LPKAN Jawa Timur Soroti Sistem Zonasi Sekolah yang Merugikan Siswa Sekolah

 

Ketua DPD LPKAN Jawa Timur Saiful Arief

 

Surabaya,Carut marutnya penerapan sistem PPDB didasari oleh adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018, kali ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan membuat terobosan baru dengan menerapkan sistem “zonasi” sebagai acuan untuk mendaftar sekolah baik untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Menurut Ketua DPD LPKAN Jawa Timur (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Saiful Arief, menilai agar penerapan sistem zonasi harus di sesuaikan dengan kemampuan daerah.

“ Memang hal tersebut merupakan terobosan yang sangat bagus jika diilihat dari prespektif pemerataan pembangunan dan pemerataan pendidikan,
Namun tidak bisa serta merta di terapkan tanpa adanya persiapan yang matang, contohnya saja Jawa Timur yang menjadikan Surabaya sebagai tolak ukur, hal tersebut sangat fatal karena minimnya jumlah sekolah per kecamatan”, Ujar Syaiful Arief pada media 03/07/2019.

Kami menyesalkan sikap Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pengaturan tersebut merubah sistem PPDB dimana Zonasi menjadi 80%, Jalur prestasi 15%, dan Perpindahan Tugas Orang tua menjadi 5%,paparnya.

Dengan adanya sistem zonasi yang setengah hati ini memiliki dampak buruk dari berupa adanya jual beli bangku yang menggunakan quota dari jalur mitra warga sehingga kesempatan anak untuk mengenyam pendidikan semakin berkurang.

Sementara itu ditempat terpisah ketua I DPD LPKAN Rullys Dianto mengatakan “Dengan adanya Permendikbud 51 tahun 2018 seharusnya membawa angin segar bagi masyarakat karena tidak perlu khawatir dengan nasib pendidikan anak-anaknya karena telah diatur dengan sistem zonasi yang diatur dengan kawasan-kawasan. Namun penerapan zonasi tanpa adanya jumlah sekolah yang memadahi menjadi boomerang bagi Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemprov Jawa Timur yang mengatur mengenai sistem PPDB”.

Bahwa dengan selisih jarak yang cuma ratusan meter bahkan puluhan meter dengan nilai yang lumayan, tidak bisa bersaing, dan kalah dengan yang rumahnya dempet dengan sekolahan. Dengan adanya perubahan tersebut membuat daya saing antar dan semangat belajar pelajar menurun, dan bahkan memiliki dampak psikologis bagi mereka yang telah berjuang keras namun harus gugur akibat sistem yang setengah hati.

DPP LPKAN Indonesia memberikan rekomendasi untuk melakukan evaluasi bersama mengenai Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No.51 Tahun 2018, melakukan sosialisai kepada masyarakat secara menyeluruh, melakukan pendataan kembali menganai jumlah kecamatan dengan kebutuhan jumlah sekolah yang ada, untuk melakukan persiapan dan pemerataan pembangunan sekolah-sekolah.
Evaluasi ini nantinya menjadi tolak ukur bagi Pemprov dan pemda kota/kabupaten dalam menjalankan dan menerapkan peraturan per-undang-undangan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat,pungkasnya.
[5/7 07.17]

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *