Menyusul Kritikan Bank Dunia,The Economist Kritik Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Jokowi Buruk

 

Pengamat Infrastruktur Indonesia Wibisono,SH,MH.

 

Jakarta,25 Januari 2019, Pengamat infrastruktur Indonesia Wibisono,SH,MH mangatakan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dikritik habis-habisan oleh media ekonomi dari Inggris, The Economist. Kritik tersebut menekankan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengedepankan geliat investasi untuk menarik investor.

Dikutip dari CNBC Indonesia, The Economist menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mampu membantu laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, ialah investasi. Investasi sendiri merupakan hal yang masih diupayakan pemerintah, apalagi melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang besar.

“Selama Jokowi menjabat, Bank Dunia mencatat bahwa tingkat pertumbuhan potensial Indonesia adalah 5,5%. Cara terbaik untuk meningkatkan jumlah itu adalah dengan menghidupkan kembali sektor manufaktur, meniru negara-negara Asia lainnya dengan menjadi bagian dari rantai pasokan global,” demikian isi artikel The Economist, Kamis (25/1/2019).

Mengutip The Economist kenapa ekonomi indonesia lesu adalah saat ini merupakan tahun politik, yang membuat para investor masih menahan untuk berinvestasi sembari menunggu siapa presiden terpilih dan apa kebijakan ekonominya.

Lalu, kalaupun Jokowi kembali terpilih, The Economist menegaskan bahwa banyak pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan dalam sektor ekonomi. Bahkan, dalam artikel disebutkan bahwa justru kerentanan terbesar pemerintahan Jokowi adalah perekonomian.

“Kerentanan terbesar Jokowi adalah ekonomi, di mana pengembalian belum sesuai dengan janjinya. Selama kampanye 2014, Jokowi berjanji untuk memberikan pertumbuhan PDB sebesar 7% per tahun pada akhir masa jabatan pertamanya. Realisasinya sekitar 5% sejak ia menjabat.”

Wibisono menambahkan bahwa Pembangunan Infrastruktur selama ini tidak direncanakan dengan matang,seperti Pembangunan LRT yang dinilai terlalu mahal oleh Yusuf Kalla,JK menyampaikan kritik terhadap sejumlah pembangunan infrastruktur di Indonesia. Setelah LRT Jabodebek,JK menyinggung proyek kereta Api Sulawesi hinggal LRT palembang.
Didalam acara Development and Business summit di hotel Kempinski,jakarta 22 januari 2019 ” saya minta maaf beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan kenapa kita membikin LRT diatas jalan tol,kenapa semahal itu,” kata JK

Selanjutnya “Prospek untuk 2019 terlihat tidak lebih baik, terutama karena bank sentral telah menaikkan suku bunga enam kali dalam sembilan bulan terakhir untuk menahan penurunan yang mengkhawatirkan dalam mata uang.”

Infrastruktur yang mendukung untuk menarik investasi, pembangunan infrastruktur sudah menjadi kunci. Memang, beberapa tahun masa jabatannya, Jokowi bisa menyelesaikan pembangunan yang tertunda bertahun lamanya, dan membangun apa yang belum ada.

Namun, dalam anggaran tahun lalu The Economist menilai, Jokowi telah “berubah arah”. Fokusnya kini telah terbagi dengan anggaran pembelanjaan subsidi, sehingga membuat anggaran belanja modal untuk infrastruktur justru menurun drastis.

Berkaitan dengan regulasi pemerintah yang terkesan “maju-mundur”. Jokowi dalam mengeluarkan peraturan terkesan ragu ragu dan plin plan.

Memang selama ini, pemerintah telah menawarkan sejumlah insentif dan menjanjikan kemudahan dari sisi perizinan, namun The Economist menyebut program itu “setengah hati”. Ketegasan pemerintah sangat diperlukan agar regulasi yang diterbitkan menjadi optimal manfaatnya.

Berikutnya, berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia. The Economist menilai bahwa tenaga kerja Indonesia masih belum terampil, tapi mereka pun menuntut upah yang tinggi.

Saat ini Upah tenaga kerja Indonesia mencapai 45% lebih tinggi dari tenaga kerja Vietnam. Padahal Vietnam selama ini disebut-sebut menjadi saingan terberat Indonesia dalam menarik hati investor, khususnya dari negeri China yang hingga kini terseok-seok karena perang dagang.

“Sayangnya, tenaga kerja Indonesia tidak memiliki kualifikasi yang baik atau harga yang seharusnya. Para pemimpin bisnis mengeluh tentang kurangnya pekerja terampil. Standar pendidikan rendah, meskipun ada hukum yang memaksa pemerintah membelanjakan seperlima dari anggaran APBNnya”,pungkas wibisono.(red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *