan, aliran dana korupsi Satelite Monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016 telah telah dibagikan kepada sejumlah Anggota DPR RI Komisi I termasuk dari FPG, Fayakun Andriadi yang saat ini juga menempati Kursi Ketua DPD Golkar DKI Jakarta.

Dalam Di BAP Fahmi yang terungkap di persidangan telah disebutkan 6 persen dari nilai proyek sebesar Rp 400 miliar atau Rp 24 miliar dibagikan ke sejumlah anggota DPR melalui politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ali Fahmi alias Fahmi Al Habsy sebagai pelicin guna memperlancar proyek.

Fahmi Al Habsy melalui pengurus Balitbang PDI-P Eva Sundari, anggota Komisi X dari Fraksi PKB Bertus Merlas, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakun Andriadi, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Uang juga mengalir ke anggota Komisi XI dari Fraksi NasDem Doni Imam Priyambodo.

Untuk itu LAKP akan melakukan aksi masa ke KPK dalam rangka mendesak agar semua aktor yang terlibat dalam korupsi Bakamla di usut tuntas.

Demikian atas dukungan kawan-kawsn media kami ucakan terima kasih

Jakarta, 03 Juni 2017

Adnan Rasyid

Direktur LAKP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *