Negara gagal lindungi warga negaranya di Wamena Papua.

Jakarta, Terjadinya kerusuhan di Wamena Papua yang menewaskan puluhan warga dan ratusan lainnya mengalami luka-luka, memicu keprihatinan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. DR. Din Syamsudin.

Rusuh di Wamena, Papua ini, tak lepas dari kejadian-kejadian sebelumnya, yakni unjuk rasa di Sorong, Manokwari, Jayapura maupun tempat-tempat lainnya, yang memprotes ketidak adilan.

“ Seyogyanya gerakan protes itu bisa diatasi, dan diantisipasi, terutama factor pemicunya adalah kejadian di Surabaya berupa penghinaan terhadap orang Papua. Harusnya cepat ditindak tegas. Kita menyesalkan respon aparat keamanan dan penegakan hukum sangat lamban dan tidak adil,” kata Din Syamsudin, melalui keterangan pers, Sabtu (29/9).

Jika hal ini terus berlanjut, sebut Din, maka dapat disimpulkan Negara tidak hadir membela rakyatnya.

“Negara gagal menjalankan amanat konstitusi yakni melindungi rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berperilaku tidak adil dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Pemerintah terjebak ke dalam sikap otoriter dan represif yang hanya akan mengundang perlawanan rakyat yang tidak semestinya,” beber Din.

Din menghimbau kepada semua pihak, khususnya pemangku amanat baik pemerintah maupun wakil rakyat, agar segera menanggulangi keadaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

“ Hindari perasaan benar sendiri, bahwa Negara boleh dan bisa berbuat apa saja, baik ‘membunuh rakyatnya’ atau membiarkan rakyatnya dibunuh oleh sesama dan Negara tidak bisa berbuat apa-apa,” sesal Din.

 

Pengamat Militer, Wibisono,SH,MH

Dalam pandangan terpisah pengamat militer Wibisono,SH,MH mengatakan persoalan di Papua harus dilihat secara komprehensif dimana pemerintah menangkap keinginan dan “suara” masyarakat Papua. “Persoalan rusuh di Wamena bukanlah suasana perang. Ketegangan di Papua selama ini membesar karena menyangkut keinginan rakyat Papua untuk menyerukan referendum, ini setelah kejadian insiden di asrama mahasiswa Papua, Malang dan Surabaya,” katanya kepada awak media dijakarta sabtu sore (28/9/2019).

Ia mengatakan masyarakat Papua terlarut emosi lantaran viralnya ejekan bernada rasial. Ia berpandangan sentimen itu yang kemudian memantik kemarahan masyarakat Papua tanpa melakukan klarifikasi yang cukup atas kondisi itu.

“Akibatnya [sentimen rasial] rakyat Papua bangkit dan bergerak di seluruh tanah mereka dengan menyuarakan merdeka yang dinilai ditunggangi asing. Tapi kenapa kalau ada menyangkut pihak asing aparat kita justru lemah?, Sedangkan menghadapi demo adik-adik mahasiswa sangat refresif?,” ujarnya.

Kebencian rakyat Papua terang Wibi selama ini berakar dari kesenjangan sosial antara masyarakat pendatang dan masyarakat pribumi asli. Stabilitas keamanan dan politik di Papua saat ini menurutnya mencapai titik terendah. Instabilitas Papua menurutnya harus disikapi dengan tegas tapi persuasif. “Tegas bagi perusuh dan persuasif bagi aksi demo yang murni menyuarakan suaranya”, tandas Wibi yang geram atas tragedi ini.

Atas kejadian kerusuhan di Wamena ia menyebutkan aparat keamanan kecolongan dan gagal mengantisipasi kejadian tersebut. “Atas kejadian ini timbul pertanyaan apakah masih ada perlindungan dari negara kepada warga negaranya?, Bagaimana negara memberikan kepastian atas nasib orang orang non Papua di tanah Papua?,” ujarnya.

Ia menyarankan agar pemerintah menyegerakan dialog penyelesaian di Papua. Presiden Joko Widodo menurutnya harus bersikap tegas untuk tidak membiarkan terjadinya pembantaian etnis dari warga pendatang di Papua.

“Presiden Jokowi tidak boleh mentolerir pembantaian ini, masalah horizontal dapat didekati dengan berbagai dialog namun pembantaian etnis haruslah dilakukan dengan kekuatan aparat keamanan negara. TNI harus memperkuat Polri, at all force dan at all cost,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *