PCA & SOLUSI UI Kecam Aksi Ormas Persekusi Neno Warisma DKK di Batam

PCA & SOLUSI UI Kecam Aksi Ormas Persekusi Neno Warisma DKK di Batam

Aksi Deklarasi 2019 Ganti Presiden Adalah Hak Konstitusi Warga & Tidak Melanggar UU

Jakarta .Dua organisasi profesi masing-masing Pancasila Cyber Army (PCA) dan Solidaritas Muslim Alumni Universitas Indonesia (SOLUSI UI) mengecam keras, aksi yang dilakukan beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) pendukung pemerintah yang telah melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi) melarang paksa ustajah Neno Warisman dan kawan-kawan menghadiri deklarasi # 2019 Ganti Presiden, di Kota Batam beberapa hari lalu.

Neno Warisman dan kawan-kawannya saat itu datang dari Jakarta ke Batam, untuk menghadiri kegiatan deklarasi masyarakat pendukung gerakan ganti presiden 2019. Namun, begitu sampai di Bandara Hang Nadim Batam, Neno Warisman dan kawan-kawan dicegat puluhan orang dari Ormas tertentu, dilarang keluar Bandara hingga malam hari.

“Kami mengecam keras tindakan persekusi dari beberapa ormas yang tidak bertanggungjawab, yang telah melarang, sahabat dan panutan kami, ibu hajah ustajah Neno Warisman yang akan menghadiri acara deklarasi Gerakan Ganti Presiden 2019. Tindakan Persekusi tersebut merupakan tindakan pidana, yang tidak semestinya dilakukan oleh ormas yang mengaku pendukung dan dekat dengan penguasa.,” tegas Ketua PCA Fathur Fahrudin kepada pers, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Fatur Fakhrudin saat itu didampingi Ketua Umum SOLUSI UI Sabrun Jamil dan Sekjen SOLUSI UI Eman Sulaeman Nasim.
Di tempat yang sama, ketua Umum SOLUSI UI Sabrun Jamil menyampaikan, deklarasi mendukung Gerakan Ganti Presiden merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang menginginkan adanya perubahan di negara secara konstitusional. Pergantian Presiden Republik Indonesia lewat Pemilihan Presiden yang jujur dan adil pada tahun 2019 mendatang, agar Indonesia menjadi lebih baik.

Karena itu, tidak pantas dan tidak boleh ada ormas manapun yang melarang sesama warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, menyampaikan hak politik dan konstitusinya. Mengganti Presiden.

“Deklarasi Ganti Presiden 2019 adalah suara rakyat menyampaikan pendapatnya dan hak politiknya, sekaligus kampanye agar semua warga negara berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2019 Nanti. Karena itu tidak boleh ada pelarangan dalam bentuk apapun apalagi dengan mengguanakan kekerasan seperti persekusi yang terjadi pada hari Sabtu lalu di Batam terhadap ibu Hajah ustajah Neno Warisman.

Tindakan pelarangan dengan cara paksa atau persekusi merupakan tindakan yang melanggar hukum. Karena itu, pelakunya harus dihukum,” tegas Sabrun Jamil.

Pada kesempatan tersebut, Fathur Fakhrudin meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk bersikap adil dalam menegakkan hukum. Apabila ada ormas Islam melakukan tindakan pencegahan atau pemberian peringatan kepada anggota masyarakat yang melecehkan agama Islam atau ulama, langsung ditahan pihak kepolisian. Maka, pihak Polri pun harus melakukan hal yang sama, menahan dan melakukan tindakan hukum terhadap kelompok masyarakat yang melakukan tindakan persekusi kepada anggota masyarakat yang mendeklarasikan gerakan Ganti Presiden 2019.

“Kami meminta kepada pimpinan Polri Bapak Jenderal Tito Karnavian, agar anak-anakbuah nya bersikap adil dan profesional dalam menegakkan hukum. Jangan berat sebelah. Siapapun yang melakukan tindakan persekusi atau tindakan yang melanggar hukum, meski itu kawan dekat presiden sekalipun tetap harus dihukum. Agar Polri makin dicintai rakyat. Agar Polri makin berwibawa dalam menegakkan hukum. Jika tidak, akan sangat berbahaya kondisi keamanan negara kita di masa depan.,” pinta Fathur Fakrudin.

Pada kesempatan tersebut Sekjen SOLUSI UI Eman Sulaeman Nasim meminta, agar semua pihak satu sama lain saling menghormati pilihan politik dari setiap warga negara Indonesia. Jika ada sebagian warga yang menginginkan presiden Jokowi kembali memimpin Republik Indonesia, maka kelompok Pendukung Ganti Presiden harus menghormati. Sebaliknya jika banyak kelompok masyarakat yang menginginkan ganti Presiden di 2019, tidak boleh ada yang melarang.

“Saat ini semua serba mahal. Kondisi ekonomi di semua lini bukan hanya dikeluhkan kalangan masyarakat menengah atas tapi masyarakat menengah bawah juga terasa sangat susah. Lapangan pekerjaan tersedia sangat sedikit. Kebutuhan pokok masyarakat harganya makin mahal, Pedagang di pasar bingung menjual karena harga barang jualannya makin mahal sementara pembeli karena daya beli ekonomi makin turun, jumlahnya juga makin sedikit. Barang yang dibeli juga makin kurang. Dalam konsisi ekonomi serba susah ini, wajar jika semakin banyak kelompok masyarakat yang menginginkan adanya Pergantian presiden di Pemilihan Presiden tahun 2019 mendatang dengan cara konstitusional.

Gerakan Ganti Presiden 2019 ini yah harus dilindungi dan dihormati. Jangan dilarang-larang apalagi secara paksa. Justru mereka yang menginginkan adanya Pergantian Presiden di tahun 2019 dengan cara konstitusional lewat Pemilihan Umum adalah karena mereka mencintai Negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan Dibalik,” papar mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Indonesia ini.

Baik Eman, Fathur Fakhrudin maupun Sabrun Jamil meminta tidak ada lagi tindakan main hakim sendiri atau persekusi terhadap mereka yang akan melakukan deklarasi atau kampanye ganti presiden. Anggap saja gerakan Ganti Presiden adalah sosialisasi agar seluruh warga negara yang sudah memiliki hak pilih untuk menunaikan haknya. Ikut Pemilihan Anggota Legistlatif dan Pemilihan Presiden 2019. Baik yang mendukung Jokowi maupun yang mendukung Ganti Presiden, semuanya mencintai NKRI. Yang tidak mencintai NKRI adalah para pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi besar-besar dan uangnya disimpan di luar negeri. Itu pengkhianat negara (***)

Dibuat oleh Pancasila Cyber Army (PCA) dan Solidaritas Muslim Alumni UI (SOLUSI UI). Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ketua PCA Fathur Fakhrudin di 08567997797 dan Sabrun Jamil di 0811861745

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *