LPKAN Adakan Acara Halal Bihalal dan Rapimnas Kedua, dihadiri Para Purnawirawan Jendral

 

Jakarta,Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) hari ini 25/6/2019,bertempat di Restoran Bumbu Desa,Cikini Raya,jakarta pusat, telah mengadakan acara Halal bihalal dan sekaligus menyelenggarakan Rapimnas ke Dua ditahun 2019, adapun agenda rapimnas merubah kepengurusan DPP dengan menetapkan Sekjen Baru dan Bendum baru, ujar Ketum LPKAN R.Muhammad Ali Zaini menyatakan ke media di Jakarta.

 

 

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Penasehat Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdiyanto,SH,Ketua Dewan Pakar Letjen TNI (Purn) Prof Syarifudin Tippe,dan anggota Dewan Penasehat letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat serta Pembina Wibisono,SH,MH,acara dihadiri oleh pengurus DPP dan beberapa DPD dari Jatim,Bali,DIY Jogya dan DKI Jakarta.

Dalam acara ini juga telah diserahkan SK kepengurusan LKHAI (Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia) sebagai organisasi sayap LKPAN dalam hal advokasi untuk membantu Advokasi hukum di masyarakat dan akan membantu bagi yang membutuhkan pendampingan dalam kasus hukum,ujar Pembina Wibisono.

 

Dalam Sambutannya Tedjo Edhi menyatakan Bahwa LPKAN kedepan harus menjadi organisasi yang Independent,profesional dan terpercaya yang terus mengawasi kinerja aparatur negara, ” LPKAN harus menjadi lembaga yang disegani,Mulailah dari diri sendiri untuk berbenah dan baru kita koreksi orang lain”,kata mantan Menko polhukam ini.

 

Sementara Ketua Dewan Pakar Syarifudin tippe menceritakan pengalaman saat membuat buku “Bangsa Indonesia Terjebak Perang Modern” bersama Wibisono di tahun 2004, ada cerita menarik untuk dijadikan bahan kajian tentang Proxy perang modern yang sekarang terjadi di bangsa ini, yaitu perang tanpa alutsista “perang proxy” dan kewaspadaan untuk untuk generasi penerus agar berhati hati dalam menghadapi situasi bangsa ini, papar Jendral yang mempunyai gelar profesor dibidang Pertahanan.

 

 

LPKAN kedepan akan terus berkiprah dan segera membentuk DPD dan DPC didaerah,saat ini sudah ada 8 mandat untuk pembentukan DPD-DPC baru,yaitu Jabodetabek,beberapa DPC di jatim dan Jateng, kedepan LPKAN juga akan Melakukan MOU dengan lembaga Tinggi negara seperti KPK,Mabes Polri,Jaksa Agung,BNN, MenkoPolhukam dan Menkumham serta kementrian Dalam Negeri,sebagai lembaga pengawas dan mitra pemerintah dalam hal mewujudkan “Clean Goverment” dan “Good Goverment”,pungkas Wibisono.(red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *