MAJELIS HAKIM PN BALE BANDUNG DIDUGA MENGABAIKAN HUKUM DAN HAK ASASI TERDAKWA

MAJELIS HAKIM PN BALE ENDAH BANDUNG DIDUGA MENGABAIKAN HUKUM DAN HAK ASASI TERDAKWA

 

 

Bandung. Persidangan pasal 335 KUHPidana di tingkat kepolisian (laporan / penyelidikan / penyidikan) yang menjadi pasal 335 ay 1 ke-1 KUHPidana saat penuntutan dan persidangan dengan register nomor 661/Pdt.B/2018/PN.Blb merupakan laporan polisi oleh Taufik Kurokhhman Nomor: LPB/516/V/2018/JABAR tanggal 29 Mei 2018 adalah Operator Escavator PT. Bandung Pakar di SPKT Polda Jawa Barat dengan didampingi oleh Pengacara Fery Mahendra sebagaimana pengakuan Taufik pada persidangan tanggal 12 September 2018 terhadap permintaan keterangan dan kepastian oleh Advokat Ir Tonin Tachta Singarimbun SH.

 

Dalam persidangan tersebut dengan tegas Pelapor menyatakan melaporkan dengan pasal 335 KUHPidana dan tidak ada pasal lain selain itu dan terungkap dalam persidangan mengenai pekerjaan yang dilakukannya di kavling 41-42 PT. Bandung Pakar dan mengakui memberhentikan pekerjaannya cutt and fill akibat merasa diancam dengan batu oleh Dahlan Singarimbun sebagaimana keterangannya di BAP dan menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim.

Tonin Tachta Singarimbun dengan menggunakan kemampuan kepengacaraanya membuka tabir dan kriminalisasi terhada Terdakwa Dahlan Singarimbun dalam persidangan yang telah membacakan Surat Tuntutan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh JPU dengan tuntutan selama 10 bulan penjara. Dan berdasarkan rekaman persidangan maka pembacaan Penuntutan adalah 1 (satu) hari setelah pemeriksaan terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 dimana pada pemeriksaan Terdakwa tersebut tidak dihadiri oleh Penasehat Hukum dari ANDITA’S LAW FIRM Jakarta akibat datang terlambat dan oleh Majelis Hakim dengan Ketua Majelis adalah Hakim Panji Surono, SH.MH dengan Hakim Anggota Tohari Tapsirin, Bc.IP.S.H.,MH dan Astea Bidarsari, SH.,MH. dan Panitera Pengganti Asep Muharam, SH. persidangan dimulai sekitar jam 10an tanpa memberikan toleransi waktu menunggu PH Terdakwa yang dalam perjalanan dari Jakarta, yang mana Dahlan Singarimbun telah dapat ditunda pemeriksaannya 2 (dua) kali dengan alasan sakit dan dengan perintah paksa menghadirkan di persidangan oleh Majelis Hakim maka dilakukan Pemeriksaan yang tidak pernah diberikan keterangan dengan menjawab terhadap pertanyaan JPU dan Majelis Hakim oleh Dahlan Singarimbun (Terdakwa), dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 adalah agenda Pentutan. Dalam pemeriksaan tersangka hari Senin tanggal 15 Oktober tersebut Terdakwa Dahlan Singarimbun dengan status hypertensi grade II dan dibuktikan rekam mediknya 190/90 dan oleh JPU dihadirkan di persidangan catatan lain 130/90 dan oleh Hakim Anggota Tohari Tapsirin memilih apa yang dihadirkan JPU yaitu 130/90 dan mengabaikan tensi 190/90 sehingga dinyatakan pemeriksaan Terdakwa selesai tanpa perlu melibatkan PH.

 

Pada tanggal 16 Oktober 2018 sesuai dengan jadual persidangan maka persidangan dimulai jam 10an, dan pada kesempatan pertama maka Advokat Singarimbun mempertanyakan kesehatan Dahlan Singarimbun yang pada waktu itu rekam mediknya 170/90 sementara JPU mengajukan catatan kecil dari dr. Cooki Manurung dari Rutan, dan berdasarkan ada 2 9dua) hasil catatan kesehatan berupa tensi Dahlan Singarimbun maka persidangan di tunda pada hari Rabu untuk menghadirkan dr. Chaerul yang menangani kesehatan Dahlan Singarimbun dan bukan dr. Cooki dan terhadap alasan Tonin tersebut maka Ketua Majelis Panji Surono, SH.MH mengabulkan keberatan PH tersebut untuk dilanjutkan acara Pembacaan Penuntutan dalam keadaan kesehatan Terdakwa yang seharusnya istirahat.

Selanjutnya persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sempat di skors sebanyak 3 (tiga) kali akibat Penasehat Hukum Terdakwa meminta dihadirkan dr. Chaerul guna memberikan kepastian keadaan kesehatan Dahlan Singarimbun pada tanggal 15 Oktober dan pada hari persidangan tanggal 17 Oktober.

Tonin juga dengan gaya khasnya beberapa kali meminta dicatat oleh Panitera Pengganti terhadap perbuatan atau kejadian yang patut dimasukkan ke dalam berita acara persidangan sebagaimana Majelis Hakim yang menghianati Hukum Acara Persidangan Pidana, Hak Asasi Manusia untuk menghadiri persidangan dalam keadaan sehat, tidak memeriksa barang bukti berupa batu yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sebagaimana dituduhkan, dan juga tidak mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 1956 pada pasal 1 menyebutkan “Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya perkara perdata itu” akibat adanya perkara perdata nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Blb dan nomor 114/Pdt.G/2018/PN.Blb. dimana jalan yang telah dirusak dengan alasan cutt and fill tersebut merupakan jalan desa dan oleh PT. Bandung Pakar menguasainya dengan alasan adanya Akta Tukar Menukar.

 

Majelis Hakim dengan suara bulat tetap memerintahkan JPU membacakan penuntutannya dan oleh Tonin dengan tegar meminta diskors karena telah mengajukan surat kepada Ketua PN untuk memohon penggantian Majelis Hakim dan hal tersebut diabaikan sehingga pembacaan penuntutan selesai dengan tuntutan 10 9sepuluh) bulan.

Dalam persidangan pembacaan penuntutan tersebut sempat terjadi keributan antara Majelis Hakim dengan awak media yang dilarang merekam jalannya persidangan dan terungkap selama persidsngan sampai dengan persidangan hari Rabu tersebut adalah tidak adanya alat kekerasan yang menjadi syarat materil dari pasal 335 KUHPidana yaitu Batu dan dibandingkan keterangan dari Saksi Ad-Charge Aldo yang melakukan perekaman kejadian yang dituntut kepada Dahlan Singarimbun maka tidak sebagaimana yang didakwakan karena Saksi Briant Tarigan SH adalah Petugas Polsek Cimenyan yang bertugas pada waktu kejadian, Panji Tritajasa serta Amas dan Pelapor Taufik yang diuraikan dalam dakwaan mengenai jarak (letak) serta keberadaanya dalam kejadian tidak sebagaimana dalam video dan keterangan saksi ad-charge. Tonin dalam persidangan telah mengkonfirmasi isi dakwaan keapda saksi yang relevan dan tidak ternyata tidak sesuai sebagaimana apa-apa yang dilihat pada video yang diputarkan pada pemeriksaan Ahli Dr. Soma Wijaya SH MH dan Saksi Riski Rivaldo.

Saksi Panji dengan jelas menyatakan tidak dapat memastikan apakah batu apakah tanah, demikian juga saksi Amas dan Saksi Braint yang mengaku melihat itu batu dari belakang dari sela-sela tangan Dahlan Singarimbun demikian juga mengenai jarak di dakwaan tidak benar lagi setelah dibandingkan dengan video karena Saksi Braint berjalan bersama-sama dengan Terdakwa demikian juga Saksi Amas yang mendampingi Dahlan Singarimbun selama kejadian sehingga dengan demikian isi Dakwaan dan atau isi BAP merupakan kriminalisasi.

Tonin juga telah dapat menyatakan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak relevan karena keterangannya dalam BAP mengenai pasal 335 KUHPidana sementara diundang ke persidangan terhadap pasal 335 ay (1) ke-1 KUHPidana dan Ahli tersebut menyatakan tidak ada pidana pasal 335 kecuali pasal 335 ay 1 dan atau ay 2 sehingga dihubungkan dengan Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Jabar telah melanggar HAM sebagaimana ketentuan penahanan selama pemeriksaan adalah Pasal 21 ayat (4) huruf (b) KUHAPidana menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: “ tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

Selama persidangan juga terbukti dari Akta Tukar Menukar tanggal 25 Juni 1995 nomor 525/Cimenyan/1995 mengenai sengketa telah berlangsung lama antara Dahlan Singarimbun yang mempertahankan jalan desa yang telah dikuasai oleh PT. Dago Pakar dan oleh Taufik pada tanggal 18 Desember 2018 dirusak dengan alasan cutt and fill. Masyarakat dan Dahlan Singarimbun sedang mengajukan perkara perdata PMH di PN Bale Bandung terhadap jalan desa yang telah dikuasai tersebut karena sebagai Penggugat tidak pernah tahun adanya tukar menukar dan sejarah jalan desa tersebut merupakan tanah swadaya sehingga tidakbenar dimiliki oleh Kas Desa dengan demikian sepatutnya yang dipidana adalah yang merusak jalan desa ujar warga yang selalu hadir dalam persidangan pidana Dahlan Singarimbun tersebut.

Tonin dengan jelas dalam persidangan menanyakan kapan pasal 331 KUHPidana menjadi pasal ay 1 ke-1 KUHPIdana dan terungkap setelah adanya “Konsultasi dan Koordinasi Penanganan Perkara” antara Penyidik Sepia Ramdan dengan Jaksa Peneliti Hery Somantri dan Hasan Nurodin Achmad dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Berita Acara tanggal 3 Agustus 2018 jelas menyebutkan “Agar Penyidik menambah pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tercantu didalam berkas perkara diantaranya Sampul Berkas, Resume, Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi, dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka” dan dalam berkas perkara persidangan (pelimpahan dari Kepolisin ke Kejaksaan dan dilanjutkan ke Pengadilan) maka pasal 335 KUHPidana melekat pada seluruh surat yang berhubungan dengan Dahlan Singarimbun, Kejaksaan Tinggi dan Ahli sehingga masih dapat dibuktikan SPDP dengan pasal 335 KUHP, Sprindik pasal 335 KUHP, Penahan di Kepolisian pasal 335 KUHP, Laporan Polisi pasal 335 KUHP dan Surat Perintah Penunjukkan Penuntut Umum, serta berkas lainnya kecuali halaman depan BAP Saksi Pelapor menjadi pasal 335 ay 1 KUHPidana.

 

Tonin menyayangkan dalam persidangan ternyata Majelis Hakim yang berat sebelah dan dengan seenaknya melangkahi pemeriksaan alat bukti berupa surat dan barang bukti batu kali dan tidak berkenaan dilakukannya BAP Verbal terhadap Penyidik maka telah sempurnalah rekayasanya sehingga Tonin menyatakan akan memiliki PK dibandingkan Banding dalam putusan nantinya karena luar biasa kekuatan diluar hukum ini katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *