Peluncuran Kajian Kebijakan Penyikapan Konflik Selama 20 Tahun Reformasi untuk Pemajuan dan Pemenuhan HAM Perempuan serta Pembangunan Perdamaian di Indonesia

 

 

 

 

Peluncuran Kajian Kebijakan
Penyikapan Konflik Selama 20 Tahun Reformasi untuk Pemajuan dan
Pemenuhan HAM Perempuan serta Pembangunan Perdamaian di Indonesia
Jakarta, 23 Maret 2018
Tahun 2018 merupakan momentum 20 tahun perjalanan Reformasi yang telah dilalui oleh bangsa
Indonesia dengan berbagai tantangan, diantaranya adalah konflik kekerasan, yang telah mengawali
reformasi dan terus berulang mewarnai dua dekade perjalanan Reformasi. Isu konflik tidak dapat
dipisahkan dari persoalan kekerasan terhadap perempuan, karena konflik secara khusus menyasar dan
memberikan kerentanan tersendiri bagi perempuan, baik dalam kapasitasnya sebagai korban, maupun
sebagai agen perdamaian. Sebagai lembaga HAM dengan mandat khusus penghapusan kekerasan
terhadap perempuan, Komnas Perempuan telah melakukan kajian terhadap sejumlah kebijakan yang
telah dikeluarkan Negara dalam menyikapi konflik selama 20 tahun Reformasi, serta implikasi dari
kebijakan tersebut terhadap penyelesaian konflik dan pemenuhan hak korban, serta pembangunan
perdamaian yang berkelanjutan.

 

Temuan utama dalam kajian kebijakan ini adalah :
1. Dua puluh tahun Reformasi memperlihatkan adanya kemajuan dalam kebijakan untuk
penyikapan berbagai konteks konflik di Indonesia. Tetapi kemajuan tersebut belum
memberikan manfaat yang optimal untuk pemenuhan HAM perempuan (khususnya
korban konflik) dan untuk membangun perdamaian yang sejati. Hal ini disebabkan
karena kerangka kebijakan yang tersedia masih memuat kesenjangan, kontradiksi dan
kemunduran yang justru menghalangi negara untuk dapat menyelesaikan konflik
secara tuntas, termasuk untuk memulihkan hak-hak perempuan korban;
2. Kerangka kebijakan penyikapan konflik yang secara bersamaan memuat kemajuan, kesenjangan, kontradiksi dan kemunduran tersebut adalah konsekuensi dari politik
hukum yang mencerminkan proses Reformasi yang mengalami defisit demokrasi, akibat maraknya praktik politik transaksional, primordial, korupsi, dan penggunaan
politik identitas yang mempertebal intoleransi. Di samping itu, model pembangunan
yang masih menguntungkan sebagian saja dari masyarakat, mengutamakan pendekatan
keamanan dalam penanganan gugatan warga, serta minim pelibatan substantif bagi
perempuan maupun golongan-golongan masyarakat lain yang selama ini dipinggirkan, turut menghadirkan peluang bagi lahirnya kebijakan yang diskriminatif. Situasi ini
diperburuk dengan mekanisme desentralisasi yang belum dilengkapi dengan sistem
pengawasan yang mumpuni;

 
3. Cara pandang dan pendekatan negara terhadap perdamaian yang bersifat pragmatis
menghasilkan produk dan implementasi kebijakan yang justru berpotensi
menghadirkan konflik baru dan mengukuhkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan
struktural, termasuk antara laki-laki dan perempuan;

 
4. Komitmen politik yang tidak konsisten, kapasitas penyelenggara negara yang terbatas, serta cara kerja yang belum koordinatif, menyebabkan mekanisme dan institusi
penyikapan konflik yang dibentuk tidak bekerja maksimal, dan program penanganan
konflik serta dampaknya menjadi kurang efektif, minim inovasi, dan abai pada
pengalaman khas perempuan dalam konflik;

 
5. Kepemimpinan perempuan dan masyarakat sipil dalam menyikapi konflik, akar
penyebab, dan dampaknya, belum didukung dengan kerangka kebijakan afirmasi yang optimal, bahkan sebaliknya dibatasi dengan kebijakan yang administratif-birokratis, mendiskriminasi, dan bahkan mengkriminalkan. Berdasar temuan tersebut, maka Komnas Perempuan menyampaikan rekomendasi kepada negara

(pemerintah), sebagai berikut:

 
1. Mengintegrasikan penyikapan konflik secara holistik ke dalam Rencana Pembangunan
Nasional (RPJP 2020-2045 dan RPJMN 2020 -2025), untuk memastikan tujuan pembangunan
yang inklusif dan perdamaian yang berkelanjutan dapat dicapai, terutama dengan
memprioritaskan program-program yang dapat mengantisipasi berbagai bentuk kerentanan
baru dan mencegah konflik berulang;
2. Mengembangkan cara kerja yang lebih komprehensif dan holistik dalam penyikapan konflik, termasuk membangun pemahaman yang utuh, kritis dan relektif mengenai konflik dan faktor￾faktor di tingkat makro maupun mikro;

 
3. Menggunakan secara saling melengkapi (complementary) terobosan-terobosan dari kebijakan- kebijakan yang telah ada, untuk mengatasi kesenjangan kebijakan dan untuk memastikan
pemanfaatan optimal dari kemajuan-kemajuan yang tersedia di dalam kebijakan, bagi
kepentingan pemenuhan hak korban dan pembangunan perdamaian;

 
4. Menguatkan perlindungan dan pertanggungjawaban hukum dalam penyikapan konflik, termasuk mengembangkan mekanisme untuk memastikan dijalankannya putusan pengadilan
yang telah inkrah oleh pemerintah, sebagai bagian dari langkah penyelesaian tuntas konflik;

 
5. Menyusun dan melaksanakan langkah-langkah terobosan untuk menguatkan proses pemulihan
dan pembangunan inklusif bagi korban konflik, dengan perhatian khusus pada perempuan dan
kelompok-kelompok rentan diskriminasi;
6. Memastikan akses dan kemudahan bagi perempuan, terutama korban konflik, dalam proses
pengambilan keputusan yang responsif, inkusif, partisipatif dan representatif, di semua
tingkatan;
7. Mengembangkan ketahanan masyarakat/ketahanan sosial dalam mengantisipasi kerentanan
baru dan mencegah berulangnya konflik, serta berkontribusi pada perlindungan dan pemulihan
korban serta warga yang terimbas konflik. Demikian rilis media ini kami sampaikan, menyertai peluncuran Laporan Kajian Kebijakan Penyikapan
Konflik Selama 20 Tahun Reformasi untuk Pemajuan dan Pemenuhan HAM Perempuan serta
Pembangunan Perdamaian, yang disampaikan pada hari ini, 23 Mei 2018, sebagai bagian dari Peringatan
20 Tahun Reformasi oleh Komnas Perempuan bersama mitra-mitranya.

 

 

Narasumber:
Azriana Manalu, Komisioner (0811 6724 41)
Yuniyanti Chuzaifah, Komisioner (081311130330)
Indriyati Suparno, Komisioner (081329343547)
Taufiek Zulbahary, Komisioner (0812-1934-205)
Saur Tumiur Situmorang, Komisioner (081362113287)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *