Marwan Batubara: Ada Apa di Kontrak Blok Corridor

 

Jakarta 29 Juli 2019

Kepada Yth.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Di
Jakarta

*Perihal: Pelaporan Kasus Perpanjangan Kontrak Blok Corridor kepada ConocoPhillips*

 

Sesuai dengan Siaran Pers No.463/Pers 04/SJI 2019 tertanggal 22 Juli 2019, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menandatangani Surat Keputusan (SK) No.128 K/10/MEM/2019 tentang Perpanjangan dan Penetapan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama (KKS) pada Wilayah Kerja (WK) Blok Corridor, Sumatera Selatan. Dengan SK tersebut maka Pertamina sebagai BUMN migas nasional akan kehilangan kesempatan untuk mengelola Blok Corridor secara penuh, 100% sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945.

Kontrak awal Blok Corridor ditandatangani oleh pemerintah pada 21 Desember 1983 dengan tiga kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), yaitu ConocoPhillips (54%), Talisman (36%) dan Pertamina (10%). Kontrak blok migas tersebut akan berakhir pada 19 Desember 2023. Dengan perpanjangan kontrak sesuai SKNo.128/K/10/MEM/2019, KESDM  menetapkan komposisi pemilikan saham berubah menjadi ConocoPhilips 46%, Pertamina 30%, dan Repsol 24%.

Dalam jumpa pers di Jakarta Senin (22/7/2019) Menteri ESDM menyatakan pemberian perpanjangan pengelolaan Blok Corridor selama 20 tahun hingga 2043 didasari antara lain oleh pertimbangan pembayaran signature bonus sebesar US$ 250 juta dan komitmen kerja pasti sebesar US$ 250 juta. Blok Corridor disebutkan akan menggunakan skema bagi hasil kotor (gross split). Dengan skema gross split tersebut, maka KKKS memperoleh bagian pendapatan sebesar 48,5% untuk produksi minyak dan 53,5% untuk produksi gas.

Blok Corridor merupakan blok migas penghasil gas terbesar ketiga di Indonesia setelah Blok Tangguh dan Blok Mahakam. Sampai akhir Juni 2019, realisasi lifting gas dari Blok Corridor tercatat sebesar 827 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD). Dengan keputusan Menteri ESDM yang pro-asing tersebut, maka posisi operator Blok Corridor akan tetap di berada di tangan ConocoPhillips.

Sehubungan dengan kebijakan KESDM di atas, kami telah menuntut kepada Presiden Jokowi untuk segera membatalkan perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Corridor kepada ConocoPhillips, melalui surat terbuka yang diterbitkan pada 23 Juli 2019. Kami sampaikan antara lain keputusan perpanjangan kontrak bertentangan dengan konstitusi, mengurangi potensi pendapatan negara dan tidak sejalan dengan upaya peningkatan ketahanan energi nasional, serta melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perpanjangan kontrak Blok Corridor kepada ConocoPhillips sesuai SK Menteri ESDM No.128 K/10/MEM/2019 ditetapkan dengan merujuk pada Permen ESDM No.23/2018. Padahal Permen N0.23/2018 tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sesuai Putusan No.69 P/HUM/2018 tertanggal 29 November 2018, setelah adanya gugatan Judicial Review yang diajukan oleh FSPPB pada awal 2018. Dengan demikian, perpanjangan kontrak Blok Corridor sesuai SK Menteri ESDM No.128 K/10/MEM/2019 inskonstitusional dan harus batal demi hukum.

Dengan dibatalkannya Permen ESDM No.23/2018 oleh MA, Menteri ESDM  malah menerbitkan Permen ESDM No.28/2018 dan Permen ESDM No.03/2019 yang tampak masih bertentangan dengan putusan MA. Seharusnya semua kebijakan Menteri ESDM mengacu pada Permen ESDM No.15/2015 yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.36/PUU-X/2012. Berdasarkan Putusan MK No.36/PUU-X/2012 WK migas hanya boleh dikelola BUMN sesuai Pasal 33 UDD 1945, di mana negara melalui Pemerintah dan DPR, berkuasa untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi sumber daya alam milik negara. Jika patuh pada konstitusi, maka tidak ada alternatif lain kecuali menyerahkan pengelolaan WK migas yang KKS-nya berakhir kepada BUMN.

Pada sekitar Agustus 2017 atas pertimbangan yang tidak lazim, KESDM telah merevisi harga jual gas Blok Corridor dari awalnya US$ 2,6 per MMBTU menjadi US$ 3,5 per MMBTU kepada PGN. Padahal harga jual gas Blok Corridor telah ditetapkan pada awal kontrak untuk berlaku hingga KKS berakhir. Selain itu, 5 tahun kemudian kontrak Blok Coridor pun akan berakhir yaitu pada 2023. Sehingga kebijakan KESDM tersebut terlihat jelas sangat menguntungkan ConocoPhillips dan Repsol yang menguasai 90% saham Blok Corridor.

UU Energi menyatakan energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, berkeadilan, berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, ketahanan nasional, dan keterpaduan mengutamakan kemampuan nasional. Pasal 4 UU Energi berisi ketentuan  bahwa untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, maka sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan-ketentuan tersebut hanya akan optimal diperoleh melalui pengelolaan oleh BUMN.

Kami menduga motif terbitnya Permen ESDM No.23/2018 (juga Permen No.28/2018 dan No.03/2019) menyimpan misteri kemungkinan terjadinya korupsi dan perburuan rente melalui penunjukan langsung kontraktor KKS eksisting untuk melanjutkan pengelolaan suatu WK migas. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan (Jakarta, 22/7/2019) produksi gas Blok Corridor akan stabil jika ditemukan tambahan cadangan. Saat ini, cadangan gas terbukti di blok ini tercatat sebanyak 4 triliun kaki kubik (TCF). “Mungkin sampai 2043, itu tinggal beberapa TCF. Kalau dikalkulasikan sampai 2026, kemungkinan tinggal 2 TCF”, kata Dwi.

Jika diasumsikan cadangan tersisa Blok Corridor sekitar 3 TCF dan harga rata-rata gas adalah US$ 8-10/mmbtu, maka potensi pendapatan kotor Blok Corridor (sebelum dipotong biaya eksploitasi) adalah sekitar US 24 – US$ 30 miliar atau sekitar Rp 336 – Rp 420 triliun, pada kurs Rp 14.000 per US$.  Padahal, biaya akuisisi cadangan terbukti suatu blok migas umumnya berkisar antara 10% hingga 15%dari  nilai cadangan terbukti. Oleh sebab itu, maka biaya akuisisi 100% cadangan Blok Corridor seharusnya adalah (10% – 15%) x US (24-30) miliar = US$ 2,4 miliar – US$ 4,5 miliar!

Ternyata KESDM “membiarkan” kontraktor-kontrator asing yang akan menguasai 70% saham Blok Corridor (30% akan dikuasai Pertamina) cukup membayar 70% x US 250 juta = US$ 175 juta dalam bentuk signature bonus. Tentu saja pembayaran ini sangat murah! Kontraktor asing tersebut seperti mendapat durian runtuh! Namun kesediaan KESDM “bermurah hati” kepada kontraktor-kontraktor asing tersebut patut dipertanyakan dan diusut tuntas. Kami yakin KESDM bukan tidak faham tentang praktek-praktek yang berlaku umum di dunia migas dalam pelaksanaan akuisisi terhadap suatu blok migas yang telah dioperasikan!

Sebagai pengingat bagi yang ingin menggunakan akal, Indonesia harus membayar US$ 3,85 miliar kepada Freeport McMorant pada 2018 untuk mengakuisisi 42% saham PT Freeport. Pembayaran yang tinggi tersebut terutama didasarkan pada cadangan emas dan tembaga yang masih sangat besar, dan “diakui oleh pemerintah sesuai klaim” Freeport McMoran hingga 2041. Barang berharga milik bangsa sendiri “bersedia dibayar  sangat mahal oleh pemerintah” agar dapat dikelola oleh BUMN. Lantas, mengapa untuk Blok Corrridor, yang tidak memiliki masalah legal dan kisruh kontrak yang rumit seperti pada kontrak Freeport, tidak dapat dikuasai BUMN bangsa sendiri, dan malah diperpanjang KESDM untuk dikelola asing dengan harga sangat murah?

Hal-hal di atas menunjukkan seperti apa kinerja dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Bukan saja tidak mendukung dominasi BUMN untuk menjadi tuan di negara sendiri seperti menguasai 100% Blok Corridor, pemerintah malah terus memberi peluang kepada swasta dan asing untuk mengambil hak-hak dan porsi bisnis milik BUMN. BUMN telah menjadi korban kebijakan populis dalam program-program subsidi energi, BBM satu harga, bio energi, dll. Untuk dapat mengelola Blok Rokan pada 2021, pemerintah telah memaksa Pertamina membayar Rp 11 triliun pada 2018. Padahal penguasaan Blok Rokan adalah hak konstitusional Pertamina, tanpa harus membayar bonus.

Memperhatikan berbagai anomali kebijakan di atas, guna mencegah terjadinya kerugian negara dan potensi KKN, kami menuntut agar DPR segera menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, sekaligus meminta pembatalan perpanjangan kontrak Blok Corridor.  Selain itu, kami juga menuntut agar KPK untuk segera melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait atas kemungkinan adanya pelanggaran hukum, potensi KKN dan kerugian negara dalam kebijakan tersebut.

Seperti diketahui, karena adanya surat KPK kepada Presiden Jokowi, Kementerian ESDM telah membatalkan perpanjangan kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) yang semula diberikan kepada PT Tanito Harum pada Januari 2019. KPK melakukan hal tersebut karena kebijakan Menteri ESDM Jonan melanggar UU Minerba No.4/2009. Pada kasus Blok Corridor yang terjadi adalah pelanggaran konstitusi dan UU, serta juga adanya potensi kerugian keuangan negara dan penurunan tingkat ketahanan energi nasional. Karena itu dalam kasus Blok Corridor, kami meminta KPK untuk bersikap sama dengan menulis surat kepada Presiden Jokowi guna terciptanya penegakan hukum dan mencegah terjadinya KKN.

Kita tidak mengetahui apakah Presiden Jokowi mengikuti lahirnya kebijakan penting dan strategis berupa SK Menteri ESDM No.128 K/10/MEM/2019 tersebut. Namun, terlepas ada atau tidaknya laporan dari Menteri ESDM, tanggungjawab ditetapkannya suatu kebijakan pemerintah tetap berada di tangan Presiden. Sebelum terlambat, kami kembali mengingatkan agar Presiden Jokowi segera membatalkan perpanjangan pengelolaan Blok Corridor kepada asing. Untuk itu, kami memninta agar KPK terlibat aktif melakukan penyelidikan kasus Blok Corridor, termasuk meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan SK Menteri ESDM No.128 K/10/MEM/2019, dan menyerahkan 100% saham Blok Corridor kepada Pertamina.

 

 

Hormat Kami,
*Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan SDA (KRKSDA)*

1. Dr. Marwan Batubara,  (IRESS)
2. Yusri Usman (CERI)
3. Dr. Ahmad Redi SH, MH (KJI)
4. Dr. Lukman Malanuang (PSP2D)
5. Bisman Bakhtiar SH, MH, MM (PUSHEP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *