Pembina ABI, Wibisono,SH,MH : Pemberian Grasi pada Koruptor Perlu Dikaji

Pembina ABI, Wibisono,SH,MH

Jakarta, Pekan ini disuguhkan berita Jokowi memberi grasi pada Annas Ma’mun, terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Ade Kusmanto mengatakan, bahwa grasi tersebut ditetapkan pada 25 Oktober 2019.

“Bahwa memang benar, terpidana H Annas Maamun mendapat grasi dari Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tentang Pemberian Grasi, tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2019,” kata Ade dalam siaran pers, Selasa (26/11/2019).

Ade mengatakan, grasi yang diberikan berupa pemotongan masa hukuman selama satu tahun.

Artinya, Annas hanya akan menjalani enam tahun masa hukuman. Sebelumnya, ia divonis tujuh tahun dalam upaya kasasinya.

Menurut Pembina ABI (Advocate Bangsa Indonesia) Wibisono,SH,MH mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Padahal, komitmen tersebut kerap ia sampaikan saat berkampanye. Komitmen itu pun muncul dalam Nawa Cita yang dicanangkan kepada negara.

lanjut wibi, “Makin miris melihat sikap presiden atas komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Setelah menolak menerbitkan Perppu KPK, kini presiden menerbitkan grasi terhadap terpidana korupsi,” ujar Wibisono menyatakan ke awak media di jakarta selasa pagi (3/12/2019).

Pertimbangan Jokowi terbilang sederhana. Pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dan alasan kemanusian. Menurut wibi, alasan pertama jelas bukan argumen, karena hal itu adalah prosedur yang harus ditempuh jika presiden hendak menerbitkan grasi, terhadap siapapun.

“Oleh karena itu, penekanan presiden soal adanya pertimbangan MA itu sekedar mengalihkan beban tanggungjawab dirinya atas putusan yang dibuatnya sendiri,” kata Wibi

Hal itu perlu diuji, apakah semua pertimbangan MA yang mengabulkan permohonan grasi terpidana dikabulkan atau justru ditolak oleh Presiden. Dengan begitu, bisa dilihat alasan grasi terhadap terpidana korupsi ini diberikan, sementara kepada koruptor lain tidak dikabulkan presiden.

“Adapun soal kemanusiaan, tentu dapat dipertimbangkan. Masalahnya adalah apakah semata hanya soal sakitnya yang jadi pertimbangan, bagaimana dengan jenis kejahatan yang dilakukan seorang terpidana, apakah kejahatan korupsi sesuatu yang bisa dimaafkan?,” ucap Wibi

Maka dari situ sikap presiden perlu diuji, Apalagi sikap tersebut dikaitkan dikaitkan dengan kemungkinan napi lain yang juga mengajukan grasi atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Dalam kondisi seperti itulah grasi Jokowi jadi layak dikritik. Jokowi seolah ingin memperlihatkan sisi kemanusiaannya dengan memberi grasi terhadap tahanan kasus korupsi. Dia menegaskan, faktor kemanusiaan tak selamanya kesehatan menjadi pertimbangan, tapi juga soal bobot kejahatannya, serta efeknya bagi sistem dan peradaban bangsa.

Hal yang perlu menjadi pertimbangan lainnya adalah nilai moral dari grasi itu sendiri, unsur keadilan atas grasinya, termasuk mencegah yang tak patut dipidana mendekam dalam tahanan. Dalam perspektif tersebut, pemberian grasi terhadap tahanan kasus korupsi itu jadi tidak tepat.

“Sekaligus memperlihatkan makin lemahnya sikap dan komitmen presiden pada pemberantasan korupsi,” tandas Wibi.

Dalam kondisi seperti itu, tidak terbayangkan jika jabatan presiden menjadi tiga periode dan kelak hanya menjalankan amanah sesuai GBHN.

“Tak terbayang seperti apa rasanya hidup di tengah-tengah situasi seperti itu. Miris, sungguh miris,” kata wibi yang juga sebagai Pembina LPKAN.

 

Jawaban Jokowi

Jokowi menyebut, grasi itu diberikan atas pertimbangan kemanusiaan.

“Memang dari sisi kemanusiaan memang umurnya juga sudah uzur dan sakit sakitan terus. Sehingga, dari kacamata kemanusiaan itu diberikan,” kata Jokowi di Istana Bogor, Rabu (27/11/2019).

Presiden Jokowi memberi sambutan di acara Indonesian Mining Association Award 2019 di Hotel Ritz Calton Pacific Place, Jakarta, Rabu (20/11/201).

Selain itu Jokowi juga menegaskan tidak setiap hari memberikan grasi pada koruptor.

“Nah kalau setiap hari kami keluarkan grasi untuk koruptor, setiap hari atau setiap bulan, itu baru, itu baru silakan dikomentari,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menilai Mahkamah Agung dan Menko Polhukam memiliki pertimbangan yang sama.

Hal tersebut yang juga melandasi Jokowi untuk memberi grasi berupa pengurungan masa hukuman satu tahun penjara.

“Kenapa itu diberikan, karena memang dari pertimbangan MA seperti itu. Pertimbangan yang kedua dari Menkopolhukam juga seperti itu,” pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *