Membedah Visi Misi Jokowi dan Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019

 

Ketua Pendiri Garda Pas Wibisono,SH,MH.

 

Jakarta, 18 januari 2019 Ketua Pendiri Garda Pas Wibisono mengatakan bahwa telah mencatat tayangan “visi Jokowi” dan “pidato kebangsaan” Prabowo Subianto,dalam siaran di media TV minggu ini,saya telah menonton acara “Visi Presiden” di sejumlah stasiun televisi Minggu (13/1) malam, dan saya juga menonton acara pidato Kebangsaan Prabowo di hari senen (14/1)malam,maka sy akan bedah satu persatu isi dari kedua pidato tersebut,ujar wibisono.

Tentang acara “Visi Presiden Jokowi”, kita pasti paham benar itu adalah iklan terselubung yang besar besaran.

Tayangan itu adalah akal-akalan menyiasati aturan kampanye, sekaligus memanfaatkan posisinya sebagai presiden untuk kepentingan pencapresan. Di kalangan teman TV program semacam itu disebut “blocking time”. Siaran berbayar yang sangat mahal harganya. Ditayangkan pada jam tayang utama ( _prime time_ ),ujar wibisono.

Menurutnya,Agak mengherankan apabila KPU, Bawaslu dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diam saja. Jelas sangat telanjang bahwa itu merupakan pelanggaran Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Kutipan secara lengkap aturannya sebagai berikut :

Pasal 40
(1) Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan,
media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menjual pemblokiran segmen (blocking segment) dan/atau pemblokiran waktu (blocking time) untuk Kampanye Pemilu.

(2) Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kolom pada media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.

(3) Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari dan tanggal penerbitan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan, serta jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.

(4) Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye Pemilu.

(5) Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

Sebagai calon presiden, tim Jokowi pasti tahu ada aturan semacam itu. Makanya mereka kemudian mengakalinya dengan membuat tayangan Visi misi Presiden. Aturan larangan itu tidak berlaku bagi seorang presiden. Namanya presiden, dia bebas mau apa saja.

Masalahnya Jokowi sekarang ini adalah seorang presiden petahana yang merangkap sebagai seorang calon presiden. Jadi semuanya campur aduk. Seharusnya dia bisa memisahkan mana yang kepentingan kampanye, dan mana yang urusan kenegaraan,kata Wibi menambahkan.

Menurut Penulis Ruang publik Djajang Nurjaman, Sebagai calon presiden sudah ada aturan dan koridor hukum untuk melakukan kampanye. Kalau mau memaparkan visi misinya, KPU juga sudah menyediakan waktunya. Tapi Jokowi menolak memaparkan visi misi yang disediakan KPU.

Sekarang kok malah dia memilih memaparkan visi sebagai presiden? Visi yang disampaikan pada Minggu malam adalah episode infrastruktur. Artinya akan ada episode-episode berikutnya. Rakyat berhak tahu, darimana anggaran untuk membayar kampanye di stasiun televisi itu. Kalau menggunakan uang negara, mengapa digunakan untuk kampanye seorang calon presiden,belum lagi acara di metro TV tiap minggu tayang yang berjudul Presiden corner. Bila alasannya sebagai sosialisasi program pembangunan, mengapa dilakukan bersamaan dengan masa kampanye?,ujar Djajang.

Lanjut Djajang, Bila dimaksudkan pemaparan visi Jokowi lima tahun ke depan, apa ada jaminan dia pasti terpilih kembali?

Gaya kampanye Jokowi yang menabrak semua aturan, kepatutan, dan kepantasan ini harus segera dihentikan. Ini bukan contoh yang baik dari seorang presiden di alam demokrasi,pungkas Djajang.

Visi Misi Prabowo Subianto, “What Is To Be Done”: catatan atas pidato Prabowo.

Menurut Dr. Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle), Pidato Prabowo Subianto menggelegar di bumi nusantara kemarin malam. Jutaan atau puluhan juta menyaksikan pidato visi-misi tersebut. Dari sisi pidato, Prabowo luar biasa, mampu sebagai “singa podium”, yang menjelaskan pikiran pikirannya seolah berinteraksi dengan suasana audiens dan seolah tanpa teks.

Kita akan melihat dari sisi substansi, betapa hebatnya Prabowo dalam pikiran pikirannya. Pertama, tentang pembangunan. Prabowo menekankan reorientasi pembangunan. Reorientasi ini bermaksud mentransformasi pembangunan yang selama ini tergantung pada impor dan asing ke arah kemandirian atau kedaulatan. Kedaulatan yang disasar secara sektoral adalah sektor pangan, energi dan sektor air. Karena, ketiga ini adalah barang yang akan langka di masa depan, yang menjadi rebutan sengit antara bangsa bangsa,kata syahganda.

Wibisono menambahkan,selain masalah sektoral,pertama adalah reorientasi pembangunan yang menyangkut Industrialisasi. Tema industrialisasi ini menyangkut riset para pakar yang menyatakan telah terjadi deindustrialisasi di Indonesia. Prabowo menjelaskan, industri otomotif, misalnya harus benar benar kenyataan di tahun mendatang. Bukan otomotif etok etok an (bohong bohongan), melainkan dibangun sendiri oleh karya anak bangsa.

Reorientasi juga menyangkut pembiayaan, efisiensi dan produktifitas. Dari sisi pembiayaan, hutang luar negeri harus dikendalikan bukan sebagai andalan, melainkan mendorong berputarnya uang di dalam negeri. Sedangkan efisiensi dan produktifitas, dengan membandingkan China dan Vietnam, Prabowo mendorong ICOR (Incremental Capital Output Ratio) per dollar akan dapat ditingkatkan menyamai negara tersebut.

Selanjutnya, reorientasi juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyat kita dan kemakmuran semua rakyat, bukan untuk segelintir pemilik modal dan para elit.

Terakhir, reorientasi juga tidak menihilkan peranan pelaku usaha secara adil, baik swasta maupun BUMN. Namun, bagi BUMN, peranan BUMN sebagai institusi bisnis yang dikendalikandan mengemban misi negara, harus sehat, kuat dan besar.

Kedua, tentang negara dan rakyat. Prabowo meyakini bahwa negara yang kuat diperlukan untuk mewujudkan reorientasi pembangunan tersebut. Negara harus hadir untuk menjalankan strategi besar (strategi dorongan besar/”big push”) yang ditandai dengan institusi negara yang bersih dan bebas korupsi.
Juga tak kalah pentingnya adalah negara yang melindungi. Negara harus pasti menjamin tidak ada warganya yang kurang gizi apalagi kelaparan. Negara harus menjamin keadilan yang berkelanjutan, yakni pro lingkungan, pro pendidikan dan bersifat lintas generasi. Terakhir, negara harus kuat dengan tentara yang kuat melindungi bangsanya dari ancaman asing.

Dari perspektif rakyat, arah pembangunan ke depan harus berpusat pada rakyat. Berpusat artinya rakyat lah yang menjadi subyek pembangunan. Rakyat bukan sekedar objek.

Rakyat juga berarti pembangunan untuk semua bukan untuk segelintir orang, seperti yang terjadi selama ini. Lebih jelas lagi bahwa musuh utama Prabowo ke depan adalah kemiskinan itu sendiri. Prabowo akan berperang habis2an memusnahkan kemiskinan.

Akhir cerita pembangunan adalah hilangnya secara drastis kesenjangan sosial di Indonesia.

Ketiga, tentang Demokrasi. Prabowo menekankan bahwa kritik adalah bagian keseimbangan politik kekuasaan yang diperlukan (check and balance system). Tanpa kritik, sebuah rezim akan terjerumus pada kesewenang wenangan. Dengan kritik, pemerintahan bisa dapat masukan yang baik.agar tidak terjebak pada kebijakan trial n error,
Tentu konsekwensinya adalah persekusi dan kriminalisasi terhadap oposisi tidak diperlukan, seperti yang sekarang ini terjadi. Intelijen negara tidak diperlukan untuk memata mataui lawan politik. Aparatur negara lainnya juga tidak perlu dikerahkan menjatuhkan musuh musuh politik.

*”What is to be done”*

Ketiga pikiran substansial di atas tentunya memerlukan kerja keras negara dan rakyat semuanya. Meski Prabowo menekankan peranan negara, namun besarnya keingingan yang harus diwujudkan, membutuhkan kesadaran rakyat yang kuat untuk berbenah.

Di sisi inilah sebenarnya Prabowo harus memastikan “What is to be done” dan sekaligus “what has to be done”. Karena, apa yang diinginkan Prabowo adalah sebuah revolusi kebudayaan. Sebuah ” great leap forward”.

Prabowo harus membangun kontrak kontrak sosial dengan kekuatan rakyat seperti kekuatan Habib Rizieq, kekuatan ormas ormas, kekuatan kampus dan mahasiswa, kekuatan rakyat lainnya untuk bekerja siang malam tanpa pamrih.
Kemenangan Prabowo haruslah menjadi kemenangan rakyat. Kemenangan Prabowo haruslah menjadi revolusi rakyat jelata. Ini ada spirit yang ditunggu, sehingga energi besar yang datang bersifat resultante kekuatan rakyat. Dan kekuasaan Prabowo adalah kekuasaan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sambil ikhtiar menyongsong revolusi rakyat, ikhtiar terus dilakukan dengan doa kepada Allah SWT, agar kemenangan tercapai. Dan perjuangan Prabowo bersama rakyat diridhoi Nya.aamiin…,pungkas Wibisono.(red).[18/1 17.59]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *