PENGUASA, KONGLOMERAT, PENEGAK HUKUM, DAN PENDERITAAN WARGA DALAM PENEGAKAN HAM ATAS AIR

1
PRESS RELEASE
23 Maret 2018
PENGUASA, KONGLOMERAT, PENEGAK HUKUM, DAN
PENDERITAAN WARGA DALAM PENEGAKAN HAM ATAS AIR
Hak atas air adalah Hak Asasi Manusia, apapun status sosialnya, yang
harus dipenuhi dan ditegakkan oleh Negara. Air harus dinyatakan sebagai
hak rakyat dan pengelolaan serta pemanfaatannya harus dengan
melibatkan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
Warga Sentul City sedang mengalami kedukaan yang mendalam atas
matinya penegakan hukum di Indonesia dan ketidakberpihakan Negara
atas pemenuhan Hak atas Air warga negara sesuai ketentuan perundang´┐żundangan yang berlaku.
Beberapa hari yang lalu baru saja warga Sentul City dikejutkan dengan
pemberitaan adanya dugaan pihak-pihak yang dekat dengan istana dalam
pengelolaan air di kawasan Sentul City. Dalam pemberitaan tersebut
termuat undangan dari pihak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg)
kepada PT. Sentul City Tbk, untuk didengar aspirasinya terkait air di Sentul
City.

Undangan pihak Setneg tersebut dilayangkan sebagai respon sangat
cepat (hanya + 2 (dua) minggu) atas surat PT. Sentul City Tbk, yang
mengadukan dicabutnya rekomendasi teknis oleh Balai Besar Wilayah
Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) PT. Sentul City Tbk yang merupakan
prasayarat pengurusan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan
(IZIN SIPA) ke Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut sungguh menusuk hati
warga Sentul City yang notabene merupakan rakyat Indonesia yang
sebenarnya berkediaman tidak jauh dari tempat dimana Bapak Presiden
Joko Widodo tinggal.

Warga Sentul City sebagai obyek penderita atas
pengelolaan air di wilayah tempat tinggalnya, sejak satu tahun yang lalu,
beberapa kali melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo, namun
hingga kini belum mendapat respon apapun, meskipun sekedar jawaban
surat yang dikirim sudah diterima oleh pihak Pihak Kementerian
Sekretariat Negara.

Hal tersebut sungguh membuat pertanyaan besar atas
keberpihakan negara kepada warga negaranya, adapun tindakan BBWSCC
dengan tegas mencabut izin rekomendasi patut didukung dan diacungi
jempol karena setidaknya masih ada otoritas yang mengerti penegakan
aturan di bidang air di Indonesia,

meskipun tindakan tersebut tidak
popular dan tidak menguntungkan pihak konglomerat. Tampaknya Setneg
yang terkaget-kaget karena tindak-tanduknya ternyata terendus oleh public
tersebut, akhirnya menunda pertemuan tersebut.
Pada hari ini kembali Warga Sentul City kembali mendapat cobaan yang
sangat berat, karena ternyata keadilan dan Penegakan hukum masih jauh
bagi warga Sentul City. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

4 Responses to PENGUASA, KONGLOMERAT, PENEGAK HUKUM, DAN PENDERITAAN WARGA DALAM PENEGAKAN HAM ATAS AIR

  1. Deni erliana berkata:

    Kami merasa ada negara di dalam negara, karena negara kalah dengan korporasi.

    Kami hidup di negara merdeka tapi hak kami di pasung, kami mau negara hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya

  2. Zaimar berkata:

    Masih ada dinegara ini korporasi yg dgn sengaja menindas warga…yg nyata2 membeli property bukan gratisan…warga cuma nuntut air sesuai tarif pdam bogor dan ipl tdk disatukan dgn tagihan air…gtu aj koq repot…

  3. Dody berkata:

    Harus di usut tuntas, kenapa swasta di perbolehkan dan ijin kan menguasai air yang penting sebagai hajat hidup orang banyak.
    Presiden dan pejabat pusat harus hadirkan NKRI di perumahan ini.

  4. kiki berkata:

    Negara di dalam negara, presiden pun ga bs berbuat apa2 untuk warganya. Pemerasan secara terang2an.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *