Media Gathering Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

 

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Jakarta, Presiden Joko Widodo menyadari betul pentingnya peta, khususnya Informasi Geospasial Tematik (IGT) karena menjadi landasan perizinan lahan, landasan program pembangunan infrastruktur, maupun kegiatan memanfaatkan lahan lainnya yang berdampak pada pembangunan ekonomi Indonesia.

 

Presiden secara tegas pada 27 Oktober 2014. Telah memberikan arahan dalam sidang kabinet paripurna bahwa Kebijakan Satu Peta harus segera dikerjakan dan diimplementasikan.

 

Kemudian 2 Februari 2016 dipertegas lagi dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Skala 1:50.000 (Perpres 9/2016).

Penetapan Perpres 9/2016
tersebut sebagai upaya penyelesaian konflik pemanfaatan ruang, mendorong penggunaan informasi geospasial guna
pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita.

 

Perpres 9/2016
turut memiliki lampiran rencana aksi yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kebijakan
Satu Peta mengacu pada satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu geoportal.
Kegiatan inti dari Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Skala 1:50.000 memiliki 4 tahap:
1. Melakukan kompilasi atas IGT yang telah tersedia saat ini dari seluruh level
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Pengintegrasian IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT atas Informasi Geospasial Dasar (IGD) menjadi
satu referensi dan satu standar.
3. Perwujudan IG yang belum tersedia, serta sinkronisasi dan penyelarasan dengan antar IGT.
4. Penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan mengenai IGT untuk bermuara pada satu
basis data dalam satu geoportal.

 
Memasuki tahun kedua sejak Perpres 9/2016 ditetapkan, publik mulai bertanya sejauh mana pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta dan apakah ada percepatan yang dilaksanakan?

 

Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama dengan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Media Gathering dengan tema “Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta” pada hari Senin, 16 Juli 2018, bertempat di Ruci’s Joint, Jalan Suryo No. 49,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180.

 

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan penjelasan progres Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan mengupas tuntas manfaat yang telah dirasakan. Media Gathering dipandu Luluk
Lukmiyati (JakTV) dan menghadirkan pembicara berkompeten, antara lain :
1. Dra. Lien Rosalina, MM, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG
2. Ir. Dodi Slamet Riyadi, MT, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian
Koordinator bidang Perekonomian RI.

 
Lien Rosalina mengungkapkan “Kami optimis secara teknis dan regulasi hingga akhir Juli 2018, 87% peta yang
terkompilasi dan terintegrasi tercapai. Merupakan usaha luar biasa karena integrasi dan sinkronisasi tersebut berkat
kerja keras Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah. Saat ini tahapan sinkronisasi masih berjalan terus
hingga tahun 2019”.

 
Sementara itu Dodi Slamet Riyadi, mengamini progres tersebut dan turut memberikan informasi,”Kami mohon doa
semua.

 

Pada Agustus 2018, Presiden Joko Widodo akan meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta yang berisikan
data hasil kompilasi dan integrasi untuk seluruh wilayah Indonesia.” Geoportal Kebijakan Satu Peta menjadi geoportal
untuk menjadi acuan seluruh lembaga atau masyarakat yang membutuhkan Satu Peta.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *