LPKAN : Presiden Jokowi Grasa Grusu terkait Pembubaran BP Batam.

Ketua Dewan Penasehat LPKAN Laksamana TNI (purn) Tedjo Edhi dan Wibisono.

JAKARTA,26 Januari 2019 Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) dan Pengamat Infrastruktur Indonesia Wibisono,SH,MH mengatakan bahwa Presiden telah Grasa grusu (terlalu cepat tanpa berpikir panjang),dalam memutuskan Pembubaran BP Batam dan terakhir di ralat dengan peleburan BP Batam dengan kebijakan ex-Officio Kepala BP dirangkap walikota Batam.

Masalah dualisme pengelolaan Batam antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, dan BP Batam, terus dibahas oleh DPR dan pemerintah. Pembahasan tersebut agar investasi di Batam tidak terganggu,kata Wibisono.

Saya sebagai anak bangsa sangat prihatin atas bergejolaknya Masalah Pulau Batam ini,yang dulu pada saat jaman Presiden Soeharto sangat di bangga banggakan untuk menyaingi negara tetangga Singapura,sehingga dibentuk badan khusus mengelola Batam yaitu badan otorita batam (sekarang BP Batam) dan Kawasan perdagangan bebas atau FTZ (Fee Trade Zone) agar percepatan pembangunannya bisa melesat,ujar wibi menambahkan.

Tapi saat ini terjadi polemik karena kepentingan politik sehingga timbul keputusan di bubarkannya BP Batam dan terakhir dileburnya BP Batam dengan Pemkot Batam dengan alasan ada dualisme kepemimpinan,Komisi II DPR dan pemerintah, yang diwakili oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil, dan Sekretariat Negara (Sekneg) sepakat menuntaskan masalah pengelolaan Batam dengan menghadirkan Dewan Kawasan yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Hal itu agar masalah pertanahan, perizinan, tata ruang, Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Batam (KPBPB), properti dan kewenangan lainnya bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga, Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun Kawasan Perdagangan Bebas atau FTZ (Free Trade Zone) tidak mengganggu investasi.

Itulah hasil dalam Rapat Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron, dan Mardani Ali Sera, dan dihadiri anggota fraksi DPR RI.“Jadi, kami sepakat dengan usulan Mendagri untuk menghadirkan Dewan Kawasan dalam menyelesaikan masalah pengelolaan Batam ini,” tegas Herman di Kompleks Parlemen, jakarta (kamis 24/1/2019).

 

*BP BATAM diusulkan oleh PDIP jadi Propinsi*

 

Dalam rapat DPR,Fraksi PDIP mengusulkan BP Batam menjadi Propinsi baru ,menurut fraksi PDIP Dwi Ria Latifa, aspirasi untuk membentuk Provinsi Batam ini akibat ketidakjelasan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Batam. Jika kebijakan Ex-Officio tetap dilanjutkan dan dipaksakan, bisa jadi tuntutan untuk membentuk Provinsi Batam makin menguat.

“Sudah mulai ada aspirasi yang semakin menguat dari warga batam, kita perlu segera membentuk provinsi akibat ketidakjelasan pengelolaan Batam, Bagaimana kalau membentuk Provinsi Batam,” kata Dwi Ria Latifa Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan (BPN) Sofyan Djalil dan Deputi Perekonomian Sekretaris Kabinet Satya Bakti membahas secara khusus Ex-Officio Kepala BP Batam di Gedung DPR/MPR, Kamis (25/1/2019).

Menurut Dwi Ria, apakah pemerintah terutama Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan (DK) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam memperhitungkan dampak dari kebijakan Ex-Officio Kepala BP yang dirangkap Walikota Batam ini.

“Batam, apa ini yang kita mau, hanya karena bisnis tertentu, golongan tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi mengambil kekuasaan. Jangan berikan jabatan Kepala BP Batam kepada orang partai, Batam jadi gaduh dan investasi bergolak,” kata Dwi Ria Latifa.

“Jangan sampai kebijakan ini karena kepentingan bisnis tertentu atau kepentingan seorang karena ingin mengambil kekuasaan secara utuh dengan melanggar undang-undang,” katanya lagi.

Ia pun membuktikan ucapannya, jika investasi Batam memang benar-benar bergolak. Dwi Ria lantas menceritakan, bahwa suaminya Helmy Fauzy membawa investor dari Mesir untuk menanamkan investasinya di Batam.

Namun, sepekan setelah kebijakan Ex-Offcio Kepala Batam, investor Mesir tersebut, akhirnya membatalkan investasinya di Batam karena dianggap investasi di Batam tidak aman, padahal sudah dicapai kesepakatan,ujar politisi dari PDIP ini.

Kedepan pasti masih akan timbul perdebatan yang rumit,yang akhirnya menghasilkan kegaduhan politik baru ditingkat elit, apalagi ini ditahun politik, berarti masalah pembubaran-Peleburan BP Batam oleh Presiden Jokowi tidak akan tuntas dalam waktu cepat,ini sangat merugikan Investor dan pengusaha lokal disana,karena ketidakpastian hukum dan investasi,pungkas Wibisono.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *