LPKAN : Polemik Pengelolaan BP Batam Sarat Muatan – Kepentingan Politik serta Tabrak Undang Undang

 

Wibisono bersama Ketua Umum LPKAN Ali Zaini beserta Jajaran LPKAN Indonesia.

 

Jakarta,Polemik tentang Pengelolaan BP Batam masih menyisakan banyak masalah hukum yang belum selesai,pemerintah pusat telah memutuskan bahwa kebijakan ex – officio Kepala BP Batam harus dirangkap oleh Walikota batam banyak menabrak aturan- Undang undang yang berlaku sejak pemerintahan Orde Baru (masih Otorita Batam),harusnya persoalan hukum- aturan ini di bahas dulu agar tidak melanggar UU dan konstitusi yang ada,kata Wibisono pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) dijakarta,minggu, 27 januari 2019.

Dalam acara pidato walikota Batam di acara Ramah tamah dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh di Batam. Rudi mengatakan, perjuangan untuk hal ini masih belum selesai. Dia meminta seluruh warga Batam untuk terus menjaga kekompakan.

“Perjuangan belum selesai dan kita butuh kekompakan bersama,” ujarnya di hadapan ratusan tamu yang hadir di Ballroom Hotel BWP Panbil, Jumat (25/01/2019) malam.

 

Pidato walikota Batam Rudy di acara ramah tamah bersama Ketum Partai Nasdem Surya paloh.

 

Kepada Surya Paloh, Rudi juga meminta agar turut membantu perjuangan warga Batam dalam mendapatkan hak atas tanah mereka dan terbebas dari UWTO. “Beliau memperjuangkan seluruh hak-hak bapak/ibu sekalian,” jelasnya.

“Tetapi jangan juga ada tulisan UWTO di dalamnya (sertifikat),” ini harus di hapus, lanjutnya.

 

Berdasarkan pidato di atas,sudah sangat jelas bahwa persoalan Batam ini sarat muatan politik dan kepentingan kelompok tertentu, Bebas UWTO adalah janji walikota Rudy dan partainya untuk menarik suara warga masyarakat,makanya itu dia menargetkan bahwa merubah kebijakan ex officio harus sebelum pemilihan legislatif 17 april 2019 nanti,kata wibi.

Menurutnya Uwto, itu adalah uang wajib tahunan (otorita). Status semua lahan di Batam adalah tanah negara (telah dibebaskan oleh otorita Batam dulu) yang HPL nya diserahkan ke Otorita Batam dilanjutkan ke BP Batam, jadi tidak ada hak milik di Batam. Ini semua ada dasar hukumnya.

Jadi status penggunaan lahan di Batam adalah sewa. Pengguna membayar sewa tersebut (uwto) kepada BP Batam pertama 30 tahun, lalu setelah itu 20 tahun, terakhir 30 tahun. Uang wajib tahunan (Uwt) murah untuk tanah komersil (bisnis di cbd) yang paling mahal sekitar Rp 180 ribu/m2/30 tahun. Jadi 6 ribu/m2/tahun.

Uwt untuk BP adalah PNBP, digunakan untuk membiayai operasional BP Batam dan membangun infrastruktur. Dengan demikian BP Batam bisa mandiri tidak tergantung Pemerintah Pusat.
Jadi apa aturan hukum ini walikota paham?,karena saat itu janji kampanye dan sekarang akan menepati janjinya untuk menggratiskan UWTO untuk rumah pemukiman warga masyarakat.

Alasannya karena pemkot juga menarik PBB,jadi masyarakat merasa tidak diperlakukan dengan adil, kok mereka bayar dobel UWTO dan PBB, mereka tidak tahu karena bukan hak milik.
Sedangkan Kalau mau gratiskan bukan BP Batam yang bisa memutuskan tetapi Menteri Keuangan dan Dewan Kawasan, tarif uwto basis nya PMK (peraturan Menteri Keuangan),ujar Wibi yang juga praktisi hukum dan pengusaha ini.

Adapun aturan aturan yang dilanggar adalah sebagai berikut :

1.Landasan Filosofis pengelolaan oleh Otorita – BP Batam;

– UUPA PA No.3 tahun 1960,pasal 2 ayat 3.
– PP no.6 tahun 2011 pasal 1 ayat 3.
-Keppres no.41 tahun 1973,pasal 6 ayat 2a.
– PP no.46 tahun 2007,pasal 4 ayat 1.
– PP no.5 tahun 2011,pasal 2a,ayat 2 dan 3.

2.Landasan Historis pengembangan BP-Otorita Batam:

– Keppres No.41 tahun 1973 pasal 4 ayat 1.
– PP No.5 tahun 2011,pasal 4 ayat 1.

3.Landasan Yuridiris Uang Wajib Tahunan (UWT) Otorita-BP batam.
– Keppres No.41 tahun 1973,pasal 6 ayat 2b.
– PP No.40 tahun 1996,pasal 59 ayat 2.
– PP No.46 tahun 2007,pasak 4 ayat 1.
– PP No.6 tahun 2011 pasal 9 ayat 2.
– PMK No.148 tahun 2016 jo.PMK No.87 tahun 2018 pasal 2a,pasal 3a.

Berdasarkan Aturan aturan diatas,banyak sekali aturan yang di tabrak,belum lagi aturan aturan Dasar Hukum Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Pulau Batam sebagai berikut :

1.PP No.26 tahun 2008 jo.PP No.13 tahun 2017 tentang Rencans Tata ruang wilayah Nasional.
2.Pepres No.87 tahun 2011 Tentang Rencana Tata ruang Kawasan Batam,Bintan dan Karimun.
3.SK Menhut No.173/KPTS-II/1996 Tentang Penunjukan kawasan hutan di wilyah propinsi tingkat 1 Riau.
4.SK menhut No.47 /KPTS-II tahun 1987 Tentang penunjukan Area hutan diwilayah kotamadya Batam propinsi daerah tingkat 1 Riau.
5.SK menhut No.463/menhunt 2013 Tentang Perubahan Peruntukan kawasan hutan di kepulauan Riau (Kepri).
6.SK Menhut No.76/menLHK-II/2015 Tentang Perubahan Peruntukan kawasan menjadi bukan kawasan hutan,perubahan fungsi kawasan hutan dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan dari propinsi Kepri
7.SK Menhut No.272/menLHK /setjen/PLA.0/2018 Tentang Perubahan peruntukan kawasan hutan lindung menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dari kawasan taman buru pulau rempang menjadi kawasan hutan produksi yang dapat konversi dikepulauan Riau.

Dengan demikian harusnya pemerintah pusat yang disokong oleh Gubernur- Walikota Batam dalam merubah tata laksana/regulasi Per undang undangan di Pulau Batam seharusnya mengkaji lebih dalam dari segala aspek,jangan hanya untuk kepentingan politik saja,tapi harus mengkaji dari aspek aspek yang lain,agar tidak timbul gejolak,terutama untuk melindungi iklim investasi dan hak hak rakyat dan pengusaha yang telah sekian lama membangun di Batam,pungkas wibisono.
[27/1 10.39].

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *