LPKAN Sesalkan OTT KPK Oknum Jaksa (Kejati) DKI Jakarta

Pembina LPKAN Wibisono,SH,MH bersama mantan Ketua KPK Antasari Azhar,SH,MH

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap oknum jaksa yang diduga menerima suap. Kali ini sasaran operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah itu adalah jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, ” saya sesalkan atas kejadian ini,seharusnya aparat hukum jadi panglima untuk penegakan hukum,ini sangat memalukan”,ujar Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono,SH,MH menyatakan ke Media di Jakarta (30/6/2019)

Dikesempatan yang sama,Jaksa Agung M.Prasetyo pun mengakui soal anak buahnya yang terjaring OTT KPK. “Benar ada dua orang oknum jaksa yang diamankan,” kata Prasetyo saat dihubungi, Jumat (28/6) malam.

Menurut Prasetyo, dua orang oknum jaksa tersebut terjaring OTT setelah ada kerja sama antara Kejagung dan KPK. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu menyebut OTT itu berawal dari kasus Penipuan.

“Jadi itu ada kolaborasi penanganan perkara antara KPK dan kejaksaan. Memang ada oknum jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tangkap tangan itu,” tuturnya.

Informasi yang beredar menyebut jaksa yang terjaring OTT KPK adalah Yuniar Pamungkas dan Yadi. Yuniar merupakan kepala seksi di Kejati DKI.

Sementara itu KPK menepis pernyataan anggota Komisi III DPR F-NasDem Teuku Taufiqulhadi yang menuding OTT terkait kasus suap Aspidum Kejati DKI Agus Winoto sebagai tindakan mempermalukan kejaksaan. KPK menegaskan selalu berkoordinasi dengan kejaksaan dalam penanganan perkara.

“Sekaligus menjawab beberapa media, mohon maaf, ada satu-dua pengamat atau politikus yang mengatakan bahwa KPK ingin mempermalukan kejaksaan, tidak benar, karena kita koordinasikan hal ini dengan baik dan saya pikir ke depannya mudah-mudahan model seperti ini akan kita tingkatkan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (29/6/2019).

Laode mengatakan penanganan kasus suap ini merupakan bentuk keseriusan KPK dalam penegakan hukum. Menurut Laode, salah jika upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK diartikan sebagai bentuk upaya mempermalukan kejaksaan.

“Apakah yang akan datang akan selalu seperti ini?, memang tidak ada ingin mempermalukan, tidak ada sama sekali. Bahkan sebenarnya penindakan itu adalah keseriusan dari kita, bukan untuk mempermalukan, tapi itu adalah penegakan hukum. Masa tujuannya mempermalukan, itu saya pikir salah,” ujar dia.

Wibisono sepakat dengan KPK, bahwa penegakan hukum ini akan lebih mudah jika ditangani bersama pihak Kejaksaan Agung, kerja sama terkait penanganan kasus suap Aspidum Kejati DKI bukanlah yang pertama.

“Apakah nanti mungkin lagi diadakan misalnya ada target dari aparat penegakan hukum yang kita mendapatkan ini akan lebih mudah kita tangani jika ditangani bersama dengan Kejagung, ya tak tertutup kemungkinan itu kita akan lakukan lagi. Yang penting kan tujuan akhirnya itu yang paling penting. Dan kerja sama dengan kejaksaan ini bukan yang pertama kali dan kasus-kasus lain yang kita bangun selain OTT itu sering sekali,” papar Laode

Laode kemudian menjelaskan sejumlah bentuk kerja sama yang dilakukan KPK dengan kejaksaan di berbagai daerah. Atas hal itu, KPK menegaskan tak masuk akal jika upaya penegakan hukum ditafsirkan sebagai bentuk mempermalukan Kejagung.

“Termasuk juga misalnya kasus yang dikoordinasikan supervisi ratusan di seluruh Indonesia, itu ratusan, termasuk kita membantu penyediaan ahli, bahkan hal-hal lain pengukuran yang sangat teknis kita bantu itu. Karena banyak juga di kejari-kejari yang jauh dari kota untuk mendatangkan ahli yang dari kota tidak cukup biayanya yang dialokasikan kepada mereka, makanya itu kita bantu, kita support,” ujar dia.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Jan S Maringka menyampaikan pernyataan senada. Jan menjelaskan KPK dan Kejagung selalu melakukan kerja sama, termasuk dalam penanganan perkara yang terhambat.

Jan juga menegaskan Aspidum Kejati DKI Agus Winoto tidak termasuk orang yang terjerat OTT KPK. Justru, sambung Jan, Kejagung berniat baik mengantarkan Agus ke KPK agar penanganan kasus cepat selesai.

“Apa yang kita lakukan kemarin adalah justru menunjukkan dalam konteks ingin segera menyelesaikan perkara. Perlu dicatat, Aspidum itu bukan OTT, tapi kami yang menyerahkan berikut barang buktinya. Sekali lagi ini bukan OTT. Niat kami adalah membantu mempercepat proses perkara ini,” imbuhnya.

Saya berharap kedepan tidak ada lagi Oknum Aparat hukum yang tertangkap OTT karena suap,LPKAN akan terus mengawasi aparat hukum sebagai kontrol sosial,dan berperan aktif serta berkontribusi positif demi tegaknya Hukum yang berkeadilan bagi Rakyat Indonesia,pungkas Wibisono.(red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *